ARIZKA WARGANEGARA'S CORNER

SOAL UTS CIVIL SOCIETY

2011-11-03T23:28:00.000-07:00

Soal UTS Civil Society

1. Jelaskan konsep umum Civil Society?
2. Konsep Civil Society identik atau disamakan dengan konsep ruang publik/public sphere jelaskan konsep ini merujuk pada teori Jurgen Hubermas dan A.S Hikam?
3. Ada beberapa persoalan dalam ruang publik di tanah air belakangan ini misalkan saja bagaimana reaksi masyarakat terhadap fenomena cicak vs buaya atau kemarahan masyarakat atas tindakan diskriminatif RS Omni terhadap Prita Mulyasari atau yang terakhir sekali soal kekecewaan masyarakat terhadap TKW Darsem yang tiba-tiba menjadi miliuner, apa analisa anda terhadap ruang publik dalam konteks masyarakat sipil yang dipenuhi dengan femomena tersebut?

Catatan:

-jawaban ditulis tangan
-cantumkan daftar pustaka
-dikumpul selasa, tanggal 8 Nov 2011

Achmad Zulkifli Warganegara: Spirit (Pejuang) yang Tidak Pernah Padam

2011-08-08T02:13:00.001-07:00

Achmad Zulkifli Warganegara: Spirit (Pejuang) yang Tidak Pernah Padam

BANGUNAN penting di mana pun biasanya sebuah penanda. Sebab itu, dalam ingatan publik, ia sering tidak lepas dari para tokoh yang berada di belakangnya (sebagai pembuat atau penggagas).

Melihat Monumen Nasional, misalnya, kita mengingat nama Bung Karno sebagai sang empunya ide. Menyebut Taman Ismail Marzuki kita ingat mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Dan, ketika masuk ke dalam kemegahan Masjid Istiqlal kita teringat F. Silaban, sang arsiteknya.

Tetapi, Anda penduduk Lampung, tahukah sosok yang membangun Bandar Udara Branti (kini Radin Intan II)? Mungkin hanya sedikit orang yang tahu. Generasi sekarang boleh jadi telah berjarak amat jauh dengan penoreh sejarah itu. Dialah Ir. Achmad Zulkifli Warganegara. Sosok yang menginspirasi kaum terpelajar Lampung menjadi insinyur. Menjadi orang pintar!

Kini pria kelahiran Natar, Lampung Selatan, 14 Juni 1920 ini masih mengingat dengan baik Branti 60-an tahun silam. Ketika itu usianya baru 22 tahun dan baru tamat sekolah menengah teknik zaman Belanda, Koningin Wilhemina School di Batavia, Jakarta. Selain Branti, Zulkifli juga membangun Lapangan Terbang Tulung Branti, Menggala, Lampung Utara (kini Tulangbawang).

Jepang-lah yang memerintahkan Zulkifli membangun kedua bandara itu. "Saya menyanggupi membangun kedua bandara itu, tetapi dengan syarat kami kerjakan malam hari. Sebab, siang hari orang Lampung bekerja di ladang. Setelah selesai, Jepang kaget. Karena tidak pernah melihat kami bekerja (di siang hari), tahu-tahu bandara sudah jadi. Saya memang kerahkan semua orang-orang Lampung. Saya tunjuk ada yang jadi mandor dan ini itu. Mereka semangat sekali," kata dia kepada Lampung Post beberapa hari lalu di rumahnya, Jalan Ahmad Dahlan, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hari itu Zulkifli mengenakan kemeja batik lengan panjang dengan warna dasar krem dan celana panjang warna cokelat. Kepala dengan rambut yang kian menipis tertutup kopiah hitam dan kedua kakinya dibungkus kaus kaki.

Kami berbincang di kamar tidurnya yang jembar. Di usianya yang kian senja, ayah delapan anak ini memang sudah tidak bisa lagi banyak bergerak ke luar rumah. Jadilah kamar tidurnya menjadi ruang "serbaguna". Di atas tempat tidur itulah Zulkifli menghabiskan hari-harinya dengan ditemani sebuah televisi berukuran besar. Dengan benda kotak berlayar kaca itulah penyuka musik ini "menjelajah" dunia.

Ia terus mengikuti seluruh perkembangan dunia, perkembangan negerinya, dan perkembangan tanah kelahirannya, Lampung. Lampung yang menurutnya belum kunjung menjadi daerah yang ia impikan. Yang maju dan masyarakatnya sejahtera. Ia ingin moto hidupnya yang terbukti bisa menyelamatkan keindonesiaan di zamannya, yakni one for all, all for one (satu untuk semua, semua untuk satu), masih punya resonansi di kalangan anak-anak muda. Menurut bahasa Zulkifli, kepahlawanan itu kini adalah bagaimana menciptakan inspirasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsanya.

Nada bicara Zulkifli masih lantang meskipun vokalnya kadang tidak terlalu jelas. Sorot mata dan ekspresi wajahnya juga masih penuh vitalitas. Wibawa dan karismanya juga masih terpancar dari sosok sepuh itu

HARI itu, ia ditemani tujuh anak-menantu dari berbagai wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang ia undang khusus ke rumahnya ketika Lampung Post berkunjung. "Begitulah Papa. Beliau sosok yang tidak pernah padam," kata Ir. H. Syafril Yordian Warganegara, putra keempat Zulkifli. Ia memang dipercaya sang ayah menjadi "sekretaris" atau "juru bicara" pribadi. Syafril memang beberapa kali menjelaskan lafal ayahnya yang kadang kurang jelas.

Menurut Syafril, gairah dan semangat sang ayahnya menyala kembali ketika Lampung Post mewawancarainya untuk edisi khusus 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan pembuatan buku 100 Tokoh Terkemuka Lampung, Mei silam. Zulkifli dan sang adik, Dr. Ir. Marjoeni Warganegara, (mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel) termasuk tokoh yang dinilai amat layak masuk buku tersebut. "Selama ini sebenarnya saya sudah 'tidur', tetapi tiba-tiba kamu membangunkannya. Terima kasih yang tidak terhingga, saya masih diingat. Saya tidak menyangka ada institusi yang memberi penghargaan kepada saya. Ini benar-benar menjadi inspirasi saya untuk bangun dari tidur," kata dia dengan mata menerawang.

Syafril lalu menambahkan bagaimana ayahnya hampir setiap hari bicara bagaimana ia akan membentuk kelompok penekan (pressure group) untuk membangun daerah secara benar. "Jadi, tidak selalu harus dengan modal besar untuk membangun masyarakat itu," kata Syafril menirukan sang ayah.

Ir. Anshori Djausal, yang terinspirasi Zulkifli untuk kuliah di ITB, juga kagum dengan gagasan-gagasan tokoh kita ini. Ia yang beberapa kali berdiskusi dengan Zulkifli menilai pemikiran-pemikiran tokoh idolanya itu masih tetap aktual. Bagaimana misalnya Zulkifli pernah bicara membuat semacam konsultan pembangunan yang ditawarkan kepada kabupaten/kota dan provinsi. "Dananya tidak harus dari pemerintah, tapi partnership antara pemerintah, swasta, dan masyarakat," kata Anshori.

Layak Diteladani

Masih dalam refleksi Hari Pahlawan bulan ini, jejak dan langkah lulusan Akademi Teknik Nasional, Jakarta (1953) ini masih amat layak diteladani. Zulkifli dipercaya untuk membangun dua bandara di Lampung ketika usianya masih sangat belia.

Berhasil membangun dua bandara, ia pun diangkat menjadi kepala Pekerjaan Umum di Kotabumi, Lampung Utara. Pada 1950, ia ditarik ke Jakarta untuk mendapat tugas baru, yakni membangun Kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia sosok yang selalu penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Atas berbagai prestasinya, Departemen Dalam Negeri pun menariknya untuk secara khusus menangani pembangunan kota dan daerah. Ia beberapa kali dikirim ke berbagai negara untuk mengikuti berbagai pendidikan di bidang community planning dan community development, antara lain Kanada, Amerika Serikat, dan Prancis. (Tentang Zulkifli lihat juga 100 Tokoh Terkemuka Lampung (Lampung Post, 2008).

Lagi-lagi, karena dedikasi dan prestasinya, negara terus memberikan tugas pada Zulkifli. Setelah memasuki masa purnabaktinya di Departemen Dalam Negeri, pada 1974 Pertamina menariknya untuk membantu menangani pembangunan proyek Terminal Teluk Semangka. Ini merupakan terminal terbesar khusus untuk menampung kapal tanker yang bertonase di atas 1.000 ton.

Namanya yang mencorong di pusat maupun di tanah kelahirannya, menjadi tangga mudah ketika Pemilihan Gubernur Lampung digelar pada 1964. Zulkifli adalah gubernur Lampung terpilih pertama. Suasana politik yang menghangat waktu itu mampu memaksa Presiden Soekarno batal melantik Zulkifli. Bung Karno akhirnya melantik Kusno Danupoyo yang didukung Partai Komunis Indonesia. Ketika politik berubah, pada pemilihan gubernur berikutnya, Zulkifli juga menjadi calon kuat. Tapi, ia lebih memercayakan kepada sahabatnya, Zainal Abidin Pagar Alam. "Dia (Zainal, red) yang paling pas memimpin Lampung," kata dia.

Imbauan Sang Kakek

Ketika Zulkifli mendapat undangan peluncuran buku 100 Tokoh Terkemuka Lampung dari Lampung Post, ia mengutus Syafril untuk hadir di Lampung. Sekembali dari Lampung, setelah melihat fisik buku 100 Tokoh, Zulkifli pun meminta Syafril menulis biodata dirinya yang agak lengkap. Juga mengumpulkan beberapa foto dan menyalin tulisan yang ada di buku. Ditambah sebuah sajak yang dibacakan aktor Deddy Mizwar ketika memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional beberapa waktu lalu; dua kalimat bijak Zulkifli, dan fotokopi SK penganugerahan gelar kehormatan sebagai pejuang kemerdekaan bertarikh 1981 kepada Zulkifli, jadilah kompilasi ini buku berjudul Imbauan Sang Kakek. Buku bersampul biru langit itu berisi 44 halaman .

Dalam buku itu dihiasi foto Zulkifli bersama sahabatnya, Zainal Pagar Alam, dengan istri tercinta, Bertha Hernani Idrusi yang berpulang pada 1988. Dua buah patung yang menghiasi rumahnya juga diabadikan dalam Imbauan Sang Kakek. Yang pertama patung ibu menyusui dan yang kedua patung seorang pemburu yang tengah mengejar seekor rusa. Yang pertama diberi judul Selalu Menjaga Kebersamaan dengan Penuh Kasih Sayang dan patung kedua berjudul Jauhi Sifat Memaksakan Kehendak.

Imbauan sang kakek sendiri hanya berisi dua kalimat, intinya dengan berbagai kondisi yang memprihatinkan ini, "Sang Kakek" mengimbau agar pembangunan karakter bangsa segera dimulai kembali. Semboyan one for all, all for one juga harus terus dikumandangkan karena terbukti mampu meneguh dan menegakkan Indonesia di masa lalu.

"Saya ingin secara khusus pula memberikan buku tipis ini kepada Lampung Post. Kumandangkan terus kata-kata yang ada pada patung itu. Dengan selalu menjaga kebersamaan dengan penuh kasih sayang serta tidak memaksakan kehendak, negara dan bangsa ini akan bisa selamat. Jangan pernah menyerah dengan keadaan sesulit apa pun," kata dia berapi-api. Ia memang sosok yang spiritnya tidak pernah padam. n DJADJAT SUDRADJAT/U-1

SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI LAMPUNG

2011-08-05T23:20:00.001-07:00

SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1945-1962
by
Arizka Warganegara

1. Pendudukan Jepang

Pada masa pecahnya perang Pasifik, yaitu mulai tanggal 8 Desember 1941, Jepang berusaha untuk memenangkan peperangan di kawasan Asia Tenggara. Di Birma, Malaya, dan Singapura, Jepang berhasil menghancurkan pasukan Inggris. Di Pilipina, Jepang berhasil menghancurkan kekuatan pertahanan Amerika Serikat. Di Indonesia, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda.

Malaya dan Singapura jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1942. Dari Singapura, Jepang menyerang Sumatera, yang khususnya ditujukan ke Palembang dan sekitarnya yang kaya akan minyak bumi. Akhirnya, Palembang jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 16 Pebruari 1942. Dari Palembang, Jepang berhasil menguasai seluruh pulau Sumatera.

Dari Palembang, Jepang berhasil menduduki Lampung, setelah menghancurkan tentara Belanda di Tulung Buyut. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yaitu pada tanggal 7 Maret 1942 di Kalijati. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal H. Ter Poorten, menyerahkan kekuasaan kepada pimpinan angkatan perang Jepang, Letnan Jenderal H. Imamura.

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya memiliki satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang, terdapat tiga pemerintah militer pendudukan, yaitu:
a. Tentara keenam belas di Pulau Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta.
b. Tentara kedua puluh lima di Pulau Sumatera, berpusat di Bukittinggi.
c. Armada Selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya, dengan pusatnya di Ujung Pandang (Makassar).

Di Sumatera, pemerintahan Militer membentuk 10 Syu (Karesidenan) yaitu Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Bangka-Belitung.

Lampung segera dijadikan karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen militer (Syukocan). Kolonel Kurita yang yang dibantu oleh seotang Kepala Kepolisian bernama Subakihara.

Dibawah Karesidenan diadakan Kabupaten, dan di bawah Kabupaten ada Kawedanan yang dikepalai oleh seorang Guncho (dijabat oleh orang Indonesia asli). Di bawah kawedanan terdapat keasistenan yang nanti menjadi kecamatan yang diketuai oleh Asisten Demang (Fuku Guncho). Di bawah kecamatan adalah desa/ kampung yang oleh Jepang disebut Ku. Di Lampung disebut Son. Kepala kampung disebut Soncho.

Setiap orang yang ingin menjadi tentara harus menjalani latihan terlebih dahulu di Tanjung Karang selama tiga bulan. Setelah itu mereka kembali ke tempat asal, kemudian praktek latihan perang secara teritorial sebagai persiapan untuk digodok di Pagar Alam. Selesai di Pagar Alam, dilantik di Jepang di Lahat dan mendapatkan pangkat Letda yang disebut Gyu Soi.

Pemilihan pimpinan kompi di Lampung, ternyata tidak jadi dilaksanakan, disebabkan meletusnya perlawanan Peta di Blitar. Pada masa itu, kebanyakan tokoh politik dan perwira di Lampung, dijadikan sebagai alat propaganda agar segenap rakyat mau membantu Jepang. Tokoh yang dicurigai mereka dipindahkan ke luar Lampung.

Sejak pertengahan April 1942, Jepang melalui polisi rahasianya yang disebut “Kempetai”, melakukan tindakan tegas terhadap unsur-unsur yang dicurigai. Tindakan ini ditujukan kepada tokoh masyarakat, pegawai pamong praja, dan polisi yang berkebangsaan Indonesia. Semakin lama, rakyat berkurang kepercayaannya kepada Jepang.

2. Karesidenan Lampung sebagai bagian Propinsi Sumatera

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, setelah sebelumnya mendengar berita tentang menyerahnya Jepang dari sekutu.

pada tanggal 23 Agustus 1945, Mr. A. Abbas sebagai anggota Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Lampung, bersama 2 orang anggota PPKI dari Sumatera Utara, yaitu Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir, pada tanggal 23 Agustus 1945 bersama-sama berangkat dari Jakarta dengan kapal terbang ke Palembang. Mereka inilah yang membawa berita resmi mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ketiga anggota PPKI ini bertemu dan berunding dengan Dr. A. K. Gani, seorang tokoh Nasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, maka malamnya tanggal 23 Agustus 1945 itu juga Mr. A. Abbas melanjutkan perjalanannya dengan kereta api ke Tanjungkarang (Lampung).

Selanjutnya, Mr. A. Abbas segera mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat di Tanjungkarang dan sekitarnya untuk mengambil langkah berikutnya sesuai degan petunjuk dari pemerintah pusat di Jakarta.

Mr. A. Abbas yang ditunjuk sebagai Residen pertama untuk Lampung setelah proklamasi, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampungm yang selanjutnya disusul dengan dibentuknya komite-komite Nasional di tingkat Kawedanan dan Kecamatan. Sebagian besar anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, sebagian besar merupakan mantan anggota Susyangikai (semacam DRPD buatan Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang) Karesidenan Lampung, yaitu sebagai berikut.

Dewan Pimpinan:
1. Ketua : R. A. Basyid
2. Wakil Ketua : Dr. Badril Munir
3. Sekretaris Umum : R. Suharjo Harjowardoyo

Anggota Dewan:
1. W. A, Rakhman 8. Abdullah Suhaili
2. Mr. Gele Harun 9. A. Yasin
3. A. Aziz Gustam 10. Sumarno
4. A. Aziz Cindarbumi 11. Suward
5. K. H. Harun 12. R. P. Alam
6. K. H. Ali Tashim 13. K. H. Nawawi
7. Syamsuddin 14. Dr. Kajat

Badan Pekerja:
1. Ketua : W. A. Rakhman
2. Wakil Ketua : Mr. Gele Harun
3. Sekretaris Umum : A. Aziz Cindarbumi
4. Sekretaris I : Aziz Rauf
5. Sekretaris II : A. Khalik Shahib
6. Bendahara : Kgs. A. Solikhin
7. Perlengkapan : H. Zainal Nuh

Pada tanggal 5 September 1945, keluarlah sebuah instruksi dari Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengambilalihan kekuasaan di kawedanan-kawedanan, serta pengibaran bendera Merah Putih secara menyeluruh, dengan penjagaan seperlunya.

Setelah Mr. A. Abbas berunding dengan beberapa pejabat kantor Karesidenan Lampung, antara lain Sultan Rahim Pasaman dengan pihak Residen Lampung, maka pihak pemerintah Jepang (Syukocan) bernama Kobayashi, bersama dengan beberapa pejabat Jepang, menyerahkan kekuasaan kepada Mr. A. Abbas selaku Residen Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun susunan Pemerintah Republik Indonesia yang pertama dari Karesidenan Lampung adalah sebaga berikut.

Residen : Mr. A. Abbas
Pembantu : Sutan Rahim Pasaman
Sekretaris : A. Lumban Tobing
Kepala Kepolisian : R. Suharjo Harjowardoyo
Kepala Kehakiman : Mr. Gele Harun
Kepala Kantor Kemakmuran/ Ekonomi : Kgs. A. Somad Solikhin
Kepala Kantor Penernagan : Amir Hasan
Kepala Kantor Kehewanan : Dr. Samil
Kepala Kantor PU : Mas Sahid
Kepala Kantor Kesehatan: : Dr. Kajat
Kepala Kantor Pos Besar : Lim Ceng Kieng
Kepala Kantor Telepon/ Paragraf : M. Nur
Kepala Jawatan Kereta Api : Ibrahim
Kepala Kantor Agama : K. H. Muhammad Thoha

Pada bulan Agustus hingga September 1945, para bekas perwira Gyuugun dan Heiho mendririkan berbagai organisasi perjuagan, seperti Badan Penolong Korban Perang (BPKP), Penjaga Keamanan Rakyat (PKR), Angkatan Pemuda Indonesia (API), organisasi Barisan Pelopor, Gerakan Pegawai Angkatan Muda (GPAM), Lasykar Hisbullah, Sabilillah, serta lain sebagainya.

Selanjutnya, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk dalam sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Otober 1945. TKR bertugas menjaga keamanan masyarakat dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Adapun Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) yang telah dibentuk oleh Pangeran Emir M. Nur harus dibubarkan, atas perintah Dr. A. K. Gani selaku Koordinator TKR Sumatra. Pada bulan Desember 1945, Suharjo Harjowardoyo, Kepala Kepolisian Daerah Lampung atas panggilanDr. A. K. Gani, berangkat ke Palembang, untuk diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat Komandemen Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor.

Di Lampung, pada pertengahan bulan Desember 1945, para bekas perwira Gyugun Lampung yang memimpin PKR, Pelopor, dan Organisasi Kelasykaran bermusyawarah untuk membentuk Resimen TKR di Lampung. Dalam musyawarah tersebut, terpilihlah Iwan Supardi sebagai Komandan Resimen dan Mayor Sukardi Hamdani sebagai Kepala Markas Uum Resimen III Divisi Lampung,

Dalam perkembangan selanjutnya, pada bulan Pebruari tahun 1946, tentara Jepang yang menduduki daerah Lampung telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang. Namun demikian, sejak negara Republik Indonesia diproklamirkan, sisitem pemerintahan Jepang masih diteruskan. Pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera (Medan) tanggal 17 Mei 1946 No. 113, Karesidenan Lampung dibagi menjadi 3 Kabupaten, 11 Kawedanan. Setiap Kawedanan dibagi atas beberapa Kecamatan dan setiap Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa Marga.

Kabupaten-kabupaten dan Kawedanan-kawedanan di daerah Karesidenan Lampung itu adalah:
1. Kabupaten Lampung Utara dengan Kawedanan:
1. Kawedanan Menggala Bupati: Burhanuddin
2. Kawedanan Kotabumi
3. Kawedanan Way Kanan
4. Kawedanan Krui

2. Kabupaten Lampung Tengah, dengan Kawedanan
1. Kawedanan Sukadana Bupati: Zainabun
2. Kawedanan Metro
3. Kawedanan Way Seputih

3. Kabupaten Lampung Selatan, dengan Kawedanan
1. Kawedanan Kalianda Bupati: R. A. Basyid
2. Kawedanan Telukbetung
3. Kawedanan Kedondong

Pada tanggal 10 September 1946, terjadilah suatu rapat raksasa di Lapangan Enggal Tanjung Karang yang diadakan oleh Panitia Perbaikan Masyarakat (PPM), yang tokoh-tokoh penggeraknya antara lain: Abdullah Sani, Abdul Kohar, dan sebagai pembicaranya adalah Zainal Abidin. Mereka mendesak agar Mr. A. Abbas segera turun dari jabatannya dan digantikan oleh Dr. Badril Munir sebagai Residen Lampung, dan wakilnya adalah Ismail. Selanjutnya, Pemerintahan Karesidenan Lampung diambil alih oleh Komandan Resimen III Letkol M. Arief, dan diberikan kepada Dr. Badril Munir dan Ismail sebagai wakilnya, sambil menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 1946, Mr. Hermani dari Pemerintah Pusat melalui Palembang datang ke Tanjung Karang untuk menyelesaikan kekalutan masalah ini. Oleh Pemerintah Pusat, disetujui bahwa Dr. Badril Munir menjadi Residen Lampung, tetapi Ismail tidak dapat diterima menjadi Wakil Residennya. Selanjutnya, ditugaskanlah R. M. Rukadi Wiryoharjo dari Jakarta sebagai Wakil Residen Lampung. Mereka menjabat hingga pada tanggal 29 November 1947 Dr. Badril Munir meletakkan jabatannya, dan diganti oleh R. M. Rukadi Wiryoharjo sebagai Residen Lampung yang baru. Adapun yang menjabat sebagai Wakil Residen adalah R. A. Basyid.

Pada bulan Agustus 1945 sampai dengan pertengahan tahun 1947, Sumatera merupakan satu propinsi, uang dipimpin oleh gubernur M. Teuku Muhammad, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Pada pertengahan tahun 1947, Propinsi Sumatera dibagi menjadi 3 (tiga) sub Propinsi, yaitu:

1. Sub Propinsi Sumatera Utara di Medan
2. Sumatera Tengah di Bukittinggi
3. Sumatera Selatan di Palembang

Karesidenan yang masuk Sub Propinsi Sumatera Selatan, ialah Karesidenan Palembang, Karesidenan Lampung, karesidenan Jambi, Karesidenan Bengkulu, dan Karesidenan Bangka Belitung. Pada tanggal 5 Mei 1947, Pemerintah mengeluarkan sebuah dekrit yang berisi perintah untuk mempersatukan semua kekuatan bersenjata, yaitu TRI dan laskar-laskar atau badan pejuang.

4. Karesidenan Lampung Pada Masa Pemerintahan Darurat

Suatu ketika, dalam sebuah perundingan dengan Belanda, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menolak beberapa tuntutan yang diajukan oleh Belanda terhadap Indonesia pada jawaban Perdana Menteri Amir Syarifuddin tertanggal 17 Juli 1947. Sebagai konsekuensinya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah-daerah di Indonesia, yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I atau Clash I.

Di sub propinsi Sumatera Selatan, Belanda mulai menyerang Lampung melalui jalur darat dari Palembang. Kemudian, setelah bertempur selama 3 hari dan mendapatkan perlawanan gigih dari kesatuan-kesatuan TNI, pada tanggal 25 Juli, Belanda berhasil menduduki Baturaja. Namun, pada peristiwa-peristiwa selanjutnya, Belanda tidak berhasil menduduki Lampung.

Pada bulan Agustus 1947, dalam rangka melaksanakan mobilisasi umum, maka Seksi Mobilisasu Umum dari Staf Resimen 41 bersama dengan para pimpinan partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan membtnuk Dewan Pertahanan Daerah Lampung dan Palembang Selatan. Pada kegiatan itu, Ketua DPR Wan Adurrakhman terpilih menjadi Wakil Ketua, Marsyid Alamsyah Carepoboka dari Kantor Keresidenan sebagai Panitera, sedangkan Ketua Dewan adalah Komandan Resimen.

Kemudian, dibentuklah Mahkamah Tentara di Lampung di bawah pimpinan Mr. Gele Harun dengan pangkat Letkol tituler. Setelah itu, sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tentara Belanda pada tanggal 17 Januari 1948, maka pelaksanaan instruksi penghentian tembak-menembak diadakan perundingan antara pihak tentara Belanda dengan TNI di daerah Palembang Selatan, yaitu di kota Martapura. Mereka yang berunding adalah Kolonel Ssyamaun Gaharu, Komandan Brigade Garuda Hitam, sebagai Ketua Delegasi, dan juga R. M. Rukadi Wiryoharjo (Residen Lampung) sebagai anggota.

Salah satu hasil perundingan tersebut adalah bahwa garis pertahanan yang memisahkan antara daerah yang diserhkan kepada tentara Belanda dan yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia di Palembang Selatan ini, adalah garis sepanjang Way Pisang dan Way Tuba. Sebagian besar dari pasukan-pasukan Garuda Hitam bersama dengan pejabat sipil yang tetap setia pada pemerintah Republik Indonesia beserta keluarga-keluarga mereka lebih kurang 4.000 orang pindah dan hijrah ke daerah Lampung, dengan melintasi “garis pemisah” ini.

Dalam rapatnya pada tahun 1948, Dewan Pertahanan Daerah Lampung memutuskan bahwa jika Belanda menyerang Lampung, maka Residen dan Komandan Brigade Garuda Hitam pergi ke luar kota, sedangkan wakil residen tetap berada di dalam kota untuk melindungi rakyat Lampung.

Selanjutnya, pemerintah Belanda melancarkan serangan Agresi Militer Belanda II (Clash II), yaitu pada tanggal 19 Deseember 1949, dimana pasukan Belanda pertama-tama menyerang ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta, melalui pasukan lintas Udara. Dalam serangan tersebut, Belanda dapat menguasai Lapangan Terbang Maguwo, yang kemudian menguasai seluruh kota Yogyakarta.

Di Lampung sendiri, serangan baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, ketika Belanda memasuki Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki pelabuhan Panjang. Tetapi, karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 pagi, mereka dapat mendarat di pantai luar Pelabuhan Panjang dan di pantai sekitar Gunung Kunyit Teluk Betung. Ibukota Karesidenan Lampung akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga. Karena peristiwa inilah, maka Pemerintah Karesidenan beserta stafnya menyingkir ke luar kota.

Komandan Sub-Territorial Lampung, Letkol Syamaun Gaharu, dengan anggota-anggota stafnya beserta beberapa pejabat Pemerintah Sipil Karesidenan Lampung tanggal 1 Januari sudah berada di Gedong Tataan, sedangkan rombongan keluarga militer dan sipil yang mengungsi sudah berada di Pringsewu.

Saat itu, Komandan Front Utara, dengan Batalyon Mobilnya, yang dipimpin oleh Mayor Nurdin pada tanggal 1 Januari 1949 sore hari sudah berada di Kotabumi. Pada malam harinya, Mayor Nurdin mengadakan rapat dengan Bupati Lampung Utara beserta beberapa tokoh masyarakat dan pimpinan Partai, untuk membentuk Pemerintah Darurat Karesidenan Lampung.

Karena diketahui bahwa Residen Rukadi dan wakil Residen R. A. Basyid tidak keluar dari Tanjung Karang, maka rapat di Kotabumi memutuskan untuk menunjuk Bupati Akhmad Akuan menjadi Residen Darurat Lampung sambil menunggu kabar dan Keputusan Komanda Sub-Territorial Lampung (STL). Hasil rapat yang lainnya, adalah keputusan untuk mencetak uang uang darurat, yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara, Akhmad Akuan, untuk menanggulangi kebutuhan belanja dan logisitik bagi Batalyon Mobil dan pemerintahan sipil di Lampung Utara.

Pada tanggal 5 Januari 1949, Wakil Presiden R. A. Basyid telah meninggalkan kota Tanjung Karang dan berangkat menuju ke Pringsewu. Berdasarkan hasil musyawarah antara Komando Staf Sb-Territorial Lampung (Letkol Syamaun Gaharu da Mayor N. S. Effendi), para pimpinan partai, K. H. Gholin dari pesantren Pringsewu, serta para pejabat Karesidenan Lampung, maka diangkatlah Mr. Gele Harun sebagai Residen Pemerintahan Darurat Lampung menggantikan Residen Rukadi yang masih berada di daerah pendudukan Belanda di Tanjung Karang dan kemudian ke Bekasi, dan R. A. Basyid pun ditetapkan menjadi Wakil Residen.
i
Setelah dibentuknya Pemerintah Darurat Karesidenan Lampung di Pringsewu, maka Pemerintah Darurat Karesidenan Lampung yang dipimpin oleh Akhmad Akuan, dikembalikan jabatannya ke posisi sebelumnya, yaitu sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dr. A. K. Gani selaku Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan selanjutnya mengeluarkan Surat Ketetapan No. 40/49 tanggal 23 April 1949 yang isinya adalah sebagai berikut.
1. Territorial Palembang Selatan dan Krui dari Daerah Pertahanan Sub-Territorial Lampung dimasukkan ke dalam Sub Territorial Palembang.
2. Kawedanan Krui dan Karesidenan Lampung dalam sipil dan keuangan dimasukkan dalam Kabupaten Palembang Selatan Karesidenan Palembang.
3. Kabupberaten Palembang Selatan dalam hal jabatan sipil dan keuangan yang semula dikoordinir oleh Residen Lampung, dikembalikan kepada Residen Palembang, Gubernur Sumatera Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Darurat dan Staf Sub Territorial Lampung kemudian pindah ke Talapngpadang, terus ke Gunung Meraksa hingga ke Way Tenong. Baru menjelang penyerahan Kotabumi dari Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Darurat pindah ke Bukit Kemuning.

Pembentukan pemerintah darurat tidak saja terjadi di tingkat Karesidenan, namun juga terjadi di tingkat Kabupaten, Kawedanan, Kecamatan, dan Desa. Pemerintah Darurat itu antara lain:
1. a. Di Sukoharjo, Wedana Pringsewu Ramelan diangkat menjadi Bupati Lampung Selatan.
b. Pujoatmiko diangkat menjadi Camat Sukoharjo Utara
c. Hi. Abdul Halim, Camat Ambarawa diangkat menjadi Wedana Perang.
d. Lurah Minganudin diangkat sebagai Lurah Sukoharjo
e. R. M. Waluyo, Camat Gadingrejo, juga berada di Sukoharjo.

2. Imam Muhajir, seorang pegawai Kantor Penerangan Pusat, diangkat menjadi Camat Perang di pinggiran kota Tanjung Karang, yaitu dengan nama Camat Perang Hutan Gedongwani.

3. Abdullah diangkat sebagai Camat di Kedondong.
4. Abdurrahman, Camat Sukadana, oleh Wedana diunjuk sebagai Pejabat Wedana, karena Wedana sedang tidak berada di tempat. Tetapi laporan mengenai kepergian Wedana itu dibuat oleh camat Labuhan Meringgai, Pangku Ratu, camat ini yang ditunjuk Komandan Batalyon Mobil di Lampung Utara sebagai pejabat Wedana.
5. Letnan Muda Robain menjadi Komandan desa militer di Labuhan Meringgai.
6. Letnan Muda R. Makmun Haji Somad menjabat sebagai Komandan Desa Militer di Jabung.

Pada pemerintahan darurat yang terkahir, yaitu di Bukit Kemuning, Pemerintahan Darurat mulai tinggal di sana sejak akhir bulan Juli 1949. Begitu pula dengan Komando STL yang telah lebih dahulu berada di Ulakrengas-Bukit Kemuning dengan akomodasi rumah H. Abdurrahman (mantan Pasirah Marga Rebang Seputih). Selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yaitu pada akhir Juli hingga permulaan Desember 1949, Pemerintahan Darurat Karesidenan Lampung pimpinan Mr. Gele Harun, stafnya berkantor di suatu rumah mi.ik kepala Kampung Bukit Kemuning bernama Kontar, yang cukup besar dan terletak menghadap pasar Bukit Kemuning. Kontar adalah ayaah dari Azis Kontar dan mertua Letnan II Laut Abubakar Sidik, tokoh yang sangat disegani masyarakat marga Rebang Putih khususnya dan masyarakat Kawedanan pada umumnya pada masa itu.

Instansi pemerintahan sipil tingkat karesidenan darurat yang pernah berkantor selama 4 bulan di Bukit Kemuning, antara lain: Acting Residen Lampung Republik Indonesia Mr. Gele Harun dan keluarnya, serta Ketua DPR Karesidenan Lampung, A. Yasin dan Wedana diperbantukan Umar Umaya ditempatkan akomodasinya di Kampung Sekipi (kurang lebih 4 km dari Bukit Kemuning), sedangkan rombongan Wakil Residen Lampung, R. A. Basyid dan 19 orang yang bersamanya ditempatkan di pinggiran Bukit Kemuning (kompleks kinciran padi), yaitu di Menjukut jalan ke Neki.

Pemerintahan Darurat RI tetap dilaksanakan demi menjaga harga diri dan kewibawaan bangsa Indonesia di hadapan Belanda. Kegiatan pengadilan dan memenjarakan masyarakat juga tetap dilaksanakan, bagi orang-orang yang melakukan suatu perkara. Begitu pula dengan Hari Ulang Tahun ke-IV Republik Indonesia, tetap dirayakan secara meriah oleh masyarakat Bukit Kemuning dan sekitarnya.
Selama 3 bulan, bahan makanan berupa beras disuplai dari zakat padi Umat Islam Kecamatan Bukit Kemuning, yang dikelola oleh panitia khusus, yang diketuai oleh Camat Buki tsetiap hari Kemuning, Sutan Batin, dengan Sekretaris M. A. Arief Makhya dan Bendahara K. H. Syafi'i (Kepala KUA Kecamatan Bukit Kemuning). Acting Residen Mr. Gele Harun dan Ketua DPR, A. Yasin, setiap hari diangkut dengan gerobak kerbau dari Sekipi ke Bukit Kemuningm dan mereka melaksanakan tugas dengan hanya berpakaian hitam-hitam dari kain belacu.

Pada tanggal 7 Desember 1949, instansi-instansi, para pejabat, dan pegawai sipil RI tingkat Karesidenan Lampung tersebut semuanya meninggalkan Bukit Kemuning, kemudian masuk dan berkantor di Kotabumi, dengan dipimpin oleh Wakil Residen R. A. Basyid, karena Mr. Gele Harun sakit. Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, barulah mereka semua berkantor di Tanjung Karang-Teluk Betung.

Pada tahun 1951 sampai dengan 1956, 3 (tiga) daerah kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara didampingi oleh DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara), yang setiap kabupaten terdiri dari 20 orang unsur partai dan organisasi masyarakat setempat yang masih hidup pada masa itu. Lima orang dari masing—masing DPRDS Kabupaten itu juga merangkap sebagai Dewan Pemerintahan Daerah Sementara Kabupaten (DPDS), mendampingi bupati/ kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari.

Struktur pemerintahan Lampung di tingkat terbawah mengalami perubahan, sesuai dengan Surat Ketetapan Residen Lampung tertanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952 dan diperbaiki kembali pada tanggal 20 Juli 1956. Perubahan itu adalah untuk struktur pemerintahan pengganti marga, ditetapkan kesatuan daerah yang disebut dengan Negeri, yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan IGOB Stb. N. 490. Dengan demikian, maka sejak itu hirarki pemerintahan di Lampung adalah Karesidenan, Kabupaten, Kawedanan, Kecamatan, dan Negeri.

Pada tahun 1963, timbulllah perkembangan baru dalam struktur pemerintahan di Lampung, yaitu dengan adanya Peraturan Presiden No. 22/ 1963, maka pemerintahan Kawedanan dihapuskan. Dengan demikian, maka hirarki pemerintahan di karesidenan Lampung sejak tahun 1963 adalah karesidenan, kabupaten, kecamatan, dan negeri.
Sejak saat itu, mulai bulan Pebruari 1963, dimulailah sebuah perjuangan baru, yaitu perjuangan yang terorganisir oleh pemerintah dan rakyat Lampung untuk merubah karesidenan Lampung menjadi Propinsi Lampung.

UAS PERBANDINGAN POLITIK

2011-06-09T19:51:00.000-07:00

1. Coba anda bandingkan Antara Perancis dan Inggris dari sisi:
a. Partai Politik dan Aliran Ideologi
b. Hubungan antara Legislatif Branch dan Executive Branch
c. Sejarah Monarkisme

2. apa yang dimaksud dengan Materialisme dan Post Materialisme dalam studi perbandingan POlitik? jelaskan?

3. dalam studi perbandingan politik terdapat pendekatan globalisasi? apakah yang dimaksud dengan pendekatan Globalisasi, jelaskan juga konsep Borderless dan Integration dalam Globalisasi?

4. AFTA, CAFTA, European Integration, ASEAN Community 2015 adalah bagian dari evidence bahwa studi perbadingan politik pada abad ke 21 lebih fokus pada perbandingan kawasan? coba anda jelaskan?

Notifications:

1. student has to submit the final test on monday, June 13th 2011
2. student has to make quotation from minumum 5 books

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

2010-10-31T06:13:00.000-07:00

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
EKONOMI POLITIK
TAKE HOME

1. Membaca artikel Prof. Boediono ternyata arah pembangunan ekonomi politik indonesia cenderung mengarah liberal, Namun motif dasar gerakan reformasi, yaitu: (1) perbaikan ekonomi, (2) perbaikan tata pemerintahan atau governance, (3) supremasi hukum dan (4) demokrasi. Singkatnya, masyarakat menginginkan Indonesia yang makmur. konsep boedionomics mengingkan bahwa demokrasi akan dapat berjalan dengan baik jika ditopang dengan penguatan pada sektor ekonomi—kesejahteraan rakyat? Apa komentar anda tentang hal ini? Apalagi jika kita melihat beberapa studi empiris menyatakan terdapat beberapa skenario demokratisasi antara lain demokrasi dahulu baru kesejahteraan, nah argumentasi dalam artikel Boediono menyatakan bahwa demokrasi dapat tercapai jika didahulukan dengan kesejahteraan ekonomi terlebih dahulu.

2. Melihat kemajuan pesat ekonomi China, sehingga negara ini layak disebut sebagai the rising dragon menjadi pertanyaan mendasar, sebutkan minimal 4 (empat) faktor yang menjadikan negara ini “digdaya” secara ekonomi. Padahal pada sisi lain sistem politiknya tetap saja otoriter, jika merujuk pada teori yang kita pelajari maka sistem politik yang otoriter kecenderungan sistem ekonominya terpusat—basis ideologi sosialisme—cina ini agak unik satu sisi basis sosialisme-komunisme tapi dapat sukses dalam kancah pasar bebas? Menurut abda Apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi?

NOTIFIKASI:
a. Kumpul senin depan tanggal 8 November 2010
b. Ketik 1 spasi, A.4 (maksimal 3 lembar) Rujukan minimal 10 buku atau jurnal

UTS TAKE HOME

2010-10-27T22:46:00.000-07:00

SOAL I
UJIAN AKHIR SEMESTER
PERBANDINGAN SISTEM POLITIK
Dosen:
Dr. Pitojo Budiono, M.Si
Arizka Warganegara,.M.A

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan system politik dari perspektif: Kultur dan Struktur
2. Pilihlah 2 (dua) partai politik dari 2 (dua) Negara yang berbeda kemudian Buatlah sebuah analisis perbandingan Partai-Partai Politik menurut indikator dibawah ini:
a. Ideologi
b. Peran Partai Tersebut dalam kekuasaan
c. Platform partai politik tersebut
Buatlah sebuah bagan dalam analisis perbandingan tersebut.

JADWAL KULIAH GANJIL 2010-2011 (ARIZKA WN)

2010-09-19T23:36:00.000-07:00

JADWAL MENGAJAR GANJIL 10-11

NO HARI PUKUL GEDUNG MATA KULIAH NOTIFIKASI
1 SENIN 13.00 D.3.1 EKONOMI POLITIK EKS
2 SELASA 13.00 B.3.4 CIVIL SOCIETY REG
3 SELASA 15.30 B.3.4 CIVIL SOCIETY EKS
4 KAMIS 10.00 D.2.1 PSP KLS A Dr. Pitojo
5 KAMIS 13.00 D.2.1 PSP EKS-B Dr. Pitojo
6 JUMAT 15.30 C.2.4 EKONOMI POLITIK REG-EKS

Perubahan Jadwal

Ekonomi Politik Menjadi SENIN jam 14.30 (Kelas Reg dan Ekst)

GLOBALISASI DAN PARPOL MODERN

2010-09-14T04:12:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Secara tradisional tugas utama partai politik berfungsi untuk melakukan komunikasi politik, proses kaderisasi politik, menempatkan pejabat publik (public officer), menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur politik. Itu jika melihat kebiasaan partai politik selama ini, akan tetapi seiring dengan globalisasi dunia maka secara umum, fungsi elemen-elemen politik pun terus berubah mencoba beradaptasi dengan logika borderless atau dunia tanpa batas.

Bayangkan saja kita tidak pernah terbayang dahulu kala akan ada surat elektronik, sms, jaringan internet yang membuat sekali sesuatu menjadi lebih dekat

Secara sederhana jika partai politik itu bersandar saja pada persoalan terbatas di atas maka eksistensi parpol akan ditinggalkan “percaya atau tidak”, secara umum saja misalkan dalam konteks Indonesia keberadaan partai politik ditengarai tidak mendapat sambutan yang positif di masyarakat.

Protes masal masyarakat terhadap pembangunan gedung DPR-RI yang akan menelan biaya Rp 1,6 Triliun adalah contoh terbaru bagaimana sikap respect masyarakat terhadap partai politik begitu rendah, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan para politisi tidak mendapat respon positif di masyarakat. Ada apa dengan parpol? Sekaligus ini adalah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh para politisi.

Menjadi sangat serius seiring dengan logika politik di Indonesia yang menganut semangat politik pencitraan. Jika di tahap awal saja pencitraan itu negative maka implikasinya pun juga akan negative dan akibatnya segala hal yang dilakukan akan mendapat citra negative begitu-pun sebaliknya jika dari persepsi awal sudah menghasilkan hal positif maka proses selanjutnya juga akan positif dan lama kelamaan akan menghasilkan fanatisme politik. Hal itu yang terjadi manakala SBY mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu 2009 yang lalu.

Thus, posisi partai politik ini berada pada titik yang negative hari ini dalam bahasa Aa Gym mungkin ini perlu instrospeksi dan retrospeksi baik dalam sisi intitusi partai maupun dari sisi politisi-nya atau dalam bahasa yang lebih santun para pegiat politik tersebut. Menjadi penting dalam dimensi apapun kedua sisi tersebut menjadi hal yang sangat pokok pembenahan institusi dan pembenahan aktor.

GLOBALISASI DAN PARTAI POLITIK

Menarik mengaitkan globalisasi dengan partai politik, Globalisasi sebagai sebuah fenomena multi dimensi pada titik tertentu melahirkan berbagai perspektif. Pada satu sisi para ilmuwan menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah paradigma ilmu (grand theory) dalam keilmuwan sosial saja, padahal jika kita melihat aspek yang lebih luas dari pada globalisasi maka implikasi yang ditimbulkan globalisasi juga mengerah pada pola perkembangan sains dan teknologi dunia.

Pada bagian lain mengaplikasikan dan mengadopsi konsep partai modern adalah sebuah keharusan di era globalisasi. Partai modern tidak hanya berpikir soal memenangkan kekuasaan saja harus ada pola manajerial kepartaian yang jelas, antara lain manajerial soal administrasi kepartaian, pola pengaderan internal, pola pengaderan kepemimpinan, sisi governance partai dan yang juga penting adalah bagaimana partai itu dapat bermanfaat bagi kalangan diluar politisi dan pengambil kebijakan.

Dari sisi governace misalkan, partai politik modern tidak hanya menjalankan kendali manajemen partai melalui logika POAC saja (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) saja lebih dari itu, pola manajemen partai modern semestinya sudah mulai berfungsi juga sebagai tidak hanya sebagai policy producer tapi juga money producer dan tentu saja melalui jalan yang elegan bukan seperti selama ini partai berharap pada APBN, APBD dan iuran anggotanya. Misalkan bisnis merchandise partai mungkin sebagai bagian alternatif penggalangan dana kepartaian.

Pada bagian lain perkembangan ICT (Information Communication dan Technology) juga mesti direspon serius oleh partai-partai politik. Dengan logika ICT awareness maka partai akan dengan mudah mengakses pola komunikasi yang selama ini tertata rapih di era globalisasi dan bukan tidak mungkin pola seperti ini akan membuka ruang, yang selama ini hanya pada tataran kerjasama antara Government-Market dan Society maka pola kedepan partai dapat masuk sebagai entitas sendiri dalam pola G-S-M tersebut. Sehingga pola Government-Market-Society dan Political Party menjadi pola komunikasi yang tidak terpisahkan.

Di era Globalisasi juga seharusnya Partai mesti mempunyai warna sendiri dan sudah mulai meninggalkan pendekatan pragmatis seperti kebanyakan hari ini, sebagai entitas yang bebas seharusnya partai ini sudah mulai memikirkan menjadi bagian penting sebagai institusi yang peduli terhadap isu lingkungan hidup dan green economy. Mencoba membuka ruang untuk bekerjasama dengan partai-partai politik di luar negeri juga menjadi bagian yang harus coba dikembangkan di era Globalisasi, semoga.

2010-05-30T19:19:00.000-07:00

UJIAN AKHIR PERBANDINGAN POLITIK

a. Jelaskan pengertian dari studi perbandingan politik dan jelaskan 3 (tiga) dari 4 (empat) pendekatan dalam studi perbandingan politik?

b. Globalisasi sebagai sebuah fenomena abad 21 berpengaruh terhadap perkembangan studi perbadningan politik, jelaskan persoalan tersebut?

c. Buat sebuah tabel perbandingan dari sudut;
- Ideologi partai
- Posisi dalam kekuasaan
- Manajemen Partai

Pilih 2 (dua) dari 4 (empat) negara yang tersedia, Inggris, Jepang, Perancis dan India

Notifikasi:

-dikumpul tanggal 2 Juni 2010 jam 10.00 bbwi
-dijawab diatas kertas folio bergaris

SOAL UAS MIPP

2010-05-23T23:12:00.000-07:00

UAS MIPP
Soal :

Buatlah sebuah desain riset politik atau pemerintahan uraian merujuk pada Bab I, II dan III (Khusus Bab II anda uraikan saja teori dan konsep apa yang akan dipakai).

a. Jawab di Kertas Folio bergaris
b. Tulis Tangan
c. Kumpul selasa tanggal 25 Mei 2010 Jam 10 Pagi

Menata Ulang Pilkada

2010-04-26T07:49:00.000-07:00

Arizka Warganegara
Dosen Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung

Apa tujuan demokrasi di Indonesia? Demikianlah pertanyaan seorang expert studi Asia Tenggara dalam sebuah diskusi. Pertanyaan "sang" expert tersebut itu diajukan kepada seorang dosen Universitas Lampung yang kebetulan sedang melakukan penelitian dan riset mengenai perjalanan demokratisasi di Indonesia.

Saya pun menjadi tercengang dengan pertanyaan spontan dan kedengaran "usang" tersebut, sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis dan sulit untuk menjawab. Apalagi hari ini Indonesia baik dalam indeks korupsi dan level kesejahteraan masih saja belum bergerak kearah yang lebih baik.

Laporan terbaru Political Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong beberapa waktu yang lalu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di Asia. Hal ini semakin menasbihkan bahwa ada yang salah dalam arus besar demokratisasi di Indonesia hari ini. Padahal jika kita mau jujur level korupsi dan tingkat kesejahteraan menjadi salah satu indikator penyelenggaraan demokrasi.

Sebagai contoh yang mutakhir adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang telah berlangsung di Indonesia semenjak tahun 2005 tepat setahun setelah diberlakukakannya UU NO. 32 Tahun 2004. Sampai hari ini sudah lebih dari 450-an kabupaten/kota termasuk juga provinsi yang melaksanakan pilkada.

Memasuki tahun 2010 adalah tahap kedua pelaksanaan pilkada di Indonesia. Banyak hal yang mesti dibenahi dalam konteks penyelanggaraan pilkada, sebagai contoh pemborosan APBD, konflik sosial dan etnis akibat penyelenggaraan pilkada, konflik hukum akibat ketidakpuasan hasil pilkada dll.

Dari total lebih dari 450-an kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan pilkada hanya beberapa saja yang relatif kesejahteraan warganya meningkat seperti contoh di Musi Banyuasin dan Jembrana dan itu pun setelah dikaji bukan merupakan implikasi langsung dari sistem akan, tetapi lebih karena kepemimpinan yang kuat kepala daerahnya.

Keberanian bupati Jembrana untuk memberikan pendidikan gratis, kesehatan murah, dan akses pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya bukan disebabkan karena sistem akan tetapi pure merupakan kepemimpinan yang visioner dari sang bupati.

Nah, itu semua bisa tercapai ketika sang bupati, wali kota ataupun gubernur ditopang oleh legitimasi politik yang kuat dari masyarakatnya, bagaimana mencapai legitimasi yang kuat? Tentunya juga harus dibarengi dengan tingkat partisipasi politik pemilih yang tinggi. Pada bagian lain ini pun menjadi masalah lanjutan dari pelaksanaan pilkada di mana angka partisipasi pemilih (voter turn out) rata-rata pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari memuaskan.
Beragam uraian di atas mengenai pilkada dimulai dari pemborosan APBD sebagai implikasi dari penyelenggaraan pilkada, konflik sosial dan etnis akibat penyelenggaraan pilkada, konflik hukum akibat ketidakpuasan hasil pilkada sampai pada tingginya angka golput menjadi wacana serius ataupun alasan yang masuk akal untuk melakukan penataan ulang terhadap pilkada baik dari sisi legal-formal, masyarakat politik (political society), masyarakat ekonomi (economic society), dan masyarakat sipil (civil society).

Merujuk pada fenomena di atas terdapat beberapa usulan yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi beberapa masalah serius yang muncul akibat penyelenggaraan pilkada, antara lain:

Pertama, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung baiknya hanya sampai pada level kabupaten dan kota saja, sementara itu pemilihan gubernur dapat dilakukan dengan model penunjukan langsung oleh presiden dengan sebelumnya DPRD provinsi mengusulkan 2 (dua) nama atau dapat juga secara murni presiden menunjuk langsung gubernur. Hal ini dimungkinkan karena dalam format kenegaraan kita gubernur merupakan perwakilan Pemerintah Pusat. Untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) antara gubernur dan bupati/wali kota sebaliknya usulan ini dibarengi dengan pemberian kewenangan yang besar terhadap gubernur untuk dapat mengontrol bupati/wali kota.

Kedua, penyelenggaraan pemilu nasional (baik presiden atau legislatif) akan sangat mungkin dibarengi dengan penyelanggaraan pilkada sehingga secara ekonomis pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih ekonomis dan tidak membuang banyak biaya. Sebagai contoh di India. Dosen Unila, Syafaruddin, misalkan, menghitung di India saja penyelenggaraan pemilu hanya mengeluarkan 1 dolar AS/pemilih, di Indonesia setelah dihitung secara detail negara mengeluarkan biaya hampir 12 dolar AS/pemilih. Menjadi sangat miris manakala kenyataannya angka golput juga cukup tinggi. Bayangkan jika di setiap daerah angka golput mencapai 30 persen dikalikan saja dengan 12 dolar AS berapa banyak uang negara harus terbuang percuma.

Ketiga, mesti ada UU yang sendiri dan spesifik aturannya mengenai penyelenggaraan pilkada jika selama ini aturan yang besifat makro mengenai pilkada hanya menggunakan UU NO. 32 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 2008, dan beberapa buah aturan KPU saja antara lain Peraturan NO. 68 Tahun 2009 yang sangat tidak spesifik sehingga menimbulkan multiinterpretasi dan akhirnya berakibat pada konflik pilkada. Sebaiknya aturan mengenai pilkada yang lebih komprehensif dan detail diatur dalam UU tersediri dan tidak merupakan subbagian dari UU pemerintah daerah sehingga konflik akibat multiinterpretasi aturan tidak terjadi lagi.

Keempat, mendorong civil society organization (CSO), ilmuwan, praktisi politik, dan pemangku kepentingan lain memberikan pemahaman pendidikan politik yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga regulasi pilkada, fatsoen atau etika berpolitik dipahami dengan lebih baik.
Akhirnya kita tetap punya harapan bahwa pilihan-pilihan politik masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan bermartabat. Masyarakat tidak lagi mendasari pilihan-pilihan politik hanya pada sodoran money politics, akan tetapi memilih dengan menggunakan rasionalitasnya untuk Indonesia lebih baik tentunya. Wallahualam Bissawab

Inovasi dan Produk dalam Pilkada

2010-04-26T07:46:00.001-07:00

Arizka Warganegara
Dosen FISIP Unila dan Universitas Muhammadiyah Lampung

Di pojok Simpur Center sebuah gerobak siomay ramai dipadati pembeli. Sekilas tak ada yang berbeda dengan gerobak siomay lainnya. Anehnya, begitu banyak gerobai siomay yang mangkal, konsentrasi pembeli justru hanya pada satu gerobak itu saja.

Penasaran, saya membeli dan mencoba siomaynya. Rasanya biasa, tetapi bentuknya agak berbeda dengan siomay kebanyakan--ada penambahan kulit pangsit.
Sederhana, tapi menarik. Inilah yang kita sebut inovasi produk dalam istilah ilmu marketing. Sebuah inovasi sederhana yang mengubah sebuah produk menjadi unik dan kemudian laku dijual.

Dalam dunia politik kontemporer Indonesia, marketing dan politik menjadi sebuah konsep yang tidak terpisahkan. Konsep marketing politik mendadak menjadi subjek yang didiskusikan diberbagai forum bahkan di berbagai jurusan baik itu ilmu politik dan ilmu pemerintahan subjek ini dimasukkan dalam kurikulum mata kuliah.

Di era pilkada seperti sekarang ini, jika kita mengilustrasikan bahwa produk yang dijual dalam pilkada ibarat calon, ilustrasi bagaimana pedagang siomay tersebut dapat dijadikan sebuah inspirasi buat tim pemenangan.

Menyulap Produk

Firmanzah dalam konsep marketing politiknya menekankan pada menjadikan pemilih sebagai subjek politik bukan sebaliknya menjadi objek politik. Konsep marketing politik sebenarnya lebih memberikan ruang penyadaran politik bagi pemilih bukan malah menggiring pemilih sehingga
menjadi subjektif dan tidak rasional.

Selama ini, peneliti, politisi, dan khalayak menilai marketing politik ibarat konsep penyulap, yaitu bagaimana calon dalam arena kompetisi politik seperti pilkada dapat memenangkan hati rakyat bagi kepentingan jangka pendek. Memperoleh kemenangan saja, padahal konsep ini tidak hanya pada tataran ini saja secara filosofis terdapat pesan untuk menjadikan tahapan pembelajaran politik melalui pilihan rasional tersebut.

Ada empat elemen, menurut Firmanzah, yang menjadi isu utama dalam pilkada, yaitu produk, promosi, tempat, dan harga. Dari keempat elemen tersebut yang menjadi isu pokok dari bakal calon ada pada posisi produk. Dalam dimensi ini yang menjadi tolok ukur, juga ada empat, yaitu platform partai, rekam jejak, personal, dan karakter calon.

Pertama, dari sisi platform partai juga dapat menarik jumlah pemilih yang signifikan, terkadang pilihan politik masyarakat juga didasarkan pada partai pengusung walaupun dalam beberapa survei pilihan politik yang mendasarkan pada platform partai ini jumlahnya tidak signifikan.

Kedua, dari sisi rekam jejak, ini menjadi hal pokok yang sangat penting bagi pemilih. Pilihan berdasarkan rekam jejak bobotnya lebih besar dibandingkan dengan pilihan politik masyarakat berdasarkan platform partai. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting ketika parpol menentukan pilihan calon berdasarkan rekam jejak yang baik. Apalagi masyarakat kita mempunyai kecenderungan lebih sensitif terhadap persoalan etika dan moral calon pemimpinnya.

Ketiga, dari sisi personal juga menjadi penting justru ini menjadi poin utama dalam setiap event pilkada. Sisi personal calon menjadi referensi utama pemilih melakukan pilihan politik, secara teoritik elektabilitas kandidat salah satu unsurnya adalah personality (kepribadian) calon menjadi salah unsur yang menjadi alasan pemilih.

Keempat, dari sisi karakter calon. Hal ini terkait erat dengan persoalan kemampuan mediasi dan komunikaski politik. Calon yang memiliki karakter baik cenderung mempunyai pola komunikasi politik vertikal dan horizontal yang baik. Hal ini menjadi poin penting untuk merekrut pemilih yang masih tinggi sentimen primordialnya.

Ilustrasi siomay menggambarkan bahwa produk massal siomay bisa menjadi spesial manakala dibungkus lebih elok dan menarik. Sebab itu, menjadi sangat penting juga bagi calon bagaimana platform partai, rekam jejak personal dan karakter calon disulap menjadi lebih menarik di mata publik.

Kandidat yang mempunyai rekam jejak buruk dipastikan sulit bersaing dengan kandidat yang rekam jejaknya yang baik. Begitu pun personal dan karakter calon, kandidat yang memiliki personalitas yang lebih baik, santun, dan terhormat akan lebih disenangi untuk dipilih dibandingkan kandidat sebaliknya.

Semua ini adalah masalah “bungkus” atau dalam bahasa yang lebih spesifik adalah masalah pengemasan produk. Setiap tim sukses diwajibkan dapat mengemas produknya dalam hal ini kandidat tersebut dapat lebih baik di mata publik. Jadi tugas utama tim suskes selain menjadi vote getter juga menjadi mesin pengemas produk yang baik. n

UTS TAKE HOME SOSPOL, PERB POLITIK DAN MIPP

2010-03-20T20:28:00.000-07:00

Dear all my student,

Mohon maaf saya tidak bisa masuk kelas hari rabu ini tanggal 24 maret 2010 dikarenakan dapat tugas untuk mengawas UJIAN NASIONAL SMU di Unit II Tulang Bawang, berikut adalah soal ujian tengah semester untuk mengisi kehadiran tanggal 24 Maret 2010 tersebut:

UTS Sospol : a). Berikan penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan lokus dan fokus keilmuan sosiologi, politik dan sosiologi politik, b). Berikan analisis anda mengenai prilaku kolusi dan nepotisme dalam kekuasaan menurut perspektif sosiologi politik (tulis tangan)

UTS Perbandingan Politik: a). tolong anda buat perbandingan dengan antara Partai Buruh Inggris dan Partai Buruh Australia dari sisi ideologi, platform, manajemen partai dan posisi dalam kekuasaan buatkan sebuah matrik tabel berdasarkan masing-masing indikator perbandingan (Tulis tangan)

UTS MIPP: a). Tolong anda buat sebuah design research terhadap penelitian yang anda ingin lakukan kedepan, DR berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori dam konsep yg digunakan serta metodelogi (DR yang dibuat tidak lebih dari 5 lembar kerta A.4)

Notifikasi:
a. semua adalah UTS take home dikumpul minggu depan
b. absen tetap seperti biasa tanda-tangani kehadiran tanggal 24 maret ttp ditanda-tangani
c. lebih lanjut hubungi ketua kelas masing-masing

Salam
Arizka Warganegara

REFLEKSI POLITIK LAMPUNG TAHUN 2009

2009-12-24T02:04:00.000-08:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen IP Unila dan Kajur Ilmu Pemerintahan FISIP Univeritas Muhammadiyah Lampung)

Dalam menilai kinerja demokrasi di suatu tempat biasanya terdapat 3 (tiga) variabel yang dipakai sebagai tolak ukur, pertama adalah indikator yang melihat tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilukada, kedua indikator tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif Nasional dan ketiga indikator tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden. Dalam konteks pembangunan demokrasi lokal maka dua indikator yaitu tingkat partisipasi atau voter turn out dalam konteks Peemilikada dan Pemilu Legisalatif baik nasional maupun lokal menjadi sangat penting.

Jika kita mencermati beberapa Pilkada di tanah air belakang ini, kita semua menjadi semakin miris manakala pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat demokratis tersebut ternyata jauh menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pilkada baik untuk level Gubernur, Bupati dan Wailkota pada awalnya diciptakan sebagai wahana rekrutmen politik untuk mencari pemimpin politik yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin daerah.

Banyak kalangan dalam dan luar negeri berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap memiliki progres kemanjuan yang luar biasa akan tetapi sangat disayangkan karena progresivitas tersebut hanya pada sisi formalisme demokrasi saja dan tidak diikuti oleh kemajuan dari sisi pemahaman akan substansi demokrasi.

Fenomena semakin mengingkatnya golput pada awalnya, Pilkada (Gubenur, Bupati dan Walikota) sebenarnya di setting untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi tinggi, akan tetapi fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa asumsi awal yang dibangun tersebut jauh dari realita. Bagaimana misalnya pemimpin politik yang dipilih dari cara yang demokratis (pilkada-red) mempunyai legitimasi kuat untuk menjalankan pembangunan jika angka golput melebihi angka yang memilih pemimpin tersebut.

Pembangunan dapat terlaksana jika legitimasi politik kuat akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di tanah air. Merujuk pada data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009.

Dan ketika melihat hasil Pilkada Gubernur Lampung tahun 2009 angka partisipasi politik hanya mencapai 66,67%, angka ini berada pada range rata-rata persentase golput Pilkada yang diperkirakan mencapai angka 25-35 persen. Salah satu persoalan mendasar golput yanh cukup tinggi pada pilkada adalah kemungkinan kejenuhan masyarakat yang terus menerus dihadapkan pada event-event pilkada.

Semenjak reformasi politik berlangsung sejak tahun 1998, sudah dua kali negara ini mengadakan pemilihan legislatif nasional. Pemilihan legislatif nasional dilakukan untuk memilih para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan mewakili daerah pemilihan Provinsi Lampung. Terdapat 18 orang anggota DPR-RI yang akan mewakili daerah pemilihan Lampung. Daerah pemilihan lampung terbagi menjadi 2 (Dua) DP yaitu DP Lampung I dan DP Lampung II.

Merujuk pada grafik maka didapatkan angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif nasional mencapai angka 76,6% pada tahun 2004 dan angka partisipasi politik itu (voter turn out) mengalami penurunan mencapai 0,85% menjadi 75,75% pada tahun 2009. Penurunan angka partsipasi politik pada tahun 2009 masih merupakan angka yang dapat ditoleransi mengingat dalam beberapa kasus di provinsi lain angka partisipasi politk untuk pemilihan legislatif nasional turun dengan sangat signifikan.

Indonesia telah melaksanan 2 (dua) kali pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih pada saat itu menyisihkan pasagan Megawati dan Hasyim Muzadi. Walaupun pemilihan presiden langsung pada saat itu berlangsung dua putaran angka partisipasi politik pada saat itu mencapai 77,01%. Pada pemilihan Presiden secara langsung tahun 2009 angka partispasi politik menurun menjadi 75,1% walaupun Pilpres hanya berlangsung 1 (satu) putaran saja.

Banyak alasan yang menyebabkan tingkap partisipasi politik pada Pilpres tahun 2009 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004, salah satu aspek yang menonjol adalah karena persoalan perubahan tata cara pemungutan suara yang dilakukan dengan cara menconteng yang sebelumnya dicoblos, sosialisasi yang belum maksimal oleh KPU dan KPUD menyebabkan hal itu terjadi. Disamping persoalan sosialisasi yang minim persoalan lainnya adalah kejenuhan masyarakat dalam event-event pemilu.

GLOBALISASI:PENDEKATAN DALAM ILMU SOSIAL PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

2009-10-08T22:49:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id
Hp: 081279290888

Abstrak

Globalisasi sebagai sebuah fenomena multi dimensi pada titik tertentu melahirkan berbagai perspektif. Pada satu sisi para ilmuwan menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah paradigrma ilmu (grand theory) dalam keilmuwan sosial saja, padahal jika kita melihat aspek yang lebih luas dari pada globalisasi maka implikasi yang ditimbulkan globalisasi juga mengerah pada pola perkembangan sains dan teknologi dunia. Paper ini mencoba mengelaborasi implikasi globalisasi sebagai pendekatan dalam ilmu sosial terhadap pola perkembangan sains dan teknologi. Pada awal 1970-an perkembangan kapitalisme mencapai tahap keemasan dan pola perkembangan teknologi pada saat itu banyak mengadopsi perkembangan teknologi tinggi (high technology) akan tetapi ketika di-era 1990-an globalisasi datang maka pola perkembangan teknologi berubah menjadi lebih humanis.

Kata kunci:

Globalisasi, sains dan teknologi

I. PENDAHULUAN

Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas. Dalam pandangan Kenichi Ohmae misalnya globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal di kalangan penduduk dunia, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (Borderless).

Faktanya sekarang kebanyakan orang hanya melihat bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas (Borderless) dibandingkan dengan yang konsep lainnya. Lebih dari itu globalisasi tidak hanya bisa diartikan sampai tahap itu saja, globalisasi adalah sebuah fenomena multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi.
Dimensi ekonomi, adanya sebuah kondisi pasar terbuka (Open Market) yang memperkenankan sebuah persaingan bebas antara kuasa-kuasa ekonomi telah mengekalkan sistem neoliberal yang sangat bertentangan dengan konsep keynesian mengenai welfare state negara. Dalam pandangan Keynes negara yang ideal seharusnya mempunyai peranan dalam menciptakan kondisi keselamatan serta kesejahteraan warga negaranya.

Dimensi budaya, timbulnya semangat budaya pop, kosmopolitan serta gejala hidup konsumerisme mulai menekan tradisi-tradisi konservatif tradisional-moderat. Sebagai contoh bagaimana mungkin negara seperti Indonesia yang pendapatan per kapita warganya selama setahun kurang dari US$ 1000 mampu menjadi negara konsumen Hp Nokia Communicator terbesar di dunia. Dalam dimensi ini budaya pula mulai berkembang semangat menomorsatukan cita rasa, seni dan estetika dalam dimensi apapun yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia.

Dimensi ideologi, sebagian ahli berpendapat bahwa globalisasi mempergunakan neoliberalisme sebagai patron ideologinya. Titik fokus dari ideologi ini adalah menciptakan keadaan bagi meminimalkan negara dalam pasar sehingga kuasa-kuasa kapitalis dapat survive untuk terus melakukan akumulasi modal.

Dimensi politik, adanya gejala di mana demokratisasi (demokrasi liberal) menjadi isu politik utama bagi negara-negara kapital, untuk di sebarkan secara “paksa” terhadap negara-negara dunia ketiga/miskin. Tesis dua ilmuwan barat, Huntington mengenai The Clash of Civilization dan Francis Fukuyama dengan The End of Ideology telah banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai contoh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikenal sebagai Pre Emptive Strike merujuk kepada pandangan-pandangan Huntington mengenai pentingnya memenangkan pertarungan antar peradaban. Dalam konteks lainnya, Amerika Serikat akan selalu memperhatikan sejauh mana “alat itu” (Globalisasi) mencapai tujuan demokratisasi “liberal” yang telah dicapai oleh Amerika Serikat pada belahan dunia lain. Kasus di beberapa negara Arab dan Afrika yang di paksa untuk berdemokarsi adalah fakta keras bahwa terdapat peranan yang besar globalisasi terhadap sukses tidaknya demokrasi liberal.

Globalisasi adalah sebuah bahasan yang sangat penting terutama dalam pendekatan-pendekatan politik internasional. Terbukanya sistem politik dunia pada saat ini menuju kecenderungan ke arah yang lebih demokratis adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh berkembangnya globalisasi, dengan menggunakan perkembangan teklnologi ICT (Information Communiation and Technology) seperti internet dan hand phone globalisasi menjadi semakin berkembang tidak hanya dalam tataran dunia sosial akan tetapi mengarah kepada wacana ekonomi politik serta praktek ekonomi politik di setiap negara. Misalnya apa yang sedang terjadi baik hal yang bersifat positif ataupun negatif dalam konteks politik Indonesia dengan cepat akan mempengaruhi bursa saham di Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) ataupun Dow Jones di New York.

Dunia tanpa batas (Borderless) menjadi salah satu tema yang penting dalam wacana globalisasi, dalam konteks politik dunia misalnya berkembangnya demokrasi pada negara-negara maju berdampak kepada negara-negara berkembang. Tidak hanya itu globalisasi juga membawa dampak negatif dimana kapitalisme global yang merupakan ideologi besar yang kemudian mengatasnamakan ianya sebagai “globalisasi” semakin membuat negara-negara dunia ketiga menjadi sangat bergantung kepada negara-negara besar.

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang telah berkembang lama jauh sebelum Kenichi Ohmae ataupun pengasas ideologi ini berteori. Akan tetapi sebagai sebuah fenomena, globalisasi mulai ”terkuak” setelah perang dingin berakhir dengan adanya momentum runtuhnya salah satu blok kuat dunia yaitu Uni Sovyet. Globalisasi sebenarnya mempunyai banyak agenda bukan hanya mengekalkan kapitalisme perdagangan akan tetapi lebih dari hal tersebut, globalisasi juga merupakan pendulum bagi perkembangan demokrasi[1] di negara-negara dunia ketiga (dalam hal ini demokrasi liberal).

Menurut Abdul Rahman Embong (2000) globalisasi dikaitkan dengan konsep pengurangan kedaulatan negara, keterobosan batas wilayah, kecanggihan teknologi, pengecilan dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan pemikiran perdagangan bebas. Hal lainnya diungkapkan oleh Yoshihara Kunio (2001)[2] bahwa globalisasi bukan saja membawa definisi yang bersifat sejagat di kalangan penduduk dunia, tetapi juga mengancam proses pembentukan negara bangsa, oleh karena globalisasi pada dasarnya ingin mewujudkan negara tanpa batas.

II. RESPON TERHADAP GLOBALISASI

Menurut para ahli secara teori terdapat tiga pendapat bagaimana dunia merespon globalisasi (Abdul Rahman Embong:2000), masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda satu dengan lainnya:

Hyperglobalizer, teori ini didasarkan kepada pandangan-pandangan Kenichi Ohmae seorang sosiolog Jepang. Aliran ini mendedahkan mengenai dampak dari kemajuan teknologi telah mempersempit ruang dan waktu. Hal ini akan terlihat ketika logika borderless di mana jarak dan batas wilayah menjadi semakin berkurang, dalam konteks lain Kenichi Ohmae mengatakan akan terjadi sebuah konsep di mana terwujudnya sebuah kampung global. Sehingga negara bangsa tidak mempunyai pilihan kecuali untuk melakukan open market atau pasar yang terbuka dan persaingan terbuka.

Skeptics, teori yang kedua ini di dukung oleh Paul Hirst dan Grahame Thompson (1996), Wallerstein (1974) mereka percaya bahawa fenomena global bermula sejak abad ke-17 dengan bermulanya pencarian bahan mentah bagi keperluan produksi bangsa-bangsa barat. Globalisasi dalam aliran ini lebih kepada penghijrahan kawasan, tetapi umumnya ini adalah satu dampak dari fenomena sejarah yang masih berjalan.

Transformationalist, dipelopori oleh Andrew Gidden (1990) melihat globalisasi adalah sebuah fenomena yang baru, yang berlainan dengan modernisasi atau westernisasi. Globalisasi melalui penggunaan teknologi yang canggih seperti telekomunikasi telah menukar pemikiran dan budaya manusia. Proses globalisasi bukan saja memberi dampak dalam sektor ekonomi bahkan aspek politik dan budaya. Dalam konteks ekonomi, kuasa besar ekonomi seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika bakalan menentukan keadaan ekonomi dunia. Manakala dampak politik ialah andaian bahwa terdapat satu pertarungan di antara proses globalisasi dengan kewujudan negara bangsa.

Hyperglobalist, Ketergantungan ekonomi politik negara-negara dunia ketiga terhadap Amerika Serikat akhirnya melahirkan kondisi “pemaksaan” demokrasi liberal untuk menjadi “menu” wajib yang harus diterapkan di negara dunia ketiga.
Dari keempat respon tersebut, dunia ketiga tidak mempunyai pilihan kecuali menerima globalisasi secara “pasrah” dalam kategori pertama yaitu hyperglobalizer.

III. GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Sebagai sebuah pendekatan yang mempunyai implikasi multi dimensi tentunya implikasi pendekatan dari globalisasi juga akan multi implikasi, sebagai contoh misalnya dalam konteks perkembangan ilmu sosial secara tidak langsung akibat dari perubahan paradigma dalam ilmu sosial berimplikasi pada perubahan pola dalam dunia sains dan teknologi.

Pada akhir abad 18 dan awal abad 19 ketika kali pertama mesin uap diperkenalkan[3] pada masa itulah logika kapitalisme sebagai sebuah ideologi ekonomi mulai diperkenalkan, secara konkrit dalam dimensi politik terdapat dua akibat dari penemuan mesin uap tersebut, pertama, terjadinya persaingan untuk menguasai tanah antar tuan tanah dan kedua, berkembanganya paham kapitalisme.
Akibat dari kapitalisme tersebut kemudian pendekatan dalam ilmu sosial bergerak lebih jauh dengan munculnya anti tesa dari kapitalisme yaitu pendekatan marxisme, sebuah pendekatan yang mencoba memutus tali rantai dan meretas pola serakahisme manusia. Pada tahap selanjutnya di era tahun 1970-an, kapitalisme mencapai tahap keemasan, sebuah tahapan yang mana pembangunan dunia terutama negara-negara membangun dan sedang membangun harus masuk dalam skenario modernisasi, fokus dari modernisasi negara dunia ketiga kala itu ialah pembangunan berbasis high technology[4] dan sedikit melupakan perkembangan ilmu sosial.

Pada masa era tersebut kemudian melahirkan sebuah skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) antara negara dunia ketiga dengan negara maju. Pada tahapan inilah yang kemudian melahirkan sebuah tahapan anti tesa beru terhadap pendekatan ilmu sosial, yang disebut sebagai pendekatan neo-marxisme, jika pada tahap awal antitesa ini berupa kampanye untuk menghilangkan serakahimse manusia dalam dimensi ekonomi, maka pada tahap ini neo-marxisme mengajak untuk negera-negara dunia ketiga keluar dari skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development).

Dalam konteks dunia teknologi, di era 1970-an akibat dari menifestasi pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) tersebut, negara-negara dunia ketiga lebih mengutamakan pengembangan teknologi berat seperti mesin dan industri manufaktur dan sedikit melupakan basis humanisme dalam pengembangan teknologi tersebut.

Dalam konteks pendekatan ilmu sosial, globalisasi sebenarnya menghasilkan sebuah pendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu sosial-ansich akan tetapi juga menyalak dan menyentuh persoalan perkembangan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Secara minimal pengaruh tersebut termanifestasi dalam perubahan-perubahan paradigma kebijakan negara yang timbul akibat dari tekanan perkembangan globalisasi tersebut.

Hal ini yang kontras ketika globalisasi menjadi pendekatan utama dalam ilmu sosial, ketika globalisasi menjadi sebuah pendekatan utama dalam ilmu sosial maka pola-pola perkembangan teknologi secara dramatis berubah, perkembangan teknologi diera sekarang sangat memperhatikan aspek humanisme dan tidak hanya berbicara teknologi saja akan tetapi juga memperhatikan aspek seni dan estetika.

Sebagai contoh HP atau Hand Phone pada masa kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi (telpon dan sms) saja lebih dari pada itu, para vendor perusahaan HP sekarang tidak lagi berkompetisi dari sisi kegunaaan saja lebih dari itu ada semangat budaya ’cita rasa’ akibat dari pengaruh globalisasi yang memasuki ranah kompetisi antar vendor tersebut.

Secara teoritis bagan ini akan menjelaskan relasi tersebut:

Bagan 1
1800-an 1970-an 1990-an
(Revolusi Industri) Golden Age of Capitalism Globalisasi
Marxisme Neo Marxisme Inter Depedent
Dependent

IV. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dalam makalah ini:

1. Globalisasi adalah fenomena multi dimensi yang meretas batas tidak hanya dalam dimensi politik, ekonomi, sosial akan tetapi implikasi akibatnya sampai juga pada tahap mempengaruhi perkembangan dunia sains dan teknologi.
2. Secara teorititik globalisasi sebagai sebuh pendekatan dalam dunia ilmu-ilmu sosial pada tahapan tertentu sangat memengaruhi perkembangan sains dan teknologi.

Bibliografi

Abdul Rahman Embong. Malaysia Menangani Globalisasi. UKM Press
Anthony Giddens. Runaway World. How Globalisation Is Reshaping Our Lives (London: Profile Books Ltd, 1999)

Arizka Warganegara. Australia dan Nasionalisme Kita. Lampung Post. 2006
-----------------------. Globalisasi dan Peminggiran Politik Islam. Lampung Post

Martin Khor. Globalisation and the South. Some Critical Issues. (Penang: Third World Network, 2000)

M.Bakri Musa. Malaysia In the Era of Globalization (San Jose, New York, Lincoln, Shanghai: Writers Club Press, 2002)

Miriam Budiardjo. Dasar Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka
Norani Othman & Sumit Mandal (Peny). Malaysia Menangani Globalisasi. Peserta Atau Mangsa? (Bangi:Penerbit UKM, 2000)

Mahathir Mohamad. Globalisation and The New Realities (Subang Jaya: Pelanduk Publications, 2002)

[Selected speeches of Dr Mahathir Mohamad, PM of Malaysia. Edited by Hashim Makaruddin]

Website:

http://www.wikipedia.com/

http://www.salihassan.com/

[1] Demokrasi sebagai sebuah term mempunyai banyak pengertian dan makna, demokrasi yang coba diaplikasikan dalam konteks dunia sekarang yang paling dominan adalah gagasan demokrasi liberal yang tentunya dianjurkan oleh negara-negara kapitalis besar dunia.
[2] Hal tersebut diungkapkan oleh Yoshihara Kunio dalam seri kuliahnya The Pok Rafeah Chair Public Lecture di IKMAS (Istitute of Malaysian and International Studies) Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2001.
[3] Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. Awal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik. Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri diakses tanggal 5 November 2008

[4] Pada tahapan inilah dalam konteks Indonesia, diera 1970-an pembagunan negara ini lebih diarahkan pembangunan yang berbasis teknologi, sehingga tidak heran jika diera 1970 s.d 1990-an pemerintah lebih memerioritaskan sarjana-sarjan sains dan teknologi berbading dengan sarjana sosial.

MARI BELAJAR TIDAK GOLPUT

2009-10-08T22:47:00.000-07:00

Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id
Hp: 081279290888

The Tyranny of Prince in an Oligarchy is not so dangerous to the public welfare as the apathy of a citizen in a democracy, adalah sebuah kalimat lawas dari seorang Baron De Montesqiue pada abad ke-17. Dari awal nampaknya Montesqiue sudah menyadari bahwa demokrasi akan menjadi sistem yang tidak akan berimplikasi baik jika warga negara bersikap apatis terhadap segala bentuk formalisme demokrasi yang ada teramasuk juga Pemilihan Umum.

Tidak di Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan segera datang Pilkada si Sepuluh Kabupaten/Kota, ditengah wacana keras mengenai penundaan pilkada di beberapa daerah otonomi baru (DOB) oleh berbagai pihak. Tentunya semua elemen yang akan terlibat Pilkada tahun 2010 nantinya akan mencoba mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Pada bagain lain Partai-Partai Politik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan mencoba dengan berbagai strategi memenangkan hati publik, ada yang tetap konsisten berjuang dengan mempertahankan fatsoen (etika-red) politik akan tetapi banyak juga partai politik yang tidak mengindahkan lagi fatsoen politik. Ditengarai ‘Gizi Politik’ atau Politik Uang semakin hari semakin beredar dan berdendang di ranah publik.

Sekedar mengingatkan istilah Gizi Politik ini diperkenalkan oleh almarhum Cak Nur ketika beliau mencalonkan diri sebagai Capres Golkar tahun 2004 lewat mekanisme konvensi. Pada saat itu sebenarnya banyak DPD I dan DPD II Golkar yang bersimpati dengan visi beliau mengatasi persoalan bangsa dan didaulat untuk maju sebagai Capres Golkar.

Akan tetapi visi saja tidak cukup perlu bumbu Gizi Politik, hal inilah yang membuat Cak Nur sangat menolak kala itu, Cak Nur sangat meyakini bahwa proses harus sejalan dengan tujuan, bahwa demokrasi mesti ditempuh dengan tetap mengedepankan fatsoen politik, maka walaupun akhirnya Cak Nur tidak menjadi Capres Golkar akan tetapi sampai akhir hayatnya beliau tetap konsisten dengan pandangan-pandangan negarawannya.

Kisah yang Menginspirasi

Adalah Wendy Tjia, seorang WNI keturunan (Tionghoa) asal Madiun yang telah banyak memberikan kesan kebangsaan terhadap diri saya. Kesan bagaimana pentingnya menentukan sikap politik dalam setiap Pemilihan Umum. Bagi saya, Wendy Tjia lebih dari sekedar teman, Wendy Tjia telah banyak mengajarkan kepada saya bagaimana memaknai kebangsaan secara utuh.

Kebetulan saya dan Wendy Tjia menyewa kamar kost ditempat yang sama, bahkan kami satu kamar tidur ketika sama-sama sekolah tahun 2003-2004. Hal yang membuat saya juga tersentuh adalah, ketika pagi-pagi buta, terdengar dari kamar mandi sibuknya gemericik air, saya-pun terbangun, tidak biasanya teman-teman satu kost-an pagi-pagi buta sudah mandi.

Dan ketika gemericik air berhenti saya melihat sosok Wendy Tjia keluar dari kamar mandi dengan ceria bernyanyi “mari-mari bangun kawan-kawan, kita kejar kereta menuju KBRI pergi mencoblos” sontak jiwa saya kembali terpana dibuatnya, begitu besar semangat nasionalisme seorang Wendy Tjia untuk mengikuti Pemilu, disaat teman-teman “asli” Indonesia masih terlelap tidur seorang Wendy Tjia telah bersiap-siap berangkat mencoblos. Wendy Tjia telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghargai dan menyalurkan suara kita dalam sebuah sistem politik, satu suara yang mesti dihargai dan satu suara yang sangat bermakna untuk kehidupan politik bangsa lima tahun kedepan.

Sepanjang perjalanan diatas komuter saya melamun, membayangkan dan menyimpulkan, ternyata rasa nasionalisme itu tidak selamanya “menempel” pada orang asli (indigenous people), setelah melalui proses pemaknaan kebangsaan maka terkadang rasa nasionalisme itu muncul dengan sendirinya terlepas apakah orang tersebut indigenous atau tidak, dan selama dua tahun saya mengenal sosok Wendy Tjia, dua kali saya melihat sosok Wendy Tjia menghadiri upacara bendera 17 agustus di KBRI yang sebenarnya menjadi menu “tidak wajib” mahasiswa Indonesia untuk menghadiri acara tersebut.

Sekarang Wendy Tjia begitulah saya memangilnya, telah bekerja sebagai Applications Consultant di Singapura, berbekal ijazah Doktor teknik mesin saya rasa menjadi hal yang tidak sulit untuk dirinya mendapatkan Dolar Singapura dengan mudah, walaupun terkadang Wendy Tjia selalu curhat, “Gaji besar disini, tapi kita ibarat romusa bekerja pagi sampai malam, Saya rindu bekerja dan mengabdi di Indonesia” celotehnya kepada saya via sms.

Ada keinginan besar dari seorang Wendy Tjia untuk pulang dan bekerja di Indonesia, dahulu Wendy Tjia pernah bercerita kepada saya mengenai keinginan besarnya menjadi dosen di Indonesia dan menyumbangkan keahliannya dalam bidang CFD (Computational Fluid Dynamics) kepada negara dan bangsanya, tapi mungkin kesempatan itu belum ada.

Bagi kita yang merasa sebagai WNI “asli” mungkin cerita sederhana dari sosok Wendy Tjia bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Sebuah renungan kebangsaan mengenai pentingnya menumbuh-kembangkan kesadaran kebangsaan jauh diatas lintasan prasangka stereotipe kesukuan yang naif dan saling merugikan tersebut. Dan bukankah mengisi kemerdekaan dan demokrasi bangsa ini didapat dengan kolaborasi perjuangan berbagai suku di Indonesia termasuk juga saudara-saudara kita suku Tionghoa. Wawlahua’lam Bishawab.

MEREKONSTRUKSI PARTAI GOLKAR

2009-10-03T17:03:00.000-07:00

Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id
Hp: 081279290888

Musyawarah Nasional Partai Golkar kali ini di Pekan Baru telah berhasil menarik perhatian publik, itu kesan yang kita peroleh. Pada bagian lain menarik juga memperhatikan tingkah dan polah para kandidat ketua umum yang berkampanye massif di media nasional. Ada apa dengan Golkar hari ini? stagnan? Mungkin itu sebuah pertanyaan yang layak diajukan kepada para punggawa, pendukung dan simpatisan Golkar.

Lebih lanjut, mungkin ada baiknya sebagai orang luar Golkar mencoba memberikan sebuah diagnosis akademik yang tentunya sangat terbatas mengenai beberapa faktor penyebab stagnasi Golkar dalam 5 tahun terakhir. Dimulai dari kekalahan beruntun calon Gubernur, Walikota atau Bupati yang diusung oleh partai ini dalam beberapa event pemilihan kepala daerah, kemudian dalam Pileg 2009 partai ini hanya menempati urutan kedua dengan memeroleh 14,45 persen dibandingkan dengan Pileg 2004 yang memeroleh 21,58 persen, berkurang lebih dari 6 persen (sebanding dengan 20 kursi di parlemen). Kemudian juga hal tersebut diperparah dengan jatuhnya suara pasangan yang diusung Golkar dalam JK-Wiranto dalam Pilpres 2009 dengan hanya memeroleh suara 15.081.814 (12,41%) jauh dari prediksi semula.

Masalah Mendasar

Ada 4 (empat) hal mendasar yang berkontribusi terhadap kekalahan Partai ini dalam beberapa ajang Pilkada, event Pileg serta Pilpres. Pertama, kurang konsistennya Partai Golkar dalam memunculkan logika konvensi internal (penjaringan-red), model penjaringan based on survey tidak dijalankan dengan serius, terdapat kecenderungan persoalan popularitas dan elektabilitas calon dinapikkan begitu saja ketika dibenturkan dengan kekuatan modal dan intervensi kekuasaan internal. Gejala ini sebenarnya sudah mulai terlihat pada saat konvensi Capres Golkar tahun 2004, Almarhum Cak Nur merasa di ‘kadali’ dengan beberapa punggawa partai ini untuk turut serta secara ikhlas dalam konvensi namun pada akhirnya dikalahkan dengan persoalan ketiadaan modal, diistilahkan oleh Cak Nur sebagai Gizi Politik.

Pasca Golkar kepemimpinan Akbar Tandjung memang terdapat perubahan mendasar dalam pola rekrutmen kepemimpinan politik di tubuh Golkar, awalnya logika konvensi adalah sebuah terobosan mutakhir yang perlu untuk diteruskan akan tetapi ketika Golkar kepemimpinan Jusuf Kalla konvensi ditinggalkan dan digantikan dengan pola survei, walaupun kemudian terdapat kecurigaan apakah hasil survei yang dilakukan tersebut dipakai sebagai satu bahan penting dalam memutuskan calon yang diusung.

Dalam konteks pilkada, memang sikap bijak sebagai bagian dari kebijakan internal partai untuk mendahulukan kader menjadi kandidat pemimpin daerah dan ini adalah sesuatu hal yang patut kita diacungi jempol, akan tetapi ada kalanya jika si-kader tidak populer dan electable artinya dalam sisi popularitas dan elektabilitas tidak memungkinkan untuk dapat menang dalam arena pilkada. Ada benarnya Golkar di daerah-daerah mulai berani untuk membuka ruang bagi orang-orang non kader untuk dapat ikut serta dalam penjaringan internal, termasuk juga jika nantinya mencalonkan non kader karena dianggap lebih menjual secara politik dibandingkan dengan kader internal. Mulai realistis, terbuka dan beradaptasi dengan kondisi kekinian politik hari ini mungkin kalimat yang tepat itu dipakai oleh Golkar.

Kedua, hari ini Golkar kehilangan icon, ketiadaan tokoh kharismatik pasca pemilu 2004 menjadi penyebab lanjutan partai ini berada dalam posisi stagnan. Pemilu 2009 melahirkan model politik baru yaitu politik pencitraan, terutama setelah kemenangan besar Partai Demokrat melalui icon-nya SBY. Terdapat perubahan nyata dalam prilaku pemilih hari ini yang bergerak kembali ke model-model devout follower era orde lama, padahal semasa orde baru dengan topangan tokoh-tokoh karismatik dari kalangan militer dan tokoh sipil yang berasal dari berbagai kalangan, cendekiawan, pamong, tokoh masyarakat-agama dan lainnya telah menjadikan Golkar sebagai the ruling party selama lebih dari 4 dekade, ditambah lagi pola patron kekuasaan yang kemudian semakin mengukuhkan Golkar dalam setiap arena politik Indonesia orde baru.

Ketiga, Golkar perlu memunculkan tokoh muda untuk diikutsertakan dalam jajaran struktur kepengurusan, anak-anak muda Golkar yang berasal dari berbagai kalangan profesi seperti aktivis sosial, profesional dan pengusaha seperti Yudi Chrisnandi, Idrus Marham, Harry Warganegara, Ahmad Dolly Kurnia, Jefry Giovani, Kamrussamad, Ade Komaruddin dan yang lainnya perlu lebih berani dimunculkan Golkar di permukaan pentas politik tanah air, dan Golkar harus percaya diri untuk ini. Di saat tokoh-tokoh lama dan tua Golkar yang sudah sangat sulit sekali di ‘jual’ secara politik, ada baiknya Golkar hari ini mulai mengorbitkan kader-kader muda untuk menjadi tokoh-tokoh politik karismatik masa depan. Apalagi jika kita menghitung secara matematis dan dikalkulasi dari sisi umur maka spasial umur 30 sampai dengan 50 tahun adalah pemilih potensial yang luar biasa dan dapat ‘digarap’ oleh Golkar, dan untuk itu ada baiknya tokoh-tokoh muda yang berumur dibawah 50 tahun mulai dijual untuk meyakinkan pemilih muda potensial tersebut dimasa depan kembali menjatuhkan pilihannya pada Golkar.
Keempat, membenahi persoalan manajemen internal partai, sisi manajerial partai juga perlu dibenahi, Jusuf Kalla sebagai ketua umum terlalu asyik melakoni perannya sebagai Wakil Presiden sehingga urusan internal serta pembinaan partai terlupakan. Perbaikan manajerial internal partai serta pembinaan loyalitas kader ini yg menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi oleh ketua umum terpilih nantinya sehingga ketidaksolidan mesin partai ketika Pilres 2009 tidak akan terjadi kembali pada pilpres berikutnya.

Ada baiknnya secara substansi Golkar tidak malu untuk belajar pada Partai Thai Rak Thai, walaupun Thaksin Sinawatra digulingkan dari kursi Perdana Menteri Thailand akibat skandal korupsi, kemudian partai ini dilarang untuk mengikuti pemilu tetapi pada sisi lain kecintaan rakyat Thailand terhadap dirinya dan Partai Thai Rak Thai tetaplah tinggi. Internalisasi nilai Thai Rak Thai berhasil Thaksin lakukan dengan baik sehingga partai ini dalam kondisi apapun tidak pernah kehilangan pengaruhnya. Bagaimana dengan Golkar?

DEMOKRASI KOSMOPOLITAN, LEBARAN DAN TOLERANSI

2009-09-28T10:47:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Namanya Lim Hock Yuan seorang sahabat lama dan mungkin bagai seorang abang buat
saya. Sudah hampir 5 tahun kami tidak perah bersua. Lim adalah seorang asisten
profesor di kampus tempat saya kuliah dulu seorang tionghoa warga negara Malaysia. Ditengah persoalan race gap yang cukup tinggi di negaranya,akan tetapi sosok Lim tetaplah seorang Nasionalis sejati. Penguasaan bahasa Melayu Lim sangat baik jika dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa kebanyakan di negaranya. Selain cerdas sosok Lim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja.

Akan tetapi Lim (begitu saya memanggilnya) selalu tidak lupa untuk mengirimkan email
disaat kita merayakan lebaran. Dan saya pun baru tersadar ternyata sosok Lim yang selalu mengucapkan selamat lebaran yang pertama kali kepada saya walau itu hanya sebatas via email "Selamat Hari Raya Aidilfitri,Maaf zahir batin, Dengan ingatan tulus ikhlas daripada LIM" begitulah bunyi email yg selalu Lim kirim ke saya tiap lebaran. Dan itu Lim lakukan secara konsisten tiap menjelang lebaran.

Jepang-Bangi-dan Bandar Lampung memisahkan kami untuk bercengkarama,saya teringat
pertemuan terakhir sesaat sebelum saya lulus dan segera pulang ke Indonesia serta
Lim akan berangkat penelitian ke Jepang kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Pada
saat itu Lim dan saya selalu berjanji untuk terus bersilaturahmi walaupun jarak dan
waktu memisahkan persahabatan kita berdua.

Lim merupakan sosok pemeluk Agama Budha taat dan seorang yang konsisten menjadi
vegetarian dan selalu berbaik hati memberikan saya sebungkus roti stick yg khusus
dimakan oleh para vegetarian. Sembari berkata "arizka, ayo makan roti ini, roti stick ini halal dan bagus utk kesehatan krn terbuat dari sayuran" saya agak tersentuh kala itu. Sosok Lim yang penganut Budha sangat paham akan terminologi dan redaksional halal bagi
saudara-saudara muslimnya. Sungguh sebenarnya upaya yang sulit dilakukan seorang pemeluk agama untuk mencoba memahami ajaran agama lain diluar agamanya, dan Lim telah dengan ikhlas mencoba memahami terminologi halal dengan baik. Di zaman sekarang sangat jarang pemahaman dan kesadaran tersebut dimiliki oleh sosok non muslim dan Lim memiliki kesadaran itu.

Kembali ke point diatas tersebut, Walaupun pada awalnya saya tau bahwa itu adalah porsi makan siang Lim yg dia berikan kepada saya, dimasa awal tradisi "pemberian" itu berat buat saya untuk menolak,akan tetapi krn pancaran mata Lim yang begitu ikhlas akhirnya membuat saya tak kuasa menerima sebungkus roti stick tersebut. Dan akhirnya seolah menjadi kebiasaan kami, Lim-Arizka dan kunyahan roti stick, seolah menjadi 3 serangkai yang selalu mewarnai diskusi kami.

Kebaikan hati seorang penganut agama yang taat ditunjukkan oleh seorang Lim,keluwesan bang Lim untuk bergaul dengan penganut agama yang berbeda darinya,apresiasi keberagaman beragama yang Lim tunjukkan semisal selalu mengucapkan selamat idul fithri sebelum yang lain mengucapkannya dan ketulusan hatinya untuk menolong sesama manusia adalah manifestasi ketaatan beragama. Dan seharusnya dan idealnya umat Islam memeroleh itu pasca ramadhan.

Pembelajaran toleransi juga dapat kita peroleh dari sosok Lim,menghargai perbedaan serta bersikap plural terhadap persaudaraan adalah hal positif yang bisa kita kembangkan
bagi membentuk bangunan model demokrasi yang lebih kosmopolitan,sebuah model demokrasi yang paling ideal dalam negara yang plural dari sisi etnis dan agama seperti Indonesia.

Bahkan pada prinsipnya kemungkinan pernikahan antar etnis sangat digalakkan untuk membantu terhadap perkembagan demokrasi kosmopolitan, dengan sendirinya demokrasi kosmopolitan akan berkembang diatas pluralisme yang positif. Kecurigaan antar etnis dan agama dapat diredam dengan mengembangkan sikap hidup yang lebih toleran. Dan itu telah berhasil dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengembangkan peradaban madani dalam komunitas Negara Madinah lebih dari 15 abad yang lalu.

Hal ini selaras dengan pandangan Anthony Giddens seorang sosiolog di LSE (London School of Economics) juga menyarankan bagi mengembangkan sikap hidup yang plural bagi membangun demokrasi yang kosmopolitan. Dan menurut hemat saya Islam di Indonesia dapat menjadi contoh terhadap perkembangan demokrasi yang kosmopolitan tersebut, indikatornya mudah saja, bagaimana respon perayaan lebaran dari penganut ajaran selain Islam terhadap umat Islam saya rasa layak kita ajukan sebagai sebuah bukti demokrasi kosmopolitan telah berkembang di Indonesia.

Pada akhirnya kesemua itu,apa yang Lim tunjukkan telah memberikan kesadaran hakiki kepada kita bahwa dunia ini akan menjadi damai manakala semua pemeluk agama menyakini dan menjalankan perintah agamanya secara ikhlas dan tidak mengintervensi satu dan yang lainnya. Toleransi juga merupakan kata kunci bagi mengembangkan demokrasi kosmopolitan yang kita cita-citakan bagi mencapai masyarakat yang lebih beradab dan sejahtera. Wawlahua’lam Bishawab

MENGURAI KONFLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

2009-09-10T00:28:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen Universitas Lampung)

Sebenarnya sulit untuk merespon dan ataupun mengurai persoalan konflik Indonesia dan Malaysia. Pada tahap awal saya beranggapan bahwa persoalan konflik kedua negara ini seolah “dipelihara” dan juga menganggap isu ini adalah isu“karbitan” yang setiap saat sengaja dimainkan untuk meredam persoalan bangsa yang lebih penting dan genting, katakanlah untuk kepentingan sesaat, walaupun saya tidak bisa menduga ini kepentingan siapa?dan milik siapa?

Namun setelah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Kamarulzaman Askandar (Koordinator Asia Tenggara utuk Studi Perdamaian) dalam milist Aceh Institut dan mendengar adanya sweeping warga Malaysia di Indonesia, saya-pun akhirnya mencoba kembali mengetuk minda (alam pikir) memori lama terhadap persoalan konflik kedua negara.

Kedua negara adalah saudara serumpun, sering ada adagium lawas bahwa Malaysia adalah adik dan Indonesia berperan sebagai Kakak. Dan masyarakat Malaysia-pun sangat mengakui hal tersebut, bahkan jika kita mau jujur keberhasilan pembangunan Malaysia saat ini sangat terbantu dengan adanya warga negara Indonesia di negeri jiran tersebut. Bolehlah mungkin secuil kalimat dalam bahasa Inggris yang berbunyi Without Indonesian, Malaysia is Nothing kita alamatkan ke negara jiran tersebut, sangat tendensius kalimat ini tapi memang itu realitasnya.

Beberapa Persoalan Klasik

Terdapat beberapa penyebab Indonesia dan Malaysia terus dalam nuansa konflik, persoalan klasik tersebut adalah: Pertama, Persoalan Klaim budaya. Dalam buku berjudul Nusantara (Sejarah Indonesia) karangan Bernard H.M Vlekke nenek moyang Nusantara adalah bangsa Melanesia yang kemudian berbaur dengan kelompok imigran pertama yang mendatangi nusantara yaitu suku bangsa Vedda (suku bangsa yang ditemukan juga di Ceylon-Srilangka).

Pada tahapan ini sangat sekali valid datanya jika nenek moyang Indonesia dan Malaysia berasal dari kelompok suku yang sama, bukti ini didukung dengan sebuah fakta bahwa kedua negara masuk dalam gugus Nusantara.

Budaya jika didefinisikan secara sederhana adalah segala macam hasil karya, cipta dan karsa manusia. Dalam pandangan saya seharusnya budaya itu anti hegemoni, dan budaya juga tentunya manganut asas lintas batas (passing over) waktu dan tempat, begitupun maknanya tidak ada yang dapat meng-klaim sekaligus memaksa untuk memiliki budaya tersebut.

Itulah esensi budaya sesungguhnya. Sebagai contoh tarian Barongsai, hampir semua negara di dunia yang terdapat warga Tionghoa memainkan tarian ini sebagai bagian dari culture respect. Bahkan setiap tahun diadakan festival Barongsai dan perlombaan keterampilan Barongsai. Hampir setiap tahun pula peserta dari Hong Kong maupun Daratan Cina tidak pernah menang, dikalahkan oleh peserta yang bukan berasal dari negara Negara Native Chinesse, sebenarnya ini aneh tapi itulah realitas budaya yang anti hegemoni.

Oleh sebab itu dalam memandang persoalan kekinian seperti persoalan Batik, Reog, Pedet dan lainnya menurut pandangan saya kita perlu sedikit dewasa dalam menyikapinya. Sekali lagi Masyarakat Tionghoa tidak pernah protes sekali-pun mengenai pemakaian tarian Barongsai dalam iklan-iklan wisata Malaysia pada jaringan televisi Internasional.

Mungkin akan lebih baik jika kita mengambil hikmah positif bahwa dengan munculnya beberapa budaya Indonesia dalam iklan-iklan pariwisata Malaysia, Indonesia telah terbantu secara tidak langsung di-iklan-kan oleh Pemerintah Malaysia, tinggal bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Budaya lebih jeli melihat hal tersebut sebagai sebuah potensi yang mesti “disambut” dengan iklan serupa yang dimunculkan oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya.

Kedua, persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Beberapa waktu setelah kasus penyiksaan TKI terhadap Nirmala Bonat yang menghebohkan, saya dan beberapa teman pada waktu itu berinisiatif mencoba menemui Nirmala Bonat di penampungan TKI bermasalah KBRI Kuala Lumpur. Dan syukurlah walaupun sebentar saya sempat berdialog dengan Nirmala Bonat, sedih sekaligus haru menyertai diskusi kami pada waktu itu, memang harus diakui apa yang dilakukan majikan Nirmala terhadap dirinya adalah sebuah kekejaman kemanusiaan sungguh diluar batas kewajaran manusia.

Tapi well, mari kita lihat persoalan TKI ini dengan hati yang jernih dan lebih tenang. Terdapat lebih dari satu juta TKI kita yang bekerja di negeri Jiran dan kalaupun kita mau jujur TKI yang bermasalah tidaklah lebih banyak dari TKI yang sukses, hanya saja media view yang kemudian membuat persepsi kita sedikit cenderung negatif terhadap kasus-kasus seperti ini.

Pada bagian lain sebenarnya banyak sekali TKI yang berhasil dan sukses namun tidak ter-cover oleh media dengan baik. Secercah harapan itu ada manakala pemerintah menunjuk tokoh buruh Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI. Semoga saja kerja-kerja BNP2TKI lebih baik dan lebih keras lagi menyelesaikan persoalan ini.

Bagi saya yang lebih penting sebenarnya kritik kita alamatkan kepada EPG (Eminent Person Group) Indonesia-Malaysia yang sampai hari ini belum maksimal memainkan perannya. Seharusnya peran rekonsiliasi dan brigding the gap antara Indonesia dan Malaysia dapat dimainkan dengan baik oleh para punggawa EPG.

Ketiga, persoalan perbatasan kedua negara. Dalam konteks ini terdapat beberapa saran yang dapat dicoba pemerintah bagi meminimalisir persoalan konflik perbatasan. Pertama, dalam konteks hubungan bilateral kedua Perairan Ambalat ataupun pulau-pulau sejenis lainnya seharusnya direspon secara positif sebagai bentuk dari Fanatisme-Nasionalisme tidak sempit dan jauh dari semangat nativistik. Kedua, peyelesaian dengan cara diplomasi mungkin akan lebih beretika dan beradab ketimbang masing-masing negara unjuk kekuatan militer. Media Mahkamah Internasional dapat kita gunakan sebagai model penyelesaian hukum konflik kedua negara. Ketiga, Pengalaman dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kita baru tersadar bahwa betapa pentingnya kajian yang lebih intensif terhadap sejarah Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama. Melibatkan lembaga-lembaga penelitian seperti Universitas untuk memberikan masukan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan negara seharusnya lebih diutamakan. Keempat, keharusan untuk melakukan “mapping” kembali terhadap daerah teritorial Republik Indonesia. Selama ini pemerintah seolah-olah tidak ambil peduli dengan wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga yang pada akhirnya sering menimbulkan konflik yang tidak terduga.

Keempat, persepsi mengenai High Profile orang Malaysia. Kalimat Malaysia Boleh merupakan slogan negara yang sering sekali terdengar bagi membangkitkan nasionalisme negara ini. Malaysia 2020 adalah sebuah visi yang dicanangkan oleh Mahathir Mohammad, mengenai hal ini secara formal ditulis oleh Mahathir Mohammad lewat bukunya yang berjudul A new deal for Asia.

Visi ini terus dilaksanakan dengan konsisten oleh Malaysia. Dimulai dengan membangun sumber daya manusia dan menggalakkan pembangunan di berbagai bidang dengan simbol-simbol kemajuan sebuah negara.

Momentum Bangsa Jepang yang mampu mengalahkan Bangsa Eropa dalam perang dunia pertama menjadi inspirasi dasarnya. Dalam konteks ini seharusnya, Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran penting, bagaimana Malaysia berhasil membangun sebuah Blue Print dan Platform kenegaraannya dengan visi yang jelas, menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 bahkan mereka bercita-cita menjadi negara muslim pertama yang memiliki stasiun luar angkasa.

Iktibar apa yang seharusnya menjadi pemacu semangat ke-Indonesia-an untuk mengejar ketertinggalan itu, menjadi lebih baik dari Malaysia adalah tugas kita bersama melalui representasi Pemerintah dan we have to start now kita harus memulai sekarang. Dan saya yakin selaras dengan slogan 100 tahun kebangkitan nasional “Indonesia Bisa”.

Jika Malaysia Boleh Mengapa Indonesia tidak bisa. Sebagai penutup mungkin sebuah lagu lawas Kla Project dapat mewakli hati kedua bangsa yang sedang hangat berkonflik ini…harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah…Wawlahua’lam Bishawab

Ambalat :Refleksi Sipadan dan Ligitan

2009-05-29T06:44:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara

Isu hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia mulai menjadi sengketa pada tahun 1969 ketika Indonesia menolak proposal Malaysia yang menjadikan pulau tersebut termasuk bagian dari wilayahnya. Sejak lama memang kedua pulau tersebut di “urus” serta dimanfaatkan oleh Malaysia. Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Dato’ Hussein Onn (PM Malaysia yang Ke-3) pada 26 Maret 1980 di Kuantan-Malaysia tidak menghasilkan keputusan yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Forum-forum ASEAN-pun tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada tanggal 2 November 1998 kedua belah pihak setuju untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Hague, Belanda. Dalam surat bersama kedua negara kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998 kedua belah pihak meminta Mahkamah Internasional untuk “to determine on the basis of the treaties, agreement and any other evidence furnished by the parties whether sovereignty over Pulau Sipadan dan Ligitan belongs to the Republic of Indonesia or Malaysia.” Kedua pihak juga bersedia untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasioal memutuskan memberikan hak kedaulatan kedua pulau tersebut menjadi bagian kedaulatan Malaysia, sengketa itu akhirnya terselesaikan dengan suara Voting 16-1 untuk kemenangan Malaysia.

Sejarah Kepemilikan Sipadan dan Ligitan

Profesor Nik Anuar Nik Mahmud seorang ahli sejarah Asia Tenggara di Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah seorang yang diberikan “tugas” oleh pemerintah Malaysia dalam meneliti aspek sejarah dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Peran beliau dalam memberikan argumentasi sejarah yang ilmiah di sidang-sidang Mahkamah Internasional adalah salah satu kunci kemenangan 16-1 Malaysia terhadap Indonesia. Dalam bukunya mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, Prof. Nik Anuar menerangkan dengan rinci dan lugas mengenai aspek sejarah dari kedua Pulau tersebut. Sebagai salah seorang mantan murid Prof. Nik Anuar, saya ingin sedikit memaparkan kepada pembaca mengenai hasil kajian Prof. Nik Anuar mengenai aspek sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia terletak berdekatan dengan pantai Sabah yaitu di Teluk Sibuku. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di garis lintang 40 06’ 39” utara dan garis bujur 1180 37’ 56” timur. Sedangkan luas pulau ini hanya sekitar 7,68 hektar. Pulau Ligitan terletak di garis lintang 040 09’ 48” utara dan garis 1180 53’ 04” timur, pulau ini terletak di ujung gugusan batu karang yang dikenal sebagai Gugusan Ligitan.

Sejarahnya Pulau Sipadan dan Ligitan dimulai pada abad ke-19 ketika Pulau Borneo menjadi rebutan antara Belanda dan Inggris. Belanda menganggap bahwa pulau Borneo masuk dalam wilayah jajahannya berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tahun 1824 sebaliknya Inggris menyatakan bahwa pulau tersebut juga merupakan milik mereka. Pertikaian antara kedua belah pihak terjadi sampai dengan tahun 1891 yang pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah panitia bersama bagi menentukan batas wilayah antara Borneo Belanda dan Borneo Inggris.

Wilayah Borneo Utara termasuk juga semua pulau di sekitar perairan Sulu dan Sulawesi adalah merupakan daerah jajahan Sultan Sulu. Hak ini bukan hanya diakui oleh Sultan Brunei akan tetapi juga Sultan Bulongan dan pihak Belanda. Dalam Instruksi Gubernur Jendral Belanda pada tahun 1846 menyatakan bahwa Belanda tidak mempunyai hak atas wilayah utara dan timur laut Borneo dimulai dari sungai Kimanis sampai dengan Sungai Atas termasuk juga pulau-pulau disekelilingnya. Wilayah tersebut diakui sebagai wilayah jajahan Kesultanan Sulu.

Pada tahun 1878 Sultan Sulu, Sultan Jamal Al-alam secara resmi menyerahkan wilayahnya di Borneo Utara yang dimulai dari Sungai Padasan di Pantai Barat Daya Borneo Utara sehingga ke Sungai Sibuko di Selatan termasuk juga pulau-pulau yang berada di wilayah Tiga Liga Laut kepada Baron De Overbeck dan Alfred Dent. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan oleh karena kedua pulau tersebut berada di luar wilayah yang dimaksud.

Pihak Belanda kemudian menganggap bahwa pulau-pulau yang berada pada Wilayah Tiga Liga Laut sangatlah penting maka pada tanggal 22 April 1903 ada sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian “Confirmation of Cession of Certain Islands off North Borneo” ditanda-tangani oleh pihak Belanda. Isi perjanjian tersebut bahwa semua pulau yang teletak di luar lingkungan Tiga Liga Laut diserahkan kepada pihak Belanda termasuk juga pulau Si Amil, Pulau Mabul, Pulau Kepalai, Pulau Dinawan dan juga “the other islands that are situated alongside or arround or between the islands that are above mentioned.” Khusus status Pulau Sipadan dan Ligitan tidak dibicarakan dalam perjanjian itu oleh karena pihak Belanda menganggap kedua pulau tersebut tidak penting.

Ketika perjanjian itu ditanda-tangani Pihak Belanda tidak mempertikaikan hak Sultan Sulu untuk memberikan pulau-pulau tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pihak Belanda mengakui kedaulatan Kesultanan Sulu atas gugusan kepulauan tersebut. akan tetapi di pihak lain perjanjian ini di tolak oleh Amerika Serikat yang menjajah Filipina pada tahun 1898. Pihak Amerika Serikat menganggap pulau-pulau tersebut masih miliknya, pihak Amerika mengemukakan argumentasi bahwa kesultanan Sulu tidak berhak untuk membuat perjanjian apapun setelah menjadi jajahan Amerika Serikat. Akan tetapi pihak Amerika Serikat membolehkan pihak Inggris untuk mengurus pulau-pulau tersebut asalkan membayar pajak sewa.

Dalam konteks Pulau Sipadan dan Ligitan, kedua buah pulau tersebut telah berada di bawah tanggung-jawab Keresidenan Lahad Datu, dengan kekuasaannya tersebut Residen Lahad Datu mengeluarkan izin bagi para pemungut telur penyu untuk memungut telur penyu di Pulau Sipadan. Maharaja Muhamad dan Panglima Abu Sari adalah orang-orang yang diberikan izin oleh Residen untuk melakukan pemungutan telur tersebut. Sampai dengan situasi ini Belanda tidak melakukan protes terhadap pemberian izin tersebut, andaikata kedua pulau tersebut milik Belanda secara logika mereka tentunya akan melakukan protes. Seperti protes Belanda terhadap Amerika Serikat mengenai kepemilikan Pulau Palmas.

Pulau Palmas adalah sebuah pulau yang terletak kurang lebih 50 batu dari Tanjung San Agustian di Pulau Mindanao. Setelah Filipina dan Kesultanan Sulu ditaklukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1898 pihak Amerika menyatakan bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Hal ini di protes oleh pihak Belanda dengan alasan bahwa pulau tersebut adalah milik mereka karena penduduk di pulau tersebut membayar pajak kepada ketua kampung di Pulau Sangi yang bertuankan orang Belanda. Ketika ini dibawa ke pengadilan, Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Pulau Palmas milik Belanda.

Hal ini yang menunjukkan bahwa pihak Belanda selalu mempertahankan haknya jika itu menjadi milik mereka, begitupun dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Akan tetapi dalam konteks kedua pulau tersebut, Belanda tidak pernah melakukan protes dan klaim bahwa kedua pulau tersebut adalah milik mereka. Pada tahun 1925 pihak Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memberhentikan sistem pajak di pulau-pulau tersebut, dalam perundingan antara pihak Amerika Serikat dengan Inggris, kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan dan menetapkan batas antara Filipina dan Borneo Utara. Perundingan itu akhirnya menetapkan satu garis sebagai batas wilayah.

Perundingan itu juga memutuskan bahwa pulau-pulau yang menjadi milik Borneo Utara ialah Pulau Bauning, Pulau Lankayan, Pulau Mantabun, Pulau Mataking dan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dari perundingan itu maka jelaslah bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berada pada wilayah kekuasaan Inggris dan sejarahnya pihak Belanda tidak pernah mempersoalkan kepemilikan kedua pulau tersebut kepada pihak Inggris.

Pada tahun 1954 setelah Perang Dunia Kedua, Borneo Utara kemudian menjadi koloni Inggris. Pihak Inggris kemudian mengumumkan wilayah Pelantar Laut Borneo Utara berdasarkan kepada garis pangkal lurus (Baseline) yang menghubungkan ujung Pulau Sebatik dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Borneo Utara atau sekarang dikenal sebagai Sabah menjadi bagian dari Malaysia pada tahun 1963, hal ini yang kemudian menyebabkan Malaysia mengumumkan wilayah Pelantar Laut Baru berdasarkan perjanjian undang-undang laut tahun 1958 dan Pulau Sipadan serta Ligitan termasuk dalam wilayah Pelantar Laut Malaysia.

Ambalat: Refleksi Sipadan dan Ligitan

Beberapa argumentasi terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan diatas kemudian membuka peluang kepada kita untuk melakukan refleksi terhadap permasalahan Perairan Ambalat, yang sekarang sedang menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Belajar dari sejarah, setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa kita refleksikan dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia.

Pertama, dalam konteks hubungan bilateral kedua negara memang selalu diwarnai dengan mainstream hot-cold relationship, ada masa-masanya hubungan kedua negara ini sangat romantis tapi ada masa tertentu hubungan itu menjadi agak memanas. Dalam konteks sekarang misalnya kasus klaim-mengklaim Perairan Ambalat, membuat suasana terasa agak memanas terutama setelah beberapa elemen masyarakat di Solo, Jawa Timur dan Makasar telah membentuk Front Ganyang Malaysia dan menyiapkan beribu-ribu relawan jika kemudian terjadi konfrontasi. Hal ini seharusnya direspon secara positif sebagai bentuk dari Fanatisme-Nasionalisme.

Kedua, peyelesaian dengan cara diplomasi mungkin akan lebih beretika dan beradab ketimbang masing-masing negara unjuk kekuatan militer. Untuk hal yang satu ini saya menilai bahwa sangat tidak mungkin terjadi Perang konvensional (Conventional War) antara kedua belah pihak bagi menyelesaikan sengketa tersebut. Menyelesaikan setiap konflik dengan meja perundingan dan melibatkan negara/pihak independen adalah tren politik internasional abad 21.

Jika pada akhirnya perundingan bilateral tidak bisa menyelesaikan masalah? Apa boleh buat kalau kemudian akhirnya International Court of Justice menjadi solusi terakhir. Asumsi yang harus diingat dalam hukum internasional bahwa perbatasan sebuah negara akan diakui oleh dunia internasional jika kedua negara yang bersebelahan terlebih dahulu mengakui perbatasan masing-masing. Jika hal ini benar terjadi, tugas pemerintah adalah bagaimana menyiapkan segala argumen-argumen yang rasional bagi memenangkan persidangan di Mahkamah Internasional tersebut.

Ketiga, Pengalaman dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kita baru tersadar bahwa betapa pentingnya peran para ahli sejarah dan geografi bagi menjaga kedaulatan negara ini. Kajian yang lebih intensif terhadap sejarah Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama. Melibatkan lembaga-lembaga penelitian seperti Universitas untuk memberikan masukan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan negara seharusnya lebih diutamakan. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan dan bagaimana School of History, Politics and Strategy Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Prof. Nik Anuar sebagai pionirnya mempunyai peranan yang besar bagi kemenangan Voting 16-1 tersebut.

Keempat, keharusan untuk melakukan “mapping” kembali terhadap daerah teritorial Republik Indonesia. Selama ini pemerintah seolah-olah tidak ambil peduli dengan wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga yang pada akhirnya sering menimbulkan konflik yang tidak terduga. Seharusnya dengan sering adanya kasus-kasus konflik perbatasan, pemerintah harus lebih tanggap menjadikan masalah ini sebagai Top Issue dalam kerja-kerja Departemen Luar Negeri. Jika hal ini tidak diantisipasi maka bukanlah hal yang mungkin akan banyak lagi pulau-pulau yang hilang dan kita semua yang akan menanggung kerugiannya.

DISKUSI: Media Tetap Independen dari Kepentingan Politik

2009-05-29T06:18:00.000-07:00

Kamis, 12 Februari 2009 (Source: Lampost)

DISKUSI: Media Tetap Independen dari Kepentingan Politik

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Media massa di Lampung hingga kini dinilai tetap independen terhadap kepentingan politik dalam Pemilu 2009. Hal itu dikatakan pengamat politik dan dosen Universitas Lampung (Unila) Arizka Warganegara pada diskusi politik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila di Pondok Kelapa, Rabu (11-2).

Meski tetap memosisikan diri independen terhadap kepentingan politik, pemberitaan media massa di Lampung porsinya baru 30 persen dari seluruh bahan pemberitaan setiap harinya. Independensi media massa baik cetak maupun elektronik itu, menurut Arizka, tidak terlepas dari status kepemilikian.

"Di Lampung, sampai saat ini media massa berada pada posisi berimbang atau independen. Hal itu tidak terlepas sisi kepemilikan, bisa dilihat dari dua hal. Pertama modal dan kedua kepentingan pemodal. Dilihat dari sisi modal, media massa itu terdiri dari media massa privat (swasta) dan media massa pemerintah," kata Arizka.

Media massa pemerintah, menurut Arizka, merupakan alat komunikasi politik dan propaganda program-program pemerintah. Sedangkan dilihat dari sisi pemodal, ada dua motivasi membiayai media massa di Lampung, yaitu politik dan ekonomi.

"Tipe pemodal politik, cenderung menggunakan media massa yang dimilikinya untuk mencapai tujuan kekuasaan atau tujuan politik. Sedangkan tipe pemodal ekonomi tujuannya adalah mencari keuntungan," kata Arizka.

Selain menghadirkan Arizka, dalam diskusi juga menghadirkan pembicara Pemimpin Redaksi Radar Lampung Suprapto dan Koordinator Liputan Daerah Lampung Televisi (LTV) Firman Seponada.

Sementara itu, Firman dalam paparannya mengatakan banyaknya media massa baik cetak maupun elektronik memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih acara yang benar-benar independen. "TV dan koran punya kekhasan masing-masing dalam memberitakan pemilu. Masyarakat bisa memilih saluran mana yang dikehendaki. Enggak suka dengan acara ini, ganti saluran. Kalau enggak suka dengan yang itu, ya jangan ditonton," kata Firman.

Sementara itu, mantan Presiden BEM Unila Slamet Riyadi menilai dari pemberitaan media massa saat ini, porsi untuk pendidikan politik bagi masyarakat dirasakan masih kurang. "Saya melihat media massa belum menampilkan kajian-kajian khusus yang mampu membuat frame (kerangka) masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik," kata Slamet. n KIS/K-3

MEMIMPIKAN SOSOK PRESIDEN IDEAL

2009-04-29T04:16:00.000-07:00

(Sebuah Komentar dan Harapan)
Oleh:
Arizka Warganegara
Department of Government, The University of Lampung, Indonesia

Beberapa hari ini seolah wacana republik ini terkuras untuk mencermati logika koalisi yang akan dibangun oleh partai-partai politik. Politik adalah seni serba mungkin, dan tidak ada persahabatan yang permanen dalam politik, kepentingan tentunya diatas segalanya.

Sehingga tidak mengherankan jika pasca Pemilu Legislatif, pola koalisi nampaknya hanya akan berlabuh pada dua kutub saja antara Kutub Cikeas vs Kutub Teuku Umar. Akan tetapi logika politik tadi belum hilang dan nampaknya juga pola itu berubah dengan cepat, beberapa hari ini misalkan banyak spekulasi kedua kutub tersebut akan mendapat pesaing baru yaitu kutub alternatif setelah Golkar resmi ‘bercerai’ dengan Demokrat.

Tapi hal ini juga tidak dapat dijadikan sebagai sebuah hasil akhir dari pola koalisi yang akan bertanding kelak, akan sangat mungkin jika keberagaman kutub tersebut kembali pada format awalnya, atau mungkin saja Pilpres akan melawan kotak kosong! Jika, kutub kedua dan kutub alternatif menyatakan diri WO dari Pencapresan?

Sosok Presiden Ideal

Jika kita lihat pola kepemimpinan politik masa sekarang maka terdapat dua hal yang agak unik terutama sekali pasca Uni Sovyet Runtuh, Pertama adalah mulai diakomodasinya kepemimpinan politik perempuan pada beberapa negara demokrasi. Contohnya seperti di Jerman dengan terpilihnya Kanselir Angela Merkel dari Partai CDU (Christian Democratic Union).

Kedua, mulai berkembangnya homogenitas kepemimpinan dan kekuatan politik global akibat dari pengaruh inter-dependensi dalam globalisasi. Implikasinya, saat ini hampir tidak mungkin keputusan-keputusan ekonomi-politik genting sebuah negara diputuskan hanya oleh negara tersebut saja dan akan sangat dipastikan saling melibatkan semua pihak. Sebagai contoh adalah forum-forum WTO, GTO, Selatan-Selatan dan ASEAN. Semua negara anggota selalu berada dalam satu forum untuk memutuskan kebijakan bersama yang akan mereka implementasikan.

Satu hal yang menjadi dilema besar akan dihadapi capres kedepan adalah bagaimana menyikapi Globalisasi. Banyak orang mengidentikkan Globalisasi dengan Pasar Bebas, pandangan seperti ini ada benarnya walaupun ‘agak’ kurang komprehensif. Dan bagi merespon keadaan politik global yang kian homogen tersebut maka terdapat minimal lima kriteria yang harus dimiliki oleh capres Indonesia masa depan tersebut:

Pertama, sosok Presiden ideal harus memiliki integritas moral yang kuat. Hal ini klise dan datanya sangat kualitatif akan tetapi sebenarnya apa yang dikatakan sebagai track record atau dalam bahasa indonesia kita kenal sebagai rekam jejak relevan juga untuk digunakan sebagai tolak ukur. Seberapa banyak Capres melakukan penyimpangan moral dan korupsi? sebenarnya dapat dijadikan ukuran kuantitatif. Dan lazimnya itu masyarakat pemilihlah yang akan memberikan penilaian dengan beragam opini dan akhirnya memberikan sikap dalam Piplres nanti. Oleh sebab itu sebenarnya kita harus mengapresiasi gerakan-gerakan penegakan moral yang tumbuh di masyarakat secara alami sebagai jembatan bagi memberikan penilaian terhadap sosok pemimpin yang lahir dari sistem politik negeri ini.

Kedua, semakin rumitnya persoalan politik global mengharuskan sosok Presiden masa depan memiliki kemampuan teknis kepemimpinan politik yang baik. Visi kepemimpinan politik yang kuat pada diri seorang Presiden adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan terutama sekali bagi kepempimpinan politik di negara-negara berkembang. Visi kepemimpinan politik itulah yang kelak menjadi salah satu aset penting bagi membangkitkan semangat bertranformasi menjadi negara maju. Sosok seperti Mahmoud Ahmadinejad-Iran, Mahmohan Singh’s-India dan Tayib Erdogan-Turki adalah pemimpin politik negara berkembang yang mampu menyejajarkan diri dengan pemimpin politik negara-negara maju. Mahmoud Ahmadinejad-Iran, Mahmohan Singh’s-India dan Tayib Erdogan-Turki berhasil membawa prinsip kebangsaan mereka dalam ranah politik global, sehingga negara-negara tersebut mampu menjadi pemain kunci dalam percaturan politik global hari ini.

Ketiga, bagian lain yang juga menurut hemat saya penting adalah sosok Presiden mesti memiliki basis politik dan ekonomi yang mapan. Didukung di parlemen secara mapan dan mempunyai kemampuan finansial diatas rata-rata bagi mendukung kemapanan di Parlemen merupakan salah satu kunci keberhasilan menjadi pemimpin politik dalam sistem politik yang kompetitif.

Keempat, memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Kemampuan ini juga sangat diperlukan oleh seorang Presiden terutama dalam masa-masa yang genting dan memerlukan keputusan yang cepat dan tepat. Sosok Capres yang plin-plan, lambat dan wait and see dalam mengambil keputusan adalah profil yang kurang tepat bagi Indonesia lima tahun kedepan.

Kelima, mempunyai kemampuan tinggi dalam diplomasi dan negosiasi. Masih belum hilang dari ingatan kita manakala seorang Tayib Erdogan Perdana Menteri Turki melakukan high diplomacy saat pertemuan ekonomi dunia di Davos dengan meninggalkan ruang diskusi sesaat menyuarakan hasrat Rakyat Turki yang tidak suka dengan tindakan sewenang-wenang Israel terhadap Palestina. Sehingga tidak heran sesaat Erdogan mendarat di Turki, Rakyat Turki menyambutnya bagaikan seorang Pahlawan yang memenangkan perang. Erdogan telah berani dan lantang menyatakan keinginan rakyatnya dan sebagai pemimpin Erdodan telah melakukan tindakan yang benar dengan menyambungkan aspirasi rakyat Turki pada dunia. Hal ini secara tidak langsung telah meninggikan harkat dan martabat Turki sebagai sebuah bangsa.

Pada akhirnya kedepan kita perlu Presiden yang berkarakter, cerdas, kuat, tegas dan berani menyuarakan keinginan rakyatnya dan dengan tulus tentunya menjaga rakyat sehingga kasus-kasus seperti Nirmala Bonat dan Manohara Pinot tidak lagi terulang di masa depan. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, maka yakinlah. Wawlahua’lam Biashawab

GLOBALISASI VIS A VIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

2009-03-28T19:44:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Globalisasi sebagai sebuah fenomena multi dimensi pada titik tertentu melahirkan berbagai perspektif. Pada satu sisi para ilmuwan menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah paradigrma ilmu (grand theory) dalam keilmuan sosial saja, padahal jika kita melihat aspek yang lebih luas dari pada globalisasi maka implikasi yang ditimbulkan globalisasi juga mengarah pada perubahan yang signifikan terhadap pola perkembangan sains dan teknologi dunia.

Sebagai sebuah konsep Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas.

Dalam pandangan sosiolog Jepang, Kenichi Ohmae misalnya globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (Borderless).

Pada awal 1970-an perkembangan kapitalisme mencapai tahap keemasan dan pola perkembangan teknologi pada saat itu banyak mengadopsi perkembangan teknologi tinggi (high technology) akan tetapi ketika di-era 1990-an globalisasi datang maka pola perkembangan teknologi berubah menjadi lebih humanis dan penuh cita rasa.

Implikasi Globalisasi

Sebagai sebuah pendekatan yang mempunyai implikasi multi dimensi tentunya globalisasi juga akan multi implikasi, sebagai contoh misalnya dalam konteks perkembangan ilmu sosial secara tidak langsung juga akan berimplikasi pada perubahan dalam dunia sains dan teknologi.

Pada akhir abad 18 dan awal abad 19 ketika mesin uap diperkenalkan, masa itulah logika kapitalisme sebagai sebuah ideologi ekonomi mulai diperkenalkan.

Pada bagian lain, secara konkrit dalam dimensi politik terdapat dua akibat dari penemuan mesin uap tersebut, pertama, terjadinya persaingan untuk menguasai tanah antar tuan tanah dan kedua, berkembanganya paham kapitalisme.

Akibat dari kapitalisme tersebut kemudian pendekatan dalam ilmu sosial bergerak lebih jauh dengan munculnya anti tesa dari kapitalisme yaitu pendekatan marxisme, sebuah pendekatan yang mencoba memutus tali rantai dan meretas pola serakahisme manusia.

Di era tahun 1970-an, kapitalisme mencapai tahap keemasan, sebuah tahap dimana pembangunan dunia terutama negara-negara membangun dan sedang membangun harus masuk dalam skenario modernisasi, fokus dari modernisasi negara dunia ketiga kala itu ialah pembangunan berbasis high technology.

Di era itula yang kemudian melahirkan sebuah skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) antara negara dunia ketiga dan negara maju. Pada bagian lain, tahapan inilah yang kemudian melahirkan sebuah anti tesa baru terhadap pendekatan ilmu sosial secara umum, yang disebut sebagai pendekatan neo-marxisme.

Jika pada tahap awal antitesa ini berupa kampanye untuk menghilangkan serakahimse manusia dalam dimensi ekonomi, maka pada tahap lanjut neo-marxisme mengajak untuk negara-negara dunia ketiga keluar dari skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) melalui kemandirian ekonomi dan membina jaringan yang lebih kokoh antar negara-negara dunia ketiga.

Dalam konteks dunia teknologi, di era 1970-an akibat dari menifestasi pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) tersebut, negara-negara dunia ketiga lebih mengutamakan pengembangan teknologi berat seperti mesin dan industri manufaktur dan sedikit melupakan basis humanisme dalam pengembangan teknologi tersebut.

Pada dimensi lanjut, globalisasi sebenarnya juga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu sosial-ansich akan tetapi juga menyalak dan menyentuh persoalan perkembangan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Secara minimal pengaruh tersebut termanifestasi dalam perubahan-perubahan paradigma kebijakan negara yang timbul akibat dari tekanan perkembangan globalisasi tersebut.

Hal ini yang kontras, ketika globalisasi menjadi sebuah pendekatan utama dalam ilmu sosial maka pola-pola perkembangan teknologi secara dramatis berubah, perkembangan teknologi di era sekarang sangat detail memperhatikan aspek humanisme dan tidak hanya berbicara teknologi saja akan tetapi juga memperhatikan aspek seni dan estetika.

Sebagai contoh HP atau hand phone pada masa kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi (telpon dan sms) saja, lebih dari pada itu, para vendor perusahaan HP sekarang tidak lagi berkompetisi dari sisi kegunaaan ada semangat kompetisi berbasis budaya ’cita rasa’ dalam setiap penciptaan Hp tersebut sebagai contoh Blackberry dan Communicator. Hal konkrit diatas inilah yang merupakan akibat dari pendekatan globalisasi yang memasuki ranah pengembangan teknologi.

Pada simpulan akhir, Globalisasi adalah fenomena multi dimensi yang meretas batas tidak hanya dalam dimensi politik, ekonomi, sosial akan tetapi implikasinya sampai juga pada tahap memengaruhi perkembangan dunia sains dan teknologi.

Secara teorititik globalisasi sebagai sebuah pendekatan dalam dunia ilmu-ilmu sosial pada tahapan tertentu sangat memengaruhi perkembangan sains dan teknologi. Wawlahua’lam Bishawab

PESAN MORAL UNTUK CALON PEMIMPIN BANGSA

2009-03-28T19:06:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Berprofesi sebagai Dosen FISIP Unila)

Tidak terasa pemilihan umum segera datang, ditengah wacana keras mengenai penundaan pemilu 2009 oleh berbagai pihak. Semua elemen yang terlibat mencoba mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Partai-Partai Politik mencoba dengan berbagai strategi memenangkan hati publik, ada yang tetap konsisten berjuang dengan mempertahankan fatsoen (etika-red) politik akan tetapi banyak juga partai politik yang tidak mengindahkan lagi fatsoen politik. Ditengarai ‘Gizi Politik’ atau Politik Uang semakin hari semakin beredar dan berdendang di ranah publik.

Sekedar mengingatkan istilah Gizi Politik ini diperkenalkan oleh almarhum Cak Nur ketika beliau mencalonkan diri sebagai Capres Golkar tahun 2004 lewat mekanisme konvensi. Pada saat itu sebenarnya banyak DPD I dan DPD II Golkar yang bersimpati dengan visi beliau mengatasi persoalan bangsa dan didaulat untuk maju sebagai Capres Golkar.

Akan tetapi visi saja tidak cukup perlu bumbu Gizi Politik, hal inilah yang membuat Cak Nur sangat menolak kala itu, Cak Nur sangat meyakini bahwa proses harus sejalan dengan tujuan, bahwa demokrasi mesti ditempuh dengan tetap mengedepankan fatsoen politik, maka walaupun akhirnya Cak Nur tidak menjadi Capres Golkar akan tetapi sampai akhir hayatnya beliau tetap konsisten dengan pandangan-pandangan negarawannya.

Kekuatan Moral Sebuah Bangsa

Sebuah artikel yang berjudul Jatuh dan Bangkitnya Kekaisaran Romawi secara gamblang menjelaskan bahwa bangkit dan jatuhnya peradaban Romawi adalah karena persoalan moral.

Bangsa Romawi mampu menjadi bangsa besar kerana dorongan moral untuk menjadi bangsa yang besar. Pada sisi lain kejayaan bangsa romawi juga runtuh karena persoalan ambruknya moral bangsa romawi kala itu.

Dan sebenarnya masalah kebangsaan kita dimulai dari persoalan moral anak-anak bangsa yang umumnya berpikir semua tidak ingin menjadi pekerja, semua mengagungkan kuasa dan kekuasaan, jarang sekali perjuangan ditempuh dengan jalan normal, semua ingin instan, para politisi ingin menjadi mashur dengan jalan yang instan yang tejadi kemudian etika politik tidak lagi dilibatkan dalam hatinya ketika berkuasa.

Begitupun para birokrat yang meniadakan lagi logika Merit System, sehingga istilah lawas ABS (Asal Bapak Senang) menjadi senandung harian dalam wajah kompetisi para birokrat tersebut.

Cermin lain terlihat dari bagaimana para politisi dan birokrat tersebut menggunakan fasilitas publik. Jalan raya misalkan, ketika para pejabat tersebut berkendaraan, semua jalan mesti steril, sirine mobil pengawal membahana ke udara, kendaraan rakyat jelata mesti menepi menunggu kendaraan para pejabat tersebut lewat.

Sebenarnya ini bukti bahwa bangsa ini sedang dalam krisis moral. Para wakil rakyat tidak menyadari fungsi mereka sebagai agen yang mewakili suara rakyat, para birokrat tidak menyadari fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat.

Dalam pandangan dan sejarah keagamaan Islam-pun melahirkan antitesa seperti itu, kejayaan umat Islam secara naluriah juga disebabkan oleh keingian kuat pendahulu-pendahulu Islam untuk maju dan berbuat kebajikan bagi umat yang lain.

Khalifah Umar bin Khatab misalkan memberikan sebuah contoh bagaimana menjadi seorang Amirul Mukminin yang amanah, beliau rela untuk mengangkat sendiri gandum hanya untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan.

Contoh lain misalkan bagaimana seorang Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad yang memberikan penghasilannya sebagai presiden kepada rakyat, rela tidak menggunakan jas bermerk karena turut berempati dengan kondisi rakyat Iran, memiliki rumah yang tidak lebih seukuran rumah sangat sederhana, bahkan berpikir efisien ketika mengadakan kunjungan ke luar negeri dengan tidak mengikutsertakan para pejabat yang tidak bersinggungan secara langsung dengan rencana kerja kenegaraannya.

Tradisi di Jepang dan Cina juga patut ditiru, beberapa waktu yang lalu misalkan seorang pejabat tinggi Jepang mengundurkan diri karena ketahuan lalai dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Seorang Gubernur di Cina misalkan mengundurkan diri bahkan dihukum berat ketika ketahuan melakukan pidana korupsi.

Dari negara tetangga jiran Malaysia misalkan, sudah menjadi kebiasaan di Malaysia seorang Menteri Besar (Gubernur-red) berkendaraan sendiri dan terkadang menghampiri kedai-kedai kopi untuk berdiskusi dan berbincang dengan rakyatnya mengenai berbagai hal bagi kemajuan negerinya.

Bahkan seorang Mahathir Mohammad yang kala itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri dapat berjalan santai di pusat perbelanjaan KLCC (Kuala Lumpur City Cnter) tanpa menggunakan pengawalan yang super ketat ala VVIP (Very-Very Important Person).

Di Inggris misalkan, sudah menjadi kebiasaan para anggota parlemen menggunakan transportasi umum untuk pergi ngantor . Perilaku yang sama juga ditunjukkan para anggota parlemen di Singapura, bahkan di Singapura ada sebuah program yang merupakan sebuah tradisi dan harus dilakukan oleh para anggota parlemen.

Program tersebut disebut sebagai meet the people, ada hari-hari khusus bagi konstituen untuk dapat menemui secara langsung anggota parlemen yang mewakili distriknya, berdialog mengenai berbagai hal sampai dengan hal yang sifatnya private.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan perilaku para pemegang kekuasaan di negara ini? Ilustrasi diatas mengenai sosok Umar bin Khatab, Mahmoud Ahmadinejad, Mahathir Mohammad, Anggota Parlemen di Inggris dan Singapura adalah sebuah ilustrasi kesederhanaan yang hakiki. Sebuah tanggung jawab yang lahir dari moral yang teruji dan keinginan moral yang kuat untuk menjadikan bangsa mereka berdiri tegak dan berwibawa di mata dunia.

Padahal jika hura-hura pejabat sebuah negara tersebut diukur dari GNP (Gross National Product) yang diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menjadi sebagai salah satu ukuran kesejahteraan sebuah negara, maka Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Jangankan dengan Inggris, Singapura misalkan, GNP yang mencapai lebih dari US$ 23.000 tidaklah membuat perilaku pejabatnya lupa akan keharusan menjadi pelayan rakyat.

Pada akhirnya itulah yang tergambar dari pandangan seorang Indonesianist Benedict Anderson, Is Asian Nationalism Unique? Apakah Nasionalisme Asia Unik? jawabnya tidak, yang unik adalah perilaku elit politik bangsa yang terkadang lupa kacang atas kulitnya. Wawlahua’lam bishawab.

BLACKBERRY DAN HIPEREALITAS PEMILU

2009-03-11T01:15:00.000-07:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Seantero Indonesia demam smart phone bermerk Blackberry. Blackberry atau BB istilah tren-nya menjadi aksesoris wajib bagi seseorang yang tidak ingin dikatakan ketinggalan jaman. Oleh karena tren itulah yang kemudian menjadikan setiap orang ingin memiliki barang yang menjadi tren semasa tersebut, maka kemudian tidaklah mengherankan Blackberry menjadi barang yang ingin dimiliki oleh setiap orang. Tren menjadi tema penting dalam kehidupan sosial bangsa ini termasuk juga dalam prilaku politik masyarakatnya.

Blackberry dan tren semasa, itulah yang kita kenal dengan hiperealitas. hiperealitas diartikan secara harfiah adalah sebuah realitas yang berlebihan, sebuah realitas yang dimaknai melampaui makna seseungguhnya dari makna real yang dimaksudkan. Sebagai sebuah konsep Hiperealitas adalah satu kajian teoritik dalam postmodernisme akan tetapi terkadang pula konsep ini dimaknai sebagai sebuah makna lanjutan dari realitas.

Pada setiap dekade, Politik Indonesia selalu diwarnai dengan hiperealitas, dulu ada seorang Soekarno, walaupun Indonesia belum merdeka kala itu Soekarno dengan lantang berani berkata Amerika kita seterika, Inggris kita linggis.

Pada bagian berikutnya, ada seorang Soeharto yang menganut paham politik simbolik yang luar biasa, sehingga dibalik kesejahteraan bangsa kala itu terselip sebuah kronisme yang luar biasa.
Bayangkan sesaat setelah krisis moneter tahun 1997, terselip kabar bahwa selama berpuluh-puluh tahun hanya ada sekitar 60-an pengusaha saja yang menjalankan roda ekonomi bangsa ini, sebuah hiperealitas, bayangkan saja 60-an orang pengusaha bertanggung-jawab terhadap kehidupan ekonomi lebih dari 200 juta WNI kala itu. Maka menjadi sangat wajar ketika taipan-taipan ekonomi Indonesia kala itu menjadi anak emas dari rezim Soeharto dan selalu di-back up dengan luar biasa.

Hiperealitas selanjutnya ada pada sosok B.J Habibie, dengan proyek mercusuar yang didukung oleh rezim Soeharto, Habibie seolah memaksakan perubahan model pembangunan berbasis pertanian kepada pembangunan berbasis teknologi tinggi.

Bahkan menjadi sangat kontroversial ketika sebuh pesawat buatan IPTN tersebut harus ditukar dengan beras Thailand, walaupun dari sudut harga ekonomi mungkin berimbang akan tetapi dari pemaknaan simbol hal ini merupakan sebuah hiperealitas yang luar biasa menjemukan.
Megawati-pun tidak lepas dari hiperealitas, Mega mencoba memaknai simbol-simbol Soekarnoisme dalam dirinya akan tetapi menurut saya hal itu tidak pernah berhasil. Sosok Presiden SBY pun tidak lepas dari Hiperealitas, terinspirasi skema negara-negara Eropa Utara menerapkan jaring pengaman sosial. SBY pun kemudian memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Model-model lumrah sebagai cara PDKT (pendekatan-red) yang dipakai oleh elit politik untuk menarik hati masyarakat bawah.

Mungkin satu-satunya Presiden di negara ini yang mencoba melihat Indonesia dari dimensi yang realistis adalah Gus Dur. Sosok Gus Dur-lah yang membuat pondasi demokratisasi di negara ini dapat berjalan dengan baik. Gus Dur juga yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip pluralitas serta membuka kran sekatisme antara golongan pribumi dan non pribumi. Hari libur dan perayaan Imlek menjadi simbol pluralistas sekaligus realitas tersebut.

Blackberry dan Hiperealitas Politik

Prilaku politik bangsa ini terkadang berpola selalu mengikuti tren semasa, tren semasa itulah yang seringkali dipakai oleh sebagai besar pemilih di Indonesia untuk menentukan pilihan politiknya dalam setiap Pemilu di Indonesia.

Misalkan pada pemilu 1999, kenapa PDI-P yang memenangkan Pemilu? Tidak lain, karena partai inilah yang pada saat itu berhasil mencitrakan diri sebagai simbol perlawan rezim orde, sehingga suara-suara oposisi rezim orba secara terbuka memilih PDI-P sebagai parpol pilihan mereka.

Dan itu adalah sebuah gambaran tren semasa prilaku politik anak bangsa, layaknya Blackberry tersebut, PDI-P kala itu berhasil men-tren-kan diri sebagai Parpol alternatif dan simbolisasi dari ketertindasan rezim.

Dan mudah ditebak sebenarnya siapa yang akan memenangkan pemilu 2009 baik itu untuk posisi legislatif ataupun presiden. Parpol atau Capres tinggal belajar saja untuk mengambil inspirasi dari tren Blackberry tersebut, Pertama, belajar mengapa setelah lama BB di-rilist dan menjadi familiar dikalangan tertentu (pengusaha-red) baru kini menjadi booming di masyarakat? Kedua, belajar kenapa sebagian masyarakat sanggup berada paranoia termasuk juga memimpikan untuk memiliki Blackberry walaupun dalam keadaan ekonomi yang mepet dan krisis finansial hari ini.

Dalam masyarakat yang budaya politik-nya masih dominan parokial, maka tren semasa cenderung harus diciptakan oleh para politisi tersebut untuk dapat memeroleh insentif politik. Untuk itu sebagai pesan bagi para politisi, buatlah sebuah skema kampanye politik yang berbasis pada tren kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan pada selera sebagai politisi.

Pada akhirnya kita berharap setelah lebih dari sepuluh tahun berproses dalam demokrasi pemahaman politik bangsa ini akan lebih baik sehingga pada pemilu 2009 nanti pemilih tidak lagi mendasarkan pilihan politiknya hanya berdasarkan tren semasa. Wawlahua’lam bishawab

IMLEK DAN REPOSISI KEBANGSAAN

2009-01-25T23:57:00.001-08:00

(Hikmah dari Seorang Sahabat Tionghoa)
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung )

Adalah seorang Wendy Kurniawan, seorang WNI keturunan (Tionghoa) asal Madiun yang telah banyak memberikan kesan kebangsaan terhadap diri saya. Tulisan ini mungkin menjadi bagian dari bagaimana “orang luar” seperti saya mencoba memaknai Perayaan Imlek yang jatuh tepat hari senin tanggal 26 Januari 2009 yang lalu, beruntung Indonesia pernah merasakan seorang Presiden yang mempunyai pemikiran visioner semacam Gus Dur, dengan kebijakannya-lah kemudian imlek menjadi hari raya nasional. Saudara-saudara kita suku Tionghoa mungkin dahulu tidak pernah bermimpi akhirnya eksistensi budaya mereka seperti pertunjukan barongsai yang sejatinya terkenal di masa lampau manjadi bagian dari budaya bangsa ini.

Hikmah Seorang Sahabat

Kembali lagi pada sosok Wendy Kurniawan yang sempat saya singgung diatas, buat saya Wendy lebih dari sekedar teman, sosok Wendy telah banyak mengajarkan kepada saya bagaimana memaknai kebangsaan secara utuh.

Sekilas mengenai seorang Wendy, berasal dari keluarga pengusaha pengrajin kayu di Madiun, kami berkenalan kemudian menjadi akrab ketika sama-sama kuliah S-2, Wendy yang hasil karya berupa mesin pengangkut barang yang luar biasa, dan pernah dipublikasikan oleh Kompas sebagai profil anak muda berprestasi mengambil bidang teknik mesin, karena kepintaran dan keuletan seorang Wendy, sang pembimbing memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan studi S-3.

Kebetulan saya dan Wendy tinggal sekamar ketika itu, banyak hal yang saya perhatikan menyentuh perasaan kebangsaan saya dari sosok Wendy. Pertama, Medio 2004 ketika Pemilu digelar, malam menjelang hari pencoblosan, kami mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia berdiskusi hangat sambil minum kopi dan di sebuah kedai, diskusi tersebut membincangkan banyak hal terutama mengenai Pemilu, siapa yang terbaik menjadi Presiden dan lain-lain, maklumlah karena besok harinya akan ada Pemilihan Umum 2004.

Semua beropini dengan pilihan masing-masing sampai suatu ketika seorang Wendy berkata “nanti ketika pilpres aku akan pilih SBY “ (yang kelak memang menjadi presiden RI), teman yang lain menjawab kenapa? Dengan logat jawa yang kenal kemudian Wendy Menjawab : “Simpel wae mas, disamping berdasar pada kemampuan, aku dan SBY itu sama-sama orang Jawa Timur, Suroboyo”

Saya-pun menjadi termenung sekaligus terharu dengan jawaban seorang Wendy, menurut saya Wendy telah masuk pada situasi etnonasionalisme yang kental, secara teoritik perasaan etnonasionalisme akan muncul ketika nasionalisme seseorang sudah utuh dan memasuki ranah evaluatif nasionalisme tersebut. Dan menurut saya, sosok Wendy sudah masuk dalam wilayah itu.

Hal kedua yang membuat saya juga tersentuh adalah, ketika pagi-pagi buta, terdengar dari kamar mandi sibuknya gemericik air, saya-pun terbangun, tidak biasanya teman-teman satu pangsapuri (apartemen sederhana-red) pagi-pagi buta sudah mandi. Dan ketika gemericik air berhenti saya melihat sosok Wendy keluar dari kamar mandi dengan ceria bernyanyi “mari-mari bangun kawan-kawan, kita kejar kereta menuju KBRI pergi mencoblos” sontak jiwa saya kembali terpana dibuatnya, begitu besar semangat nasionalisme seorang Wendy untuk mengikuti Pemilu, disaat teman-teman “asli” Indonesia masih terlelap tidur seorang Wendy telah bersiap-siap berangkat mencoblos.

Sepanjang perjalanan diatas komuter saya melamun, membayangkan dan menyimpulkan, ternyata rasa nasionalisme itu tidak selamanya “menempel” pada orang asli (indigenous people), setelah melalui proses pemaknaan kebangsaan maka terkadang rasa nasionalisme itu muncul dengan sendirinya terlepas apakah orang tersebut indigenous atau tidak, dan selama dua tahun saya mengenal sosok Wendy, dua kali saya melihat sosok Wendy menghadiri upacara bendera 17 agustus di KBRI yang sebenarnya menjadi menu “tidak wajib” mahasiswa Indonesia untuk menghadiri acara tersebut.

Sekarang “Mas” Wendy begitulah saya memangilnya, telah bekerja sebagai Applications Consultant di Singapura, berbekal ijazah Doktor teknik mesin saya rasa menjadi hal yang tidak sulit untuk dirinya mendapatkan Dolar Singapura dengan mudah, walaupun terkadang Wendy selalu curhat, “Gaji besar disini, tapi kita ibarat romusa bekerja pagi sampai malam, Saya rindu bekerja dan mengabdi di Indonesia” celotehnya kepada saya via sms.

Ada keinginan besar dari seorang Wendy untuk pulang dan bekerja di Indonesia, dahulu Wendy pernah bercerita kepada saya mengenai keinginan besarnya menjadi dosen di Indonesia dan menyumbangkan keahliannya dalam bidang CFD (Computational Fluid Dynamics) kepada negara dan bangsanya, tapi mungkin kesempatan itu belum ada.

Bagi kita yang merasa sebagai WNI “asli” mungkin cerita sederhana dari sosok Wendy bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Sebuah renungan kebangsaan mengenai pentingnya menumbuh-kembangkan kesadaran kebangsaan jauh diatas lintasan prasangka stereotipe kesukuan yang naif dan saling merugikan tersebut. Dan bukankah kemerdekaan bangsa ini didapat dengan kolaborasi perjuangan berbagai suku di Indonesia termasuk juga saudara-saudara kita suku Tionghoa. Wawlahua’lam Bishawab. arizka@unila.a.id

DUNIA, REALISME DAN ILUSI BARACK OBAMA

2009-01-22T22:52:00.001-08:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung, Pernah Menjadi Tutor Transformsi Politik Dunia-Universiti Kebangsaan Malaysia)

Beberapa hari ini media-media massa di Indonesia baik itu media cetak, media elektronik radio dan televisi seolah berlomba memberitakan mengenai pelantikan Presiden baru Amerika Serikat Barrack Obama pada tanggal 20 Januari 2009, kentara sekali ada ekspektasi yang berlebihan terhadap sosok Barrack Obama dalam ranah media dan masyarakat Indonesia. Bagi saya pribadi Nothing Special buat seorang Barack Obama, medialah yang telah membuat Barack Obama manjadi sangat spesial pada hari itu.

Akan tetapi mungkin bagi sebagian besar rakyat Indonesia Barack Obama menjadi sangat spesial, maklumlah, Barack Obama adalah Presiden Afro-Amerika pertama A.S dan yang paling genuine tokoh ini pernah tinggal di Indonesia, sangat menyukai makanan khas Indonesia, pernah bersekolah di SDN I Menteng Jakarta. Harus diakui memang secara personal Barack Obama adalah Presiden A.S yang paling dekat dengan kultur Indonesia.

Pada bagian lain menarik untuk mencoba memeredikasi bagaimana sikap Barack Obama setelah dilantik terhadap dunia dan Indonesia, menurut saya, Change We Need slogan Barack Obama ketika mencalonkan diri sebagai Presiden A.S adalah sebuah slogan yang sangat puitis, kenapa puitis? Pertama, ekspektasi dunia yang berlebihan pada seorang Barrack Obama, bahwa seiring dengan pelantikannya menjadi Presiden A.S maka konstelasi politik dunia akan lebih mencair, itupun menurut saya menjadi tanda Tanya besar? Politik luar negeri A.S yang given dengan pola dunia-hegemonik unipolarisme pasca runtuhnya Uni Sovyet akan sangat sulit sekali buat Barrack Obama mengubah itu dengan begitu cepat, jangankan mengubah, ada niatan saja dari seorang Barrack Obama untuk mengubah pola dunia-hegemonik unipolarisme itu saja sudah merupakan lompatan besar, karena basis politik luar negeri A.S selalu berdasar pada logika kepentingan nasional (National Interest) yang harus mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok termasuk didalamnya adalah lobi yahudi.

Kedua, A.S sebagai sebuah sistem ekonomi-politik, dan Barack Obama mewarisi persoalan ekonomi politik yang buruk pasca Bush, krisis finansial, hutang menumpuk akibat “meladeni” perang di Irak dan Afhganistan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, semakin banyaknya homeless dan mutlak hal-hal tersebutlah yang membuat dalam beberapa tahun kedepan Barrack Obama akan terfokus kepada persoalan internal A.S dan sedikit melupakan persoalan eksternal. Dan Barack Obama-pun harus realistis dalam konteks ini, Barack Obama akan selalu menghitung dan berhati-hati jika tidak berhasil mengubah keterpurukan ekonomi A.S hari ini maka mungkin cukup satu periode saja Barack Obama kita lihat sebagai Presiden A.S.

Proxy, Realisme dan Ilusi Obama

Dalam konteks kajian Politik Internasional, pendekatan yang paling populer yang lazim digunakan saat ini adalah pendekatan realisme. Pendekatan realisme adalah sebuah pendekatan di mana mainstream kekuasaan serta konflik menjadi hal yang sangat penting. Hubungan ienternasional selalu dilandasi oleh perebutan kekuasaan serta konflik antara negara-negara bangsa, secara teoritik ciri-ciri realisme adalah Pertama, Negara-negara bangsa Kedua, Dunia “Anarki” Ketiga, Survivalisme Keempat, Keseimbangan Kekuatan dan Kelima, Kekuasaan

Logika teoritik diatas itulah yang kemudian melahirkan persitilahan Proxy. Proxy adalah sebuah istilah yang dipakai dan diperkenalkan oleh Mahathir Mohammad. Istilah ini menjadi sangat terkenal manakala pernyataan pedas Mantan PM Malaysia. Mahathir Mohammad menyatakan mengenai siapa sebenarnya penguasa dunia, Amerika Serikat? Inggris? Perancis? Atau yang lainnya? Mahathir-pun kemudian mengeluarkan statement bahwa penguasa dunia sesungguhnya adalah Israel dan A.S sebagai Proxy-nya. Bahasa Proxy digunakan Mahathir untuk menggambarkan kecerdikan Israel menguasai dunia yaitu dengan menggunakan “tangan” Amerika Serikat.

Pada bagian lain memang sulit sekali bagi Capres di A.S untuk menjadi Presiden tanpa restu dari punggawa-punggawa yahudi dunia dan termasuk-pun seorang Barack Obama yang pidatonya di depan AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) mendapat aplaus luar biasa dari kalangan Yahudi di A.S, dan harus diakui itu yang sebenarnya menjadi salah satu entry point kemenangan Bararck Obama dalam pilpres 2008 kemarin. Termasuk juga ditengarai terdapat support dana yang besar dari kalangan Yahudi untuk kampanye Barack Obama melalui gergasi besar yang pemilik modalnya berasal dari kalangan Yahudi.

Adalah juga logika Military Industrial Complex yang selalu digunakan A.S dalam menjalankan model politik luar negerinya, dalam pemahaman Politik Internasional, Military Industrial Complex adalah sebuah konsep sinergi antara gergasi besar, industri militer dan kebijakan luar negeri, bahwa perang dapatlah menjadi sebuah industri, dengan adanya perang maka industry alat-alat militer A.S berkembang dan ini menghasilkan dolar serta pemasukan bagi A.S.

Gergasi besar dan industri alat-alat militer adalah dua sinergi yang tidak dapat dipisahkan, maka tidaklah mengherankan ketika A.S selalu mempunyai kepentingan nasional dengan dunia yang selalu berada dalam situasi perang dan anarki, sesuai dengan beberapa butir akademik dalam pendekatan realisme diatas tersebut.

Pada bagian akhir tulisan ini, janganlah terlalu berharap banyak dengan romantisme Barack Obama dan kedekatannya dengan Indonesia, mencintai Jakarta, makanan dll tersebut. Semua romantisme itu hal itu tidak ada pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri A.S terhadap dunia (termasuk juga Indonesia) yang memahami bahwa logika National Interest diatas segalanya. Akhirnya A.S tetaplah A.S yang akan selalu berdiri tegak-nampak angkuh, hegemonik dan terus menjadi polisi dunia. Wawlahua’lam Bishawab

BELAJARLAH PADA POLITIK THAILAND

2009-01-18T21:34:00.001-08:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Dan syukurlah, akhirnya kejadian Tianamen di belahan Tingkok sana, tidak sampai terjadi di negara yang saya kenal sangat indah ini, dan akhirnya PM Somchai Wongsawat diminta secara legawa mundur dari tampuk kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kurun waktu tiga tahun setidaknya Politik Thailand telah beberapa kali menyemburkan hawa panasnya, diawali dengan skandal penjualan saham Shirm Corp oleh Thaksin Sinawatra pada gergasi besar Singapura Temasek Holdings, Penggulingan secara konstitusional PM Samak Sundarajev dan yang terakhir mundurnya PM Somchai Wongsawat.

Kudeta adalah bagian yang tidak pernah terlepaskan dari tradisi politik Thailand. Masih dalam ingatan kita manakala banyak aktivis pro demokrasi pada tahun 2006 unjuk rasa besar-besaran menuntut Thaksin Sinawatra Mundur kala itu dari kursi Perdana Menteri, beberapa alasan ekonomi-politik membuat PM Thaksin Sinawatra pun akhirnya harus bertekuk lutut oleh kudeta tidak berdarah Militer dibawah Jenderal Sonthi yang begitu kharismatis.

Thailand sebuah Negara yang begitu eksotis alamnya sehingga hampir setiap hari Bandara Internasional Swarnabhumi dan Stasiun Kereta Api Lamphong dipadati oleh para wisatawan yang hanya sekedar ingin menikmati alamnya, Negara dengan penduduk yang ramah itupun selalu membuka gerbangnya untuk para wisatawan asing ataupun orang asing yang ingin melihat dari dekat bagaimana eit-elit politik Thailand berpolitik.

Sebagai sebuah Negara yang tidak pernah merasakan penjajahan maka sangat lumrah jika base dan supra struktur Thailand dibangun berdasarkan nilai-nilai monarki kerajaan Sukhotai yang feodal dan keras tanpa dipengaruhi oleh kolonialisme, saya teringat bagaimana seorang pemerhati sejarah politik Thailand, Professor Nik Anuar, bercerita bagaimana kerasnya militer Thailand menangani gerakan-gerakan separatis di Thailand selatan, sampai kemudian terjadi perstiwa Jum’at kelabu thak bai.

Belajar dari Politik Thailand

Militer dan tradisi monarki Kerajaan Sukhotai adalah dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan politik Thailand, untuk lebih memahami bagaimana peran Militer dan nilai-nilai monarki Kerajaan Sukhotai dalam Politik Thailand, Saya akan sedikit menggambarkan perjalanan politik negara ini dari masa lampau sampai dengan politik Thailand Kontemporer.

Dimulai dengan kerajaan Sukhotai pada tahun 1250 kemudian dilanjutkan oleh kemaharajaan Ayudha pada tahun 1351. Sekitar tahun 1767 sampai dengan 1855 adalah masa di mana kemaharajaan Thonburi atau Bangkok berkuasa. Bangkok atau masyarakat Thailand juga sering menyebutnya sebagai Thonburi adalah sebuah bentuk kemaharajaan lanjutan setelah kemaharajaan Ayudya Runtuh. Berangkat dari sisi kultural itulah yang kemudian membuat peristilahan atau kata Bangkok diabadikan menjadi nama ibukota negara Thailand.
Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut. Terdapat 2 (dua) tokoh dibalik reformasi politik tersebut yaitu Phibun Songkram dari pihak militer dan Dr. Pridi Phanomyong dari pihak sipil. Momentum itu yang menjadikan Thailand kelak menjadi salah satu negara yang penuh dengan teaterikal politik paling panas di kawasan ini.
Apa yang kita saksikan dan baca di banyak media masa dalam maupun luar negeri misalnya menempatkan berita Thailand ini pada posisi yang penting untuk terus kita cermati. Apakah kemudian politik di negara ini akan selalu diwarnai dengan krisis politik? Jawabnya tentu banyak spekulasi yang bisa timbul, akhir-akhir ini saja misalkan pihak oposisi meminta diadakannya pemilihan umum ulang dan tokoh sentralnya adalah Abhisit Vejjajiva, Pria lulusan Oxford University menyatakan diri siap mengambil alih kekuasaan di negeri gajah tersebut untuk menjadi Perdana Menteri selanjutnya menggantikan Somchai Wongsawat.
Kita juga dapat belajar pada kemenangan Thaksin Sinawatra pada pemilu yang kedua kalinya kala itu, membuktikan bahwa kharisma politik terkadang jauh diatas segalanya, padahal jika kita simak lebih lanjut kronisme dan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Thaksin Sinawatra sebagai Perdana Menteri kala itu sudah sampai pada posisi yang akut.
Satu hal kelebihan Thaksin Sinawatra adalah kemampuannya untuk mengelola dan meningkatkan taraf hidup rakyat Thailand serta mengangkat harkat masyarakat Thailand di publik Internasional, kedua hal tersebut yang telah mampu membuat rakyat Thailand terkesima dengan kepemimpinannya dan melupakan sisi negatif dari kepemimpinan Politik Thaksin Sinawatra.
Satu hal lagi yang menarik untuk dijadikan sebuah pembelajaran politik tentunya, jika di Thailand institusi Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu satu tahun dapat memaksa mundur dua Perdana Menteri sekaligus, Somchai Wongsawat dan Samak Sundarajev. Hal ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa hukum mesti ditegakkan diatas kepentingan politik bukan sebaliknya, logika hukum diintervensi logika politik.
Pada akhirnya jika kemudian setiap waktu terus terjadi kudeta di Thailand dan kemudian siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri akan selalu turun tahta tanpa kepastian, seberapa lama waktu menjabat, maka hal ini akan menambah daftar panjang perjalanan politik Thailand yang selalu diwarnai oleh ketidaktentuan supra struktur politik negara tersebut. Dan hikmahnya adalah, tidak ada kawan dan musuh yang abadi dalam politik yang abadi dalam politik adalah kepentingan. arizka@unila.ac.id
Wawlahua’lam Bishawab

BBM DAN (DIS)INSENTIF POLITIK SBY-JK

2009-01-18T21:32:00.000-08:00

Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Terdapat hal yang menarik untuk diikuti menilai kiprah pasangan SBY-JK (Presiden dan Wapres RI) terutama sosok Yudoyono, dalam beberapa minggu terakhir, setidaknya langkah politik yang menurut saya layak untuk dicermati apakah hal ini akan menjadi sebuah insentif-disinsentif politik atau mungkin ini adalah sebuah langkah riil politik yang merupakan wujud dari keseriusan SBY-JK untuk menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Hal yang saya maksudkan disini adalah, kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah langkah yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia, bahkan tercatat tiga kali pemerintahan SBY-JK menurunkan harga BBM.

Beberapa media baik lokal ataupun nasional beberapa hari ini menurunkan headline mengenai kembali turunnya harga BBM, selaras dengan itu, ratting SBY kembali naik sebagai kandidat kuat Capres 2009, dua lembaga survey baru-baru ini, Reform Institute dan Cirus Surveyor Group kembali menempatkan sosok SBY sebagai capres yang paling electable. Merujuk survey Cirus Surveyors Group SBY masih teratas dengan perolehan 36,99 persen, Megawati 16,2%, Sri Sultan 6,47%, Prabowo 5,2%, Wiranto 4%, dan Sutiyoso di posisi terbawah dengan perolehan 0,35% sebagai Capres 2009.

Reform Institute juga misalkan juga menempatkan SBY sebagai Capres paling electable, dengan angka SBY 42,18%, Megawati Soekarnoputri 16,67%, Sri Sultan HB X 10,548%, Prabowo Subianto 7,88%, Wiranto 4,33%, Hidayat Nurwahid 2,06%, Amien Rais 2,06%, Jusuf Kalla 1,49%, Akbar Tandjung 0,87%, Abdurrahman Wahid 0,83% Sutiyoso 0,17%, Surya Paloh 0,17%, Lain-lain 10,81%.

Walaupun survey kedua lembaga ini memempatkan profil SBY sebagai yang terdepan tapi ini harus diingat survey ini sifatnya sangat dibatasi dengan waktu, kemungkinan pergerakan atas elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat dapat saja bergerak cepat naik dan turun.

Survey akan sangat valid ketika dilakukan minimal sebulan menjelang pemilihan presiden dan pada bulan maret, april dan mei adalah posisi genting buat pemerintahan SBY-JK dan sosok SBY tentunya sebagai kandidat Presiden.

Ditambah lagi apabila prediksi para pengamat ekonomi yang menyatakan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat krisis finansial di Amerika Serikat baru akan terjadi pada bulan-bulan tersebut. Harus diingat secara teoritik, tentunya elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat incumbent sangat dipengaruhi kinerja ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat diakhir masa jabatan.

Insentif Politik VS Disinsentif Politik

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar negara ini sudah lebih baik selama empat tahun kepemmpinan SBY-JK? Banyak aspek yang menjadi bisa menjadi bahan renungan terhadap hal tersebut dalam konteks sosial-ekonomi misalkan mulai dari naiknya-turunya BBM, kasus gizi buruk, sampai dengan busung lapar yang melanda negara ini.

Dalam konteks politik kelanjutan demokratisasi di Indonesia setidaknya menimbulkan sebuah pesimisme bahkan sebagian besar pengamat dengan berani mengatakan bahwa transisi demokrasi ini bukannya akan berakhir dengan demokrasi yang maju akan tetapi berakhir model-model elektokrasi (sebuah paham mengedepankan pemilihan umum).

Sebagai contoh terbaru misalkan, bagaimana kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil Pemilukada dibeberapa daerah lain seperi Maluku, Sulsel dan Sulbar mewarnai hari-hari kelam transisi demokrasi di Indonesia, tapi sekali lagi merujuk pandangan almarhum Cak Nur there is no instant democracy (tidak ada demokrasi yang instan) semua mesti belajar dan yang paling penting adalah sikap konsisten mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang maju tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apapun yang dilakukan SBY-JK dan partainya terhadap beberapa keberhasilan kepemimpinan SBY-JK selama ini seperti keberhasilan menekan tingkat korupsi, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran anggaplah hal itu sebagai insentif SBY-JK dan partai pendukungnya yang telah bekerja selama empat tahun ini dan sah-sah saja hal itu dijadikan tema-tema penting untuk meraih masa politik menjelang Pemilu 2009.

Begitupun sebaliknya jika selama kurang lebih 100 hari kedepan pemerintahan ini mengalami sebuah guncangan baik secara ekonomi dan politik dan kemudian SBY-JK serta partai pendukungnya juga akan mengalami kemerosoran popularitas dan elektabilitas maka hal itu juga merupakan disinsentif yang akan diterima SBY-JK dan Partainya sebagai incumbent.

Pada bagian lain, selama ini menjadi kritik tajam saya terhadap format sistem politik di negara ini yang selalu memberikan tempat bagi partai-partai politik yang tidak berani bersikap dalam mainstream politik praktis negara ini, dan SBY-JK serta partai pendukung pemerintah ataupun siapapun rezim yang berkuasa akan selalu memeroleh insentif politik dalam mainstream politik yang abu-abu tersebut.

Andaikata pasca pemilu 2004 ada satu atau dua partai politik saja yang berani menyatakan diri dari awal sebagai oposisi (bukan karena kalah tentunya) dan berdiri tegas serta berani berbeda dengan pemerintah, maka SBY-JK dan partai pendukungya tersebut tidak bisa dengan mudah menuai insentif politik menjelang Pemilu 2009.

Dan bagi parpol pasca Pemilu 2009, inilah sebenarnya fenomena prilaku partai politik pasca pemilu 2004 yang tidak layak ditiru, berani bersikap sebagai bagian dari strategi pemenangan merupakan sebuah keharusan bagi partai-partai politik, terinspirasi oleh jargon Obama yang selalu dikatakannya dalam setiap kampanye, Change, We Need, berubahlah maka partai yang berani menjadi oposisi kedepan akan memeroleh insentif politik pada pemilu 2014..Wawlahua’lam Bishawab.

KATAKAN TIDAK! UNTUK CALEG IMPOR

2008-11-22T04:13:00.000-08:00

KATAKAN TIDAK! UNTUK CALEG IMPOR
(Pesan untuk Pemilih Lampung)
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen Universitas Lampung)

Tidak terasa pemilihan umum 2009 tinggal menghitung hari, partai politik bersiap dengan masing-masing strategi dan amunisinya, ada yang mencoba mendongkrak popularitas partainya dengan banyak menggandeng kalangan selebriti sehingga partai tersebut mempunyai julukan baru, adapula yang mencoba menggugah hati nurani rakyat dengan iklan politik yang menyentuh dan yang lebih canggih, beberapa partai mencoba untuk menyentuh hati rakyat dengan cara menampilkan fragmen ideologinya yang kental.

Pada bagian lain, penting juga untuk memberikan komentar terhadap fenomena calon anggota legislatif impor. Caleg impor adalah sebuah peristilahan yang saya digunakan bagi calon anggota legislatif DPR-RI khusunya yang merupakan ‘titipan’ dari pengurus pusat partai yang secara historis, kultural dan teknis tidak mengenal betul daerah yang diwakilinya atau dalam bahasa singkat caleg tersebut bukan berasal dari daerah yang diwakilinya.

Kenapa disebut impor ? bagi saya mengategori apakah caleg tersebut impor atau tidak cukup dengan dua indikator, Pertama, apakah caleg tersebut adalah bagian riil atau telah terintegrasi dengan daerah yang diwakilinya secara baik. Kedua, apakah caleg tersebut lahir dari proses pengaderan partai yang sesungguhnya, karena harus diakui menjelang pemilu banyak sekali kader karbitan, loncat pagar dan sebagainya.

Memang betul saat ini fungsi-fungsi keterwakilan daerah sudah diakomodasi dengan sistem dua kamar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengambil peran-peran perwakilan daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah murni wewenang parpol (dalam bahasa sempit wakil parpol di Parlemen).

Akan tetapi pernyataan-pernyataan tersebut menurut benak saya tidak selalu benar, menurut saya secara riil bukan teoritis tentunya, baik DPD ataupun DPR menjalankan fungsi representasi daerah yang diwakilinya, perbedaan hanya terletak pada aspek mekanisme pencalonan, DPD pencalonan-nya dengan logika individu sedangkan DPR harus melewati mekanisme parpol dan terkadang sampai pada tahap transaksi politik di internal partai politik. Oleh sebab itu kita menjadi tidak heran jika menjelang pemilu parpol selalu banyak dilanda konflik internal.

Selama ini logika politik di Indonesia banyak mengalami proses yang sesat nalar, jika kita menilik pada hasil yang diciptakan selama sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, idealnya dengan dua kali penyelenggaraan pemilihan umum, sistem pemilihan umum sudah set-up dan tidak harus mengalami pengulangan-pengulangan dalam hal-hal yang sifatnya teknis-politis, seperti misalkan pembahasan yang panjang terhadap beberapa paket RUU Politik dan lain sebagainya tersebut.

Idealnya pula, dengan pengalaman pemilihan umum sebanyak dua kali, tahun 1999 dan tahun 2004, jumlah partai poitik yang ikut serta dalam pemilihan umum secara kuantitatif berkurang, ada secercah harapan baru ketika pemilu 1999 diikuti oleh 48 Parpol, kemudian tahun 2004 berkurang menjadi 24 Parpol, dan sebagian pengamat menilai bahwa pemilu 2009 akan terjadi lagi pengurangan jumlah parpol, namun sekali lagi ‘kesaktian’ sesat nalar politik di Indonesia terjadi, jumlah parpol peserta pemilu tahun 2009 kembali naik menjadi 38 parpol.

Hal-hal seperti inilah yang membuat sistem politik negara ini tidak beranjak sehat dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita dapat membayangkan jika pemilu 2009 misalkan hanya diikuti oleh 12 parpol saja atau lebih sedikit dari itu maka dalam dimensi apapun pemilu 2009 akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemilu 2004. Logikanya, me-manage dua belas parpol tentunya lebih mudah dan murah dibandingkan dengan me-manage peserta yang berjumlah 38 Parpol. Dan sekali lagi terlalu banyak intervensi politik yang menjadikan sistem politik di negeri ini bakalan jauh dari sehat dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan.

Beberapa Alasan

Para penemu teori-teori demokrasi klasik seperti Plato, Aristoteles dan lainnya selalu membincangkan bagaimana menciptakan konsep dan model demokrasi yang efisien, dan pada masa itu mulailah berkembang model-model demokrasi langsung, akan tetapi seriring dengan proses evolusi manusia dan negara bangsa, hampir tidak mungkin menjalankan konsep tersebut, maka muncullah konsep baru yang disebut sebagai demokrasi perwakilan , dan sampai saat ini konsep tersebut tetaplah eksis dan menjadi mainstream ide-ide mengenai demokrasi di seluruh dunia.

Hal yang paling pokok dalam konsep demokrasi perwakilan adalah logika representasi (mewakili-red), yang dimaksud logika representasi dalam ranah politik, bahwa betul yang bersangkutan mewakili daerah asalnya bukannya meng-impor dari daerah lain kemudian dijadikan wakil parpol dari daerah yang sama-sekali secara historis, kultural, teknis dan penguasaan daerah/geografis tidak dikuasi oleh caleg tersebut.

Kelemahan juga ditunjukkan oleh sistem pemilu kita, sistem proporsional terbuka memungkinkan untuk hal tersebut terjadi, berbeda misalkan jika sistem distrik yang diterapkan, maka logika yang terjadi adalah tidak ada pilihan lain, caleg-caleg yang berinvestasi panjang di daerah pemilihan tersebut, mereka akan lebih menguasai wilayah dan menjadi pemenang.

Selain dari beberapa alasan diatas menurut saya terdapat dua alasan utama bagi para pemilih untuk tidak memilih caleg-caleg impor tersebut, beberapa alasan tersebut adalah, Pertama dari dimensi historis-kultural, hampir tidak mungkin caleg impor atau caleg yang berasal dari d daerah lain dapat mewakili daerah yang merujuk pada latar belakang sejarah bukan merupakan bagian dari dirinya. Misalkan saja jika sehari-hari kita tinggal di Surabaya atau Medan bagaimana mungkin kita dapat mewakili pemilih di Lampung. Dalam dimensi kultural, sebagai bagian dari logika representasi, maka menjadi sebuah kewajaran jika para caleg tersebut secara kultur juga merupakan bagian dari daerah yang diwakilinya. Misalkan kompetisi di derah pemilihan I Lampung, maka seharusnya parpol meletakkan kadernya yang minimal tinggal dan secara kultural dekat dengan situasi dan kontektualitas daerah pemilihan I Lampung tersebut.

Kedua dimensi teknis, hal ini terkait erat dengan kemampuan terhadap penguasaan daerah yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk melakukan pemetaan masalah. Hampir tidak terbayang jika para caleg impor tersebut kelak menjadi anggota legislatif, dengan kemampuan penguasaan wilayah yang diwakilinya jauh dari kurang, bagaimana mungkin sang legislator tersebut mampu memetakan masalah di wilayah tersebut. Dan yang akan terjadi kemudian selama lima tahun kita akan diwakili oleh para legislator yang tidak mengerti masalah apalagi menyelesaikan masalah tersebut, Wawlahua’lam Bishawab.

UNIPOLARISME, ISLAM POLITIK DAN AMERIKA PASCA BUSH

2008-10-25T07:14:00.001-07:00

UNIPOLARISME, ISLAM POLITIK DAN AMERIKA PASCA BUSH
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung)

Terlepas dari krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat, politik di negara adidaya inipun sekarang sedang hangat-hangatnya, terakhir di negara bagian Tennessee, dengan saling hebat John Mc Cain dan Barack Obama saling mendebat visi mereka dalam bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Pada bagian lain menjadi sangat penting menurut saya untuk mencoba memberikan catatan kritis terhadap dua tema penting Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Bush selama ini yaitu Unipolarisme dan Islam Politik.

Dalam konteks Bush dan Islam Politik, kita semua tentunya masih ingat akan kemenangan G.W Bush jr dalam pemilu pertamanya menjadi Presiden Amerika Serikat medio tahun 2000, pada saat itu, besar sekali kontribusi suara muslim di Amerika Serikat terhadap kemenangan sosok G.W Bush jr, kita juga tentunya masih ingat Pidato Politik pertama Bush sesaat setelah dilantik menjadi Presiden kala itu, bahwa Amerika Serikat adalah sebuah bangsa yang berdiri diatas 3 (tiga) simbol agama besar dunia yaitu Gereja, Masjid dan Sinagok (Yahudi-red).
Hal kedua yang menarik juga untuk diikuti terutama bagi pengamat dunia barat dan muslim adalah acara berbuka puasa bersama yang digagas Bush pada tanggal 18 Oktober tahun 2005. Sebuah acara yang sangatlah fenomenal, menakjubkan sekaligus menjadi penanda pulihnya hubungan muslim dan barat pasca peristiwa 9/11. Kemudian, dalam sebuah dialog singkatnya, Bush mengungkapkan beberapa hal yang penting dan hal tersebut menjadi menarik untuk dicermati oleh dunia muslim.
Pertama, meminta kepada rakyat Amerika Serikat agar memupuk rasa toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Kedua, Bush dengan sangat percaya diri mengatakan untuk pertama kalinya Pemerintah Amerika Serikat mengizinkan Al qur’an dimasukkan ke dalam salah satu koleksi buku White House Library. Ketiga, mengajak kepada rakyat Amerika Serikat untuk mengembangkan sebuah pandangan yang jelas bagi memisahkan antara Islam dan terorisme. Keempat, Bush melakukan pembelaan terhadap intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap banyak negara Islam seperti Irak dan Afghanistan, menurut Bush hal tersebut dilakukan bagi menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Sebagai contoh Bush menambahkan bahwa Afghanistan telah menjadi sebuah negara demokrasi baru setelah invasi Amerika Serikat ke negara tersebut.
Sebagai sebuah negara adidaya dunia, apa yang telah dilakukan Bush dengan acara berbuka puasa bersama tersebut akan membawa dampak positif terhadap dunia muslim, yang selama ini dikenal barat dengan stereotipe tidak berpendidikan, teroris, miskin dan terbelakang.

Bahkan yang lebih ekstrim, kelompok Christian Voice (CV) di Inggris dengan tegas menolak jika Al Qur’an diperjual-belikan di tempat-tempat umum dan akan menuntut kepada siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan pasal UU Rasial dan Kebencian Agama. Padahal di waktu yang hampir bersamaan Walikota London Sir. Ken Livingstone sudah memulai untuk mencoba berdialog dengan dunia muslim dengan memberikan kebebasan kepada umat Islam London melakukan ibadah dan mendirikan masjid.

Gap serta kesalah-pahaman inilah yang semestinya diretas oleh kedua belah pihak. Sebenarnya usaha-usaha untuk melakukan dialog antara dunia barat dan muslim ini telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dengan pendirian Center for Civilization Dialogue di University of Malaya, Kuala Lumpur. Pusat kajian ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama antara dunia barat dan muslim. Dengan adanya dialog antara dunia barat dan muslim diharapkan gap dan kesalah-pahaman yang terjadi dapat diselesaikan.

Dalam lingkup Asia Tenggara misalnya, Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap mendiang Nurcholish Madjid serta sosok Chandra Mudzafar sejawatnya dari Negeri Jiran sebagai generasi pertama yang mencoba merentas gap dan kesalah-pahaman antara dunia barat dan Muslim. Selanjutnya, kita harus terus mendukung sosok scholar muslim seperti Azyumardi Azra (UIN Syarief HIdayatullah), Shamsul A.B (Universiti Kebangsaan Malaysia), Suzaina Kadir (National University of Singapore) serta rekan-rekan yang lainnya untuk dapat meneruskan dialog antar peradaban tersebut.

Masa Depan Unipolarisme

Dalam konteks politik global pendekatan yang paling populer yang lazim digunakan saat ini adalah pendekatan realisme. Menurut Ramasamy (2000) pendekatan realisme adalah sebuah pendekatan di mana mainstream kekuasaan serta konflik menjadi hal yang sangat penting.

Hubungan antar bangsa selalu bercerita mengenai perebutan kekuasaan serta konflik antara negara-negara bangsa, adapun ciri-ciri realisme adalah Pertama, Negara-negara bangsa Kedua, Dunia “Anarki” Ketiga, Survivalisme Keempat, Keseimbangan Kekuatan dan Kelima, Kekuasaan. Tema-tema inilah yang kemudian kerap kali menjadi icon hubungan antar bangsa di dunia pada awal abad 20 sampai sekarang.

Realisme secara teori terbagi menjadi 3 (Tiga) bentuk, Pertama Realisme Sejarah, Kedua Realisme Struktur dan Ketiga Realisme Essential. Realisme Sejarah adalah bagaimana seorang pemimpin negara menguasai suasana yang stabil dengan menghalalkan segala cara bagi stabilitas negaranya terhadap hubungan dengan negara lainnya, paham ini didasarkan pada pendapat Machiavelli. Kedua, Realisme Struktur mempunyai ciri mengejar kekuasaan dan melihat dunia sebagai tempat yang tidak stabil akan selalu terjadi konflik sedangkan pendekatan Ketiga, Realisme Essential menitikberatkan kepada konsep Multilateralisme dan Unilateralisme, hal pokok daripada multiliteralisme ialah bahawa konflik dapat diselesaikan dengan konsesus.

Secara teoritis pada masa ini hubungan antar negara lebih merujuk pada teori-teori Realisme Essential hal ini terlihat dengan begitu dominannya Amerika Serikat dalam skema Unilateralisme tersebut. Walaupun harus diakui selama ini Bush dan Amerika Serikat lebih mengutamakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan konsensus, sebagai contoh kasus yang melanda Irak dan Afganistan. Kehancuran Uni Sovyet sebagai kekuatan penyeimbang Amerika Serikat di era 1990-an menjadi momentum semakin dominannya Unipolarisme Amerika Serikat dalam arena politik global.

Kita tadinya berharap negara-negara besar dunia yang mengamalkan politik jalan ketiga seperti Perancis, Jerman dan Inggris minimal mampu menjadi kekuatan kontrol dari dominasi Amerika Serikat, selaras dengan kenyataan politik tersebut, kekalahan partai-partai yang berbasis ideologi demokrasi sosial di negara-negara Eropa tersebut pun kemudian menjadikan isu perdamaian dunia atau jalan damai dunia menjadi tema yang tidak terdengar lagi.

Awalnya kita juga sangar berharap, bahwa dengan adanya konsesus Washington tahun 1999 yang disepakati oleh lima negara besar dunia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Italia dan Perancis akan mampu membuat perdamaian dunia jauh lebih baik atau minimal akan ada skenario lanjutan mengenai jalan damai dunia.

Kenyataan tersebut pada awalnya optimis akan terwujud, akan tetapi dengan kekalahan Calon Presiden Partai Demokrat (Albert Arnold Gore jr) pasca presiden Bill Clinton kala itu, menjadikan logika perdamaian dunia kembali terbentur dengan jurang yang terjal nan dalam.

Menjelang pemilihan presiden tahun ini, dalam polling terakhir yang diberitakan kantor berita Reuters, Obama Unggul atas Mc Cain dari Partai Republik, secara matematis polling ini menunjukkan bahwa Senator Obama calon dari Partai Demokrat semakin populer di mata rakyat Amerika Serikat.

Isu-isu penyerangan Irak dan Afghanistan yang dibungkus oleh Bush, Mc Cain dan kroninya sebagai isu perang terhadap terorisme dan nasionalisme Amerika Serikat yang pada awalnya dapat meng-cover popularitas Bush dan Mc Cain dimata Rakyat Amerika Serikat tidaklah efektif untuk mempertahankan popularitas Bush, Mc Cain dan Partai Republik secara umum.

Dan akhirnya setelah dua kali berdebat didepan publik secara langsung nampaknya jalan Obama menuju gedung putih tinggal menunggu waktu. Dan dari sudut pandang nagara muslim dan dunia ketiga kita berharap jika Obama kelak yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, maka dapat dipastikan romatisme perdamaian dunia muslim-barat serta perdamaian dunia dapat diuraikan kembali dengan lebih bijaksana, mudah-mudahan. Wawlahua’lam Bishawab

2008-09-30T02:17:00.001-07:00

PESAN POLITIK “QOLBU” UNTUK ELIT LAMPUNG

Oleh:
Arizka Warganegara,.M.A
(Dosen FISIP Universitas Lampung, Sedang Meneliti Dinamika Politik Lokal Lampung)
HU Radar Lampung, 29 September 2008

Pilgub telah usai, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, semua berjalan sukses dan tidak ada gelombang kejut yang diprediksikan akan terjadi sebelum pilgub diselenggarakan, dan yang lebih penting di Lampung telah terjadi sebuah model pembelajaran penting demokrasi lokal di negara ini.

Fantastico dalam bahasa Italia, tujuh pasang calon Gubernur Lampung merupakan yang terbanyak di Indonesia, hal ini berbeda sekali dengan propinsi lain yang rata-rata hanya menghasilkan dua sampai lima calon cagub saja, ditambah lagi dengan adanya dua calon independen.

Namun seiring dengan keheningan, ketenangan pencoblosan dan hasil akhir pleno KPUD, detak politik di daerah ini eskalasinya semakin meninggi saja. Penyebab utama hal ini adalah tuntutan keenam cagub mengenai pro kontra proses dan hasil pilgub. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini merupakan ke-khas-an politik lokal di Lampung? yang seolah terus berada dalam dilema dan sensasi politik berkepanjangan sejak awal propinsi ini dibentuk.

Jika saya boleh mengurai sedikit sejarah yang tertinggal dalam konteks politik di Lampung, harus diakui memang Lampung memiliki potensi dilema dan sensasi politik yang tinggi, dimulai pada awal tahun 1964 ketika Zulkifli Warganegara memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung pertama kala itu, dengan mendapat dukungan penuh NU di parlemen lokal, namun karena persoalan intrik politik yang sangat ideologis, faksi komunis tidak mendukung. Dan, Soekarno sebagai Presiden RI kala itu menganggap penting untuk menjaga logika politik keseimbangan antara Islam, Nasionalis dan Komunis maka kemudian dilantiklah Koesnodanupoyo sebagai Gubernur Lampung pertama, seorang yang mendapat restu tentunya dari faksi komunis kala itu untuk memimpin Lampung.

Akan tetapi seolah dilema dan keunikan politik lokal di Lampung terus berlanjut, tidak sampai satu periode seorang Koesnodanupoyo mengarungi jabatan empuknya, dan kemudian terlahirlah seorang putra Lampung, Zainal Abidin Pagar Alam, mendapatkan kesempatan untuk memimpin Lampung.

Praktis pasca Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam atau lebih tepatnya era Orde Baru, dilema politik dan sensasi elit di Lampung diredam oleh kekuasaan sentralistik Pak Harto, Lampung menjadi satu-satunya Propinsi di Sumatera yang pemilihan gubernur selalu melewati logika dropping pusat.

Dalam konteks kekinian, seolah pendulum sejarah itu terulang kembali pasca orde baru runtuh, lebih tepatnya pasca berakhirnya kekuasaan Gubernur Oemarsono (gubernur terakhir dropping-red) eskalasi politik lokal kembali meninggi dan berada dalam dilema dan sensasi politik yang berkepanjangan.

Berawal dari kontroversi terpilihnya seorang Alzier Dianis Thabranie sebagai Gubernur Lampung yang tidak dilantik oleh Presiden Megawati, dan berujung pada terbitnya SK 15 yang pada waktu itu seolah membuat pemerintahan di Lampung berhenti sejenak.

Pada bagian lain sebagai bagian dari kelanjutan sejarah politik lokal di Lampung, momentum Pilgub 2008 kemarin sebenarnya merupakan waktu yang tepat bagi politik lokal Lampung untuk dapat keluar dari “kutukan” dilema dan sensasi politik selama ini, kemenangan Pasangan Oedin-Joko terhadap keenam pasangan lainnya dengan angka yang lumayan fantastis lebih dari 40 persen, pada awalnya memberikan angin segar bahwa akhirnya Lampung dapat merasakan nikmatnya berpesta demokrasi lokal.

Namun lagi-lagi seolah pendulum sejarah kembali terulang, dilema politik lokal Lampung seolah terus berlanjut, keenam cagub dan cawagub yang dinyatakan kalah oleh Pleno KPUD Lampung tidak mau mengakui secara de facto kemenangan pasangan Oedin-Joko.

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan pemaknaan lebih terhadap kemenangan pasangan Oedin-Joko ataupun pembelaan terhadap keenam cagub dan cawagub, sebagai akademia kampus saya harus berada pada posisi bebas nilai, tidak ada yang benar dan salah dalam dunia kampus semua bebas nilai, begitu pesan dosen saya dahulu ketika ngampus, dan mungkin karena keberkahan bebas nilai tersebut, dosen saya tersebut kini menjabat Wakil Menteri Besar (Wakil Gubernur-red) negara bagian Penang di Malaysia, mungkin ini adalah bagian dari ketulusan akademia yang membawa keberkahan dalam dunia politik praktis.

Kapasitas moral seperti itulah yang saya lihat belum dimiliki oleh sebagian besar Elit Politik Lampung hari ini. Ketulusan politik, pengabdian untuk negara dan konsistensi sikap dan tindakan merupakan key points bagi seorang praktisi politik yang ingin sukses dunia-akhirat.

Tengoklah bagaimana Muhammad Hatta, Muhammad Natsir sampai dengan seorang Madilog Tan Malaka “bermain” dalam ranah politik praktis di masa lampau, cool, calm dan confident begitulah bahasa keren anak-anak muda hari ini untuk menggambarkan fantastisisme karir politik ketiga pahlawan bangsa tersebut.

Oleh sebab itu, pada bagian akhir tulisan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin memberikan sedikit tausiyah, sebuah renungan qolbu bagi Elit Politik Lampung, mengutip lirik sebuah lagu Opick semoga dapat menggugah qolbu Elit Politik Lampung “meski ku rapuh dalam langkah kadang tak setia kepada MU, namun cinta dalam jiwa hanyalah pada MU, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai MU dalam dada kuharap hanya diri MU yang bertahta…detik waktu terus berlalu semua berakhir pada MU..

Pada akhirnya yakinlah wahai Elit Politik Lampung bahwa dunia ini hanyalah ilusi dan panggung sandiwara, pada satu titik semua akan diakhiri oleh NYA, maka marilah para Elit Politik Lampung, diawali dengan momentum Idul Fitri, saling sawang sinawang dan memaafkan untuk mengakhiri dilema dan sensasi politik Lampung dengan tersenyum, bertekad bersama untuk menuju Lampung lebih baik, dan semoga harapan itu masih ada… (arizka@unila.ac.id)

Anak Muda Lampung masih Idolakan PNS sebagai Pekerjaan

2008-09-10T23:27:00.001-07:00

Senin, 14 Januari 2008 15:04 WIB
Anak Muda Lampung masih Idolakan PNS sebagai Pekerjaan

BANDAR LAMPUNG—MEDIA INDONESIA: Pegawai negeri sipil (PNS) masih jadi pekerjaan idola bagi anak muda lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Provinsi Lampung, sehingga setiap kali seleksi calon PNS (CPNS) diselenggarakan, dijubeli pelamar melebihi formasi yang tersedia, dan diduga membuka peluang praktik menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kursi PNS itu.

Sejumlah aktivis mahasiswa, kalangan LSM, praktisi, dan profesional maupun akademisi, di Bandar Lampung, Senin (14/1), membenarkan, kecenderungan PNS masih menjadi rebutan para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi, dengan harapan besar bisa menjadi pegawai pemerintah yang kehidupannya dianggap akan lebih terjamin dari pekerjaan lainnya.

"Sebenarnya kondisi seperti itu, antara lain akibat kekeliruan sistem pendidikan dan kurikulum sekolah sampai di perguruan tinggi yang minim memberikan bekal ketrampilan dan jiwa kewirausahaan," kata Direktur Eksekutif LSM Lampung Idea (LEad) Institute Diah Dharma Yanti pula.

Menurut Diah, para lulusan sekolah dan perguruan tinggi itu tidak dapat disalahkan begitu saja, tanpa secepatnya membenahi sistem pendidikan yang keliru, sehingga hanya bisa mencetak mereka yang berorientasi sebagai PNS semata.

Namun menurut akademisi dari FISIP Universitas Lampung (Unila) Arizka Warganegara, di negara berkembang yang kondisi sosial, politik, dan ekonominya relatif belum stabil seperti di Indonesia, pekerjaan sebagai PNS masih akan menjadi prioritas dan idola, dibandingkan pekerjaan lain pada sektor swasta maupun dunia usaha dan bidang informal lainnya.

"Masyarakat akan tetap berorientasi mencari pekerjaan yang paling aman dan paling nyaman, dengan peluang meraih jabatan, mendapatkan fasilitas dan kelebihan lain yang diinginkan," kata Arizka.

Pengamat kebijakan publik Ilham Malik juga menegaskan, menjadi PNS akan memberikan peluang dapat meraih kursi kekuasaan dengan fasilitas yang menjadi iming-iming bagi setiap orang, dibandingkan menjadi pegawai swasta atau pekerjaan non PNS lainnya.

Dia memperkirakan, kondisi seperti itu akan berubah ketika masyarakat menjadi semakin maju dan terbuka serta demokratis dengan posisi yang semakin mantap dan sejahtera (welfare society), sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah.

"Kalau masyarakat sudah semakin mapan dan negara kita semakin maju serta demokratis, orientasi pada pekerjaan hanya menjadi PNS itu, lambat laun akan hilang dengan sendirinya," kata dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) itu.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), Slamet Riyadi membenarkan, di kalangan mahasiswa orientasi menjadi PNS setelah lulus masih sangat dominan dan sulit untuk dihilangkan.

Namun dia mengharapkan, setiap kali seleksi CPNS itu, hendaknya dibarengi dengan sistem dan pola rekrutmen yang baik dengan jaminan objektivitas di dalamnya, agar dapat merekrut calon PNS terbaik dari pelamar yang tersedia.

"Kalau rekrutmen PNS itu masih membuka peluang banyak praktik KKN, sulit berharap birokrasi akan menjadi lebih baik kinerjanya di masa depan, serta para PNS itu pun masih tetap akan bukan berorientasi pada bekerja optimal melainkan akan berusaha mengembalikan modal biaya untuk masuk melalui praktik sogok menyogok di dalamnya," katanya pula.

Sejumlah elemen kritis di Lampung itu mengharapkan seleksi Calon PNS Daerah (CPNSD) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Lampung formasi tahun 2007 yang dilaksanakan pada awal tahun 2008 ini, harus terus dikontrol dan dikritisi agar tidak memberikan peluang oknum pejabat maupun birokrat dan pihak tertentu menjadikan sebagai ajang jual beli kursi PNS untuk memperkaya diri.

Praktik KKN dan seleksi PNS yang tidak objektif, pada akhirnya akan semakin memperburuk citra dan sulit untuk membenahi kinerja jajaran birokrasi di Lampung di masa yang akan datang. (Ant/OL-06)

Potret : Ada yang Rasional, Ada Juga yang Berpola Patrimonial

2008-09-10T22:18:00.001-07:00

Kamis, 28 Februari 2008

POLITIKA

Potret : Ada yang Rasional, Ada Juga yang Berpola Patrimonial

BANDAR LAMPUNG--Dinamika Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung makin kuat. Penguasaan ruang publik melalui spanduk, baliho, dan stiker berlanjut dengan menjamurnya posko-posko relawan.

Di tengah persaingan itu, para calon belum tenang. Ada yang masih sibuk meraih perahu, ada yang makin gencar menggalang kekuatan.

Jika tidak ada perubahan jadwal, mulai Mei mendatang pasangan calon gubernur sudah didaftarkan partai ke KPU Lampung. Artinya, dari sekarang tinggal tersisa waktu paling lama 2,5 bulan lagi.

Bagaimana dengan pemilih? Apakah warga juga bergeliat seperti dinamika yang terjadi di tingkat partai, calon gubernur, dan tim sukses?

Ini patut dicermati, khususnya berbagai faktor yang bakal memengaruhi perilaku pemilih. Mengutip pakar politik Gabriel Almond, akademisi Unila Arizka Warganegara menyebut perilaku pemilih sebagai subject participant parokial.

Teori ini berlaku di masyarakat yang berada di suatu daerah yang masih rendah persepsi, pengetahuan, dan orientasi politiknya. "Mereka memilih tidak berdasar pada rasionalitas. Namun, asumsi-asumsi tradisional seperti primordialism dan patrimonialism," ujarnya, Senin (25-2).

Arizka mencontohkan gejala ini muncul pada Pemilihan Bupati Lampung Barat dan Tulangbawang. "Hasilnya, calon yang mengusung isu primordial memperoleh dukungan cukup signifikan," ujar dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini.

Para calon melontarkan jargon-jargon primordial dan memanfaatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai penyambung untuk mendulang suara.

Di sini, fungsi media sosialisasi dan kerja tim sukses cukup menentukan. Peneliti Lampung Research Center (LRC), Ardi Umum mengatakan, "Media massa, khususnya, berpengaruh terhadap penyampaian citra calon."

Media sosialisasi lainnya seperti spanduk, baliho, dan stiker efektif mengingatkan masyarakat terhadap jargon-jargon yang dipilih calon.

Ardi juga melihat kecenderungan model kampanye yang diminati masyarakat bukanlah kampanye terbuka. "Masyarakat justru lebih senang dengan pengajian-pengajian daripada berkumpul di lapangan mendengarkan janji-janji program pembangunan."

Model perilaku pemilih yang tidak rasional, ujar Arizka, kecil kemungkinan terjadi di perkotaan. "Bandar Lampung, misalnya, tingkat pendidikannya cukup tinggi dengan karakter masyarakat yang plural."

Perilaku memilih pun berubah berdasarkan rasionalitas. Tokoh agama, adat, dan masyarakat tidak berpengaruh lagi.

Menilik perjalanan menuju Pilgub hingga hari H pencoblosan, Ardi Umum memperkirakan partisipasi pemilih bisa di atas 85 persen.

Angka tersebut bisa bertahan jika tidak terjadi pengerucutan calon menjadi dua pasang. Kedua, kesalahan teknis penyelenggaraan tidak begitu besar.

Jika calon gubernur yang ditetapkan hanya dua pasang, ujar Ardi, kecenderungan golput akan membesar. "Mereka hanya dihadapkan pada dua calon. Tidak ada kemungkinan lain. Ini makin memberatkan masyarakat memberikan pilihan. Proses demokrasi pun terkebiri."

Akan Ditinggalkan

Menarik, apakah isu primordial hanya dihembuskan tataran elite partai dan calon untuk mendulang suara? Setelah memenangkan pemilihan, para pendukung tersebut ditinggalkan?

Alumnus Master of Art (MA) Universitas Kebangsaan Malaysia ini menjawab, "Besar kemungkinan akan seperti itu."

Ia mencontohkan beberapa partai di India seperti Telugu Desam atau National Conference yang didirikan atas dasar sentimen etnis. "Oleh elitenya, sekadar digunakan memperoleh suara," kata Arizka.

Hubungan antarpartai yang terjalin melalui koalisi hanya berdasar pada kepentingan sesaat. Bahkan di Indonesia, lanjutnya, koalisi hanya bersifat transaksional.

"Tidak ada koalisi yang berdasar pada kesamaan platform ideologi ataupun visi-misi," kata Arizka.

Alasannya, karena persoalan modal dan pemodal. "Ini karena high cost democracy. Intervensi modal dan pemodal sangat tinggi memengaruhi keputusan dalam partai."

Berbeda saat Soekarno memimpin, ketika partai nasionalis, agama, dan komunis bersatu berdasar pada kesamaan platform ideologi.

Mekanisme demokrasi di Indonesia pun disebut Arizka hanya formalitas. Secara substansi, masih kalah dibanding dengan Singapura yang tidak menganut demokrasi.

"Di sana mereka punya program meet the people untuk bertemu dengan masyarakat membicarakan persoalan-persoalan hidup. Namun, itu tidak dilakukan anggota-anggota Dewan kita

Demokratisasi:Pilkada Makan Dana Besar

2008-09-10T22:18:00.000-07:00

Copyright © 2003 Lampung Post. All rights reserved.
Rabu, 30 April 2008

Demokratisasi:Pilkada Makan Dana Besar
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pilkada langsung menghabiskan biaya besar. Pragmatisme politik pun kental mengabaikan nilai demokrasi.

Kondisi ini memunculkan wacana agar kepala daerah sebaiknya sentralistik dipilih pemerintah pusat.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam Seminar Politik bertajuk Pilkada Langsung; Perwujudan Demokrasi dan Good Local Governance di Pondok Rimbawan, Bandar Lampung, kemarin (29-4). Seminar yang dimoderatori Redaktur Lampung Post Hesma Eryani ini digelar Gabungan Aliansi Mahasiswa (GAM) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tulangbawang dan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Dewan Daerah Lampung.

Hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Lampung Mundjidi Asmarantaka mewakili Sekprov Lampung, Kepala Biro Operasi Polda Lampung Kombes Pol. Gatot Sunaryo mewakili Kapolda, anggota KPU Lampung Suwondo mewakili Ketua KPU Lampung, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, akademisi Arizka Warganegara, dan Ketua KNPI Lampung Rycko Menoza.

Ketua HMI Cabang Bandar Lampung Yuli Effendi menilai kepala daerah tidak harus dipilih langsung karena hanya mendorong politik uang. "Gubernur dipilih langsung saja oleh pemerintah pusat," usulnya.

Dalam jawabannya, Ray Rangkuti dan Rycko Menoza mengatakan bisa saja mekanisme tersebut dilaksanakan. "Bisa saja terjadi, tapi kita harus lihat lagi positif negatifnya dibanding dengan secara langsung," ujar Rycko yang juga ketua Pemuda Pancasila ini.

Di lain pihak, Arizka mengungkapkan demokrasi yang dijalankan Indonesia tidak bisa langsung dirasakan dampak positifnya dalam waktu singkat. "Ini proses trial and error. Amerika saja butuh waktu puluhan tahun untuk bisa merasakan demokrasi," kata dia.

Apalagi, lanjut dosen FISIP Unila itu, kondisi ekonomi dan pendidikan di Indonesia masih belum mapan. "Demokrasi kita masih formalitas, belum substansial. Ditandai banyak masyarakat pemilih yang masih emosional," lanjut Arizka. n */U-1

Malaysia: ‘Transformative not alternative’

2008-09-10T22:16:00.000-07:00

Malaysia: ‘Transformative not alternative’

Saliha Hassan
Associate Professor of Political Science
School of History, Politics and Strategy Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
e-mail : saliha@pkrisc.cc.ukm.my

Introduction

Malaysia’s international reputation has been built traditionally upon the image of ‘ethnic harmony’ until the recent shift to a ‘moderate Islamic state’, which is now being popularized by the incumbent ruling party as Islam Hadhari. Basically it means Malaysia is majority muslim country pursuing moderate, progressive, non-militant and development focused policies towards a vision of a democratic, developed and open society. In the 1990s, Malaysia had undergone a period of economic success that have witnessed multi-faceted developments, not least the obvious increase in educated professional women. This has been responsible for their higher sense of efficacy in terms of involving themselves in public life and their increased ability to maximise opportunities offered by the fast paced development of Malaysian economy. The achievements of Malaysian women in the public sphere have been fairly-well documented under the Publications Sub-committee of the National Preparatory Committee for the Beijing Conference on Women, 1995. The Malaysian government had formally adopted the National Policy for Women (NPW) at the end of 1989 which was to provide “guidelines and recommendations to the Government on how full and active participation of women in development can be achieved” while its primary objectives are stated as (Nagaraj: 1995 14-15):

a. to ensure equality in obtaining resources, information, opportunities in participation and development for both men and women. Equality objectives and equity must be based on development policy that is people-oriented, so that women (whose composition is about half of the total population) can contribute and achieve their highest potentials; and
b. to integrate women in all sectors of national development in line with the ability and needs of women to improve the quality of life, eradicate poverty, abolish ignorance, illiteracy and to achieve a peaceful, prosperous and happy nation.

Since then, women’s achievements and contributions in Malaysia have been given fairly constant media coverage and public recognition by government, political and private sectors. However, the consensus is that Malaysian women still have a long way to go. Specific to the political arena, for example, since the country’s first federal election in 1955, the percentage of female elected representatives in Parliament had been an average of 5.07%. In 1990, the percentage was 6.11 and increased to 10.4% in 1999. The result of the 1999 general election allowed Malaysia to boast of a significant increase from 7.8% after the 1995 general election. However, it was still below the then Asian countries’ average of 14.1% with Vietnam reportedly having the highest percentage of women MPs in an Asian country with 26%. The result of the 2004 general election for the Malaysian legislative assembly, the Dewan Rakyat or the lower house of Malaysia’s bicameral parliament system, did not change the percentage much at 10.5%. In fact, with the increase in the number of parliamentary constituencies due to re-delineation exercises prior to 1999 and 2004 elections, the ratio of men to women members of parliament had gone down to a record low of 9:1 (Table 1).

Table 1:
% of women in the Malaysian Parliament, the Dewan Rakyat

ELECTION YEAR
TOTAL SEATS RATIO
MEN: WOMEN
%
1955 53 51 : 1 2.00
1959 104 34 : 1 2.90
1964 104 34 : 1 2.90
1969 144 71 : 1 1.38
1974 154 30 : 1 3.25
1978 154 21 : 1 4.54
1982 154 18 : 1 5.19
1986 177 24 : 1 3.95
1990 180 15 : 1 6.11
1995 192 12 : 1 7.80
1999 193 9 : 1 10.4
2004 219 9 : 1 10.5
Sources: Rashila (2005: 217), Khoo B.T. (2005: 44)

Political setup
Against this background, Malaysian women are further defined by a general Asian gender construction that translates into complex religious, cultural, economic, social and political constraints and challenges in the context of their meaningful participation in the public sphere. These are even more pronounced for women politicians who believe that they can be of greater service to Malaysia if they are elected to the nation’s legislative body. Some popular observations that have been made on Malaysian politics in this respect are that firstly, women form at least half of Malaysia’s population and work force; secondly, women are politically conscious and motivated. This is amply substantiated by the fact that more Malaysian women than men take the trouble to register as voters, and more women than men turn out to cast their ballots. However, thirdly, women have not been selected as candidates in equal proportions or given cabinet positions likewise. Making up not less than 54% of the population, Malaysian women are decidedly under-represented. This, despite the Malaysian government’s pronouncement that it is committed to promote women’s equality by agreeing to the commitments set forth in the Beijing Platform for Action at the 1995 UN Fourth World Conference on Women - to enhance the national machinery for women’s advancement, increase women’s participation in decision-making, safeguard women’s rights to health, education and social well being, and remove legal obstacles and gender discriminatory practices.

In the last recent general elections, for example, there has been no lack of potential women candidates in all the political parties, of which the main ones were the Barisan Nasional (BN), Parti Islam SeMalaysia (PAS), Parti Keadilan Nasional (KeADILan) and Democratic Action Party (DAP). DAP, with its ideology of social democracy and concept of Malaysian Malaysia (as opposed to Malay-based Malaysia that is the mainstream position), has maintained the best record among the parties in terms of fielding women candidates. The government party, BN, has always approached the seat allocation exercise from a win-win calculation both at the polls and within its coalition structure. It has maintained an increasing number of seat allocations for their women’s wings which is also paralleled by increase in parliamentary seats achieved through governmental act of delineation of constituencies by the Election Commission. PAS, led by its ulama leadership, had for decades refused to allow its women to contest in the country’s elections on the grounds that the existing practices in election campaigns threaten their personal safety and dignity and that the social responsibilities expected by constituencies of their wakil rakyat (elected representatives) are not for women. On the other hand, its Dewan Muslimat has maintained that they have been ready to field their candidates since the 1990 election and they did convince the party leadership to allow them to contest in a few constituencies in the 2004 general elections.

As such, it is a particularly daunting task to operationalise possible strategies for women candidates at the elections due to the complexity of the multi-ethnic population make up and the heterogeneity of religious orthodoxies, traditional values, political ideals, economic strengths, ethnic loyalties and demands of modern day living that come with it. For the Malaysian women, therefore, the challenges, constraints and opportunities to their participation in the process of winning seats in the country’s legislature are a complex tapestry of these factors. For them, these factors can exist in any different combination. Thus, choosing and implementing strategies become a creative challenge. With these considerations in mind, a single case study may not allow a credible generalisation for the Malaysian situation. However, Zaitun Mohamed Kasim’s experiences as an independent woman candidate in the 1999 Malaysian general election may best provide a comprehensive understanding of the dynamics involved.

Zaitun Mohamed Kasim
Zaitun Mohamed Kasim, or Toni as she is often popularly known as, is currently active in organising professional trainings on gender and sexuality issues, human rights, and women’s rights for a range of community groups, for UN-sponsored programmes and for regional organisations. For Zaitun, all issues, from detention without trial or deaths in custody to rape and domestic violence to any humanitarian problems, all merit the same attention. She had also participated in fact-finding missions, worked at the regional level on advocacy as well as facilitating different groups in strategic planning for policy advancements in those areas that she is an advocate of. In 1999, Zaitun ran in the Malaysian general election as a parliamentary candidate aiming not primarily for a place in the country’s highest legislative body, but to sound a wake up call to Malaysia on the critical need for a change in cultural perception of women’s participation in politics. In Zaitun’s words, “Given the realities of politics in Malaysia, we knew that it would have been a miracle to win. Our minimum was to make a splash on women’s issues – to get a seat would have been the cream on the top of the cake – but our minimum was that we would sound the wake up call…”

Further, they also wanted to force other women to face up to the fact that women as politically efficacious individuals are able to initiate making the difference; to showcase the reality that it is possible to rise above partisan party politics by centering on societal issues that cut across heterogeneous Malaysian identities; and that by example, to prove that politics need not to be a dirty game as commonly assumed and accepted; and, above all, to recognise that the political participation of women at every level of decision-making is vital to advance and uphold the rights of women as well as to better represent their concerns. These were the principles and ideals on which WCI was founded. On the personal level, Zaitun’s direct political participation has made her one of the most prominent women social activists who has sought to make inroad into partisan Malaysian politics on an independent platform by centering women’s issues and amplifying public’s concerns such as the environment and good governance. “This is what I am most passionate about and what I live for”, Zaitun says.

Biography
Zaitun was born on 31st December 1966 in the city of Ipoh, which is the administrative capital of one of the best developed states in Malaysia, Perak. She enjoyed the advantages of an urban middle class upbringing although her father died while she was young. Her father, a bank employee, died when he was 47 years old. Zaitun was later told by one of her late father’s friends that her father was a member of the Democratic Action Party (DAP) on whose ticket she made her 1999 debut as an independent woman candidate. Her mother was a nurse. She quit her nursing job to care for her three children. From then on she looked after them, and occasionally there was the family kedai kopi (coffee stall) which she managed, and later the small bookshop - “my mother was an avid reader”, Zaitun reminisced. From her Zaitun inherited family and humanitarian values while from both she learnt to be articulate and brave about her thoughts and opinions, sensitivity to her social environment and to develop public self-confidence. She had been previously married to an Australian and they had no children. She is currently occupied as a freelance trainer and facilitator in gender and human rights training programmes.

Her primary education in was in the Convent of the Holy Infant Jesus in Ipoh. Her secondary education was at the Main Convent, Malacca, the historical city that is also the administrative capital of Malacca state, the seat of the Malay Muslim Malacca sultanate that reigned supreme over the Malay Archipelago in the 15th century. In Malaysian education history, convent schools have been acknowledged as well-administered and with a high standard of education. After that she went back to Ipoh where she did her pre-university or matriculation course briefly at a government school, the Pusat Sains Matrikulasi, but she said “they were driving her bananas” and moved to a private college, the Kolej Sri Inai, before she left for Australia to continue with her university education in 1985. She graduated in 1988 with a Bachelor of Arts, majoring in Economics and Computer Studies from Flinders University, Australia. By Malaysian standards her education route was a privileged one and has given her a good foundation in terms of academic achievement, service to society and social responsibility.

Her sojourn in Australia was a defining period in two areas of her life. First is in her personal development. Used to the racist undertone of Malaysia’s social interactions whereby she was always made to feel inadequate, awkward and self-conscious about her Indian Muslim identity, in her new environment she was appreciated for her candid independent opinions and her dark beauty, smouldering brown eyes and thick jet black curly locks. She was admired for her articulate presentation, her reasoned and well-thought out opinions - traits which back home were generally considered unbecoming in a young woman. Whole new possibilities were opened up to her in terms of her self confidence to do her bits for causes beyond her university degree. Second is in her social activism. It was at Flinders that she started to volunteer for Community Aid Abroad (CAA), an Australian grassroots-development aid organisation that aimed at poverty eradication and strengthening civil society. After her graduation she worked for six years with CAA - “it was here that I learnt to recognise that social justice is not just about resources but the right to be able to access those resources” (Indramalar 2005).

Her formal education has been enriched by numerous other short courses and trainings, such as the Training Workshop for Trainers in Women, Gender and Development at Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam in June 1998; the Gender and Organisational Development that was organised by HIVOS (Netherlands) and Cenwor (Sri Lanka) in Sri Lanka in February 1999; and the Training for Senior Human Rights Trainers that was organised by Forum Asia (Thailand) in Bangkok in March 2003. Courses such as these have built her skills in conducting trainings at local, regional and international levels. Highlights of her curriculum vitae list a wide range of training, facilitation and research programmes that she conducts both in paid and voluntary capacities. In March and May 2005, Zaitun was employed by Asia Foundation as facilitator and resource person on behalf of Sisters in Islam for its South Asian Community Leaders Training-Construction of Sharia Laws in Malaysia. Participants were scholars, journalists and religious leaders from South Asia and Afghanistan. Earlier in October 2004, Zaitun was employed in the same capacity by Women Living Under Muslim Laws to conduct training on gender and the construction of Sharia Laws for women activists from Francophone West Africa under the organisation’s programme, Training for Francophone Africa Muslim Women Activists, Mali. In June-July 2005, Zaitun was employed by the International Institute for The Study of Islam In the Modern World (ISIM), Leiden University, Netherlands, as its lead trainer and member of the planning committee for human rights advocates from Yemen, Tanzania and Southeast Asia on Islam and women’s rights participating in its Rights At Home Advanced training project. Recently, she has also done some work on skills required for community organizing and rebuilding with Achenese women who have been affected by military operations as well as the Tsunami. The list goes on . . .

Zaitun’s employers include a wide range of organisations, namely the International Labour Organisation ILO-ROAP, Sisters In Islam, Malaysian AIDS Council, All Women’s Action Society, Community Aid Abroad (now Oxfam Australia) and Committee for Asian Women (Regional Network on Women Workers). She has done training and consultancies on social activism, reproductive and sexuality health and rights, gender and sexuality, gender-based violence, sexual harassment at work, gender awareness and related topics for the Asia Pacific Resource and Research Centre for Women, Amnesty International, Malaysian National Union of Journalists, Pesticides Action Network Asia and the Pacific (PAN-AP), the Asia South Pacific Bureau on Adult Education (ASPBAE) and the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD).

Zaitun has, as well, presented papers and been published on topics related to her professional areas of focus: gender and sexuality, Islam, gender and human rights, capability building (training of trainers), organisational development, and social justice issues with emphasis on poverty and civil political rights. These include “Sexuality Under Attack: The Political Discourse on sexuality in Malaysia” (2004), “Presentation on Participation in Political and Public life: The Experience of Running as an Independent Women’s Candidate” (2004), and “The Experience of the Women’s Candidacy Initiative in the 1999 Malaysian General Elections: Insights from a Unique Political Initiative” (2001).

Particularly significant among what she considers as her achievements was when she conducted a speaking tour in Australia on behalf of SUARAM on the impact of the Internal Security Act on the state of human rights in Malaysia. This tour included a briefing at Parliament House to a group of Parliamentarians (2003). She was also invited by the South Australian Government as a speaker at the Adelaide Festival of Ideas (2001). Earlier, in December 1999, Zaitun was named by journalist Reena Gurbaksh, writing in The Star, a leading Malaysian English daily as one of most significant women of 1999.

Social Activism
Upon her return to Malaysia from Australia, Zaitun worked for a short stint on local government issues with UNDP in Kuala Lumpur. She then joined the All Women’s Action Society, Malaysia (AWAM) where she served until 2000 when her foray into the nation’s 1999 election process somehow had proved to be a liability of a sort to AWAM. Until then she served as vice-president of and key spokesperson for AWAM. While in AWAM, Zaitun honed her interest in women as well as environmental issues. She was also a member of the Sisters In Islam (SIS) since 1996 and is SIS’s chief trainer on democracy, gender and rights of Muslim women in Sharia laws. In 1999 she joined as a human rights activist Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) and is now on its Board of Directors. In 2000 she joined the Malaysian Amnesty International local chapter.

Besides her professional services in those social issue areas close to her heart, Zaitun has also served in a voluntary capacity with the Southeast Asia Committee on Advocacy (SEACA), Sisters In Islam, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Amnesty International Malaysia, Freedom Film Festival 2004 and Women’s Candidacy Initiative (WCI). Zaitun was appointed member of NGO fact-finding missions to investigate impact of relocation on indigenous communities in Bakun, in the state of Sarawak, and impact of the deadly Nipah Virus in pig farms in Bukit Pelanduk, in the state of Negeri Sembilan. In 1996 Zaitun co-wrote an article on “Gender and Transport” with Paul A. Barter and she was one of the founding members of a fledgling group called Forum for Equitable and Environment-Friendly Transport (FEET).

By the time of her candidacy, Zaitun’s blurb said that she had a total of ten years experience in social movements for poverty eradication, women’s issues, human rights and sustainable development. She has also been involved in disabled people’s issues and environmental issues including sustainable transportation.

Political Will
Zaitun describes her journey from social activism to political involvement, namely her participation in the election process as “reluctantly but inevitable”. Her reluctance seemed to be due to a mixture of personal doubts of her own efficacy as a politician, the daunting challenge of money, machinery and manpower to launch and sustain an election campaign without a party organisation, and the acute debate of the perceived boundaries between civil society and partisan politics. However, it seemed to Zaitun that it was inevitable, given the marginalisation of civil society activism in general and women’s voice in particular in the policy-making process of the country without its direct participation in the relevant policy-making bodies.

Her final decision, it seemed, was neither made based on speculative soul searching alone nor on an impulse. She was inspired, walked through and backed up by Saira Shameem , Zaitun said

“I remember the knot in my stomach the day I actually said yes to being fielded by the Women’s Candidacy Initiative (WCI) as ‘the first independent women’s candidate running on a women’s platform’. It was a manageable knot though, only because the person trying to convince me to run, Saira Shameem, made it so. She walked me through how we – WE – would run the campaign, and we discussed my fears and doubts. This was in February of 1999 sometime, the year of the elections.” (Zaitun 2004: 1).

Saira Shameem, Zaitun and a few other like-minded friends actually moved among voters in especially identified parliamentary constituencies in Selangor state, namely the Pantai Dalam, Segambut and Selayang. Months before the election was called,the WCI operated at the grassroots level to gauge the average voters’ reactions to an independent woman candidate. This was because although WCI was launched officially in September 1999, the idea of WCI had been mooted way back in 1998 when several people, the majority of them women activists, had gotten together to discuss how they would engage in the upcoming elections. Their original thought was to use the Women’s Agenda For Change (WAC), launched in May the same year as an advocacy and lobby tool (Tan B.H. & Ng 2003, Lai S.Y. 2003, Martinez 2003). Their particular terms of reference in WAC was the chapter on “women and participatory democracy” in WAC. Just before the 1999 election, WAC was in fact endorsed by the then newly appointed Malaysian Deputy Prime Minister (now the Prime Ministe), Abdullah Badawi, and the then Deputy Minister of Youth and Sport, Datuk Seri Shahrizat Abd Jalil (Martinez 2003: 86). However, the general view remains that, despite the creation of the Ministry of Women, Family and Community Affairs, there has been very little application of its contents.

Nonetheless, it seemed that many in WCI felt drawn to direct participation, namely running an independent women’s parliamentary candidate on a women’s manifesto in the Federal Election (Zaitun 2004:1). Securing a candidate was WCI’s first hurdle since “finding someone who was suitable and willing to run on a women’s ticket took time and a lot of convincing. Those initially approached were basically not keen to contest. This was not unexpected: the difficulties women face in entering formal politics are well known and enough to deter all but the politically ambitious.” (Tan B.H. & Ng 2003: 115-6). After much deliberation a strategic decision was reached by WCI and Zaitun’s candidacy was officially launched on 11th September 1999. The statement that accompanied the launch pledged that if elected, Zaitun would represent the voices of the women’s movement in standing for justice, democracy and good governance for everyone and at the same time, place special focus on women and youth. Zaitun was quoted as saying “I don’t like injustice. I don’t see why my rights should be more than somebody else’s, just as I don’t appreciate someone having more rights that I do. And so, I have to work towards making sure that all of us have equal breaks in the world. In fact I get enraged about this. I want to be part of making it different. I don’t think I can sleep at night if I was not doing something about it” (Indramalar 2005: 3). The WCI statement further stated that “the great hope for a better Malaysia is when all of us take seriously our responsibility and our rights to actively participate in political processes in the country. What we are launching here today is part of that hope”. (http://www.candidate.freeservers.com). Fluent in English and Malay and adequately well versed in Tamil and Cantonese to hold up her end of a conversation, with admirable skills in process facilitation, public speaking, media, management, counseling, writing and other technical skills such as video production and computer skills, with an activist background that has guaranteed her a public persona status, Zaitun was a natural choice for WCI candidate. Zaitun’s aspirations for society were seen as reflecting the ordinary people’s aspirations.

One of Malaysian major opposition political parties, the Democratic Action Party (DAP) offered her the Selayang, the ethnically mixed parliamentary constituency in the economically developed Malaysian state of Selangor, that has been traditionally contested by DAP. Saira Shameem was quick to point out that this was achieved not without some hard-nosed negotiations. Ideologically, Zaitun’s and the WCI’s political aspirations were aligned with the opposition coalition front, the Alternative Front or the Barisan Alternatif (BA) of which DAP was a member. The other political parties were the socialist Parti Rakyat Malaysia (PRM), Parti Islam SeMalaysia (PAS) and the newly formed Parti Keadilan Nasional (KeADILan) led by Datin Seri Wan Azizah bt Wan Ismail, the first woman to lead a political party in Malaysia. While Zaitun never became a member of DAP, or any other political party, and therefore not bound by party line, DAP was to support Zaitun with the necessary election machinery since WCI itself was limited in its resources to provide her with one. However, later Zaitun was to reflect that one of the toughest issues she had to deal with then, and to this day, why is an ‘independent women’s candidate, allied to the opposition front, running on the DAP ticket?’. This was probably in reference to DAP’s identity as a Chinese party despite its multiracial ideology. The WCI’s election strategy was to form an opposition “rainbow coalition” made up of not only alternative political parties of different ideologies but also of NGOs and concerned individuals.

Election Candidate
Zaitun lost her bid for a seat in the Malaysian parliament. However, her participation was seen as the first small step towards women participating in the electoral process not under the patronage of a male dominant political party and breaking out of ethnic politics paradigm by centering on non-partisan public interest issues. WCI and Zaitun’s participation have also been seen as a characteristic of the new politics that is generally expected to be the future. It was a challenge to the old party ways in Malaysian politics which to Zaitun “is primarily mired in Malay, Muslim, Male and Moneyed”. For the feminists and civil society activists, it also challenged traditional notions of women’s limited role in politics and that civil society is separate from election politics. WCI itself saw the initiative as a bridge between social activism through non-governmental organisations and partisan political participation. Most importantly for Zaitun and WCI, they have actually achieved what they set out to do and more.

Zaitun and WCI set out first of all to prove that women not only can participate significantly in a participatory democracy, advocate public issues and concerns that are not limited to women’s issues per se, but also to show especially the Malay Muslim women in the Parti Islam that it can happen without all the negative implications attached to it, while at the same time letting everyone see that women can and do run an honourable election campaign. Zaitun’s candidacy fulfilled WCI’s objectives of increasing the awareness of the general public about women’s concerns and needs regarding more equitable attitudes, policies and laws, promoting the participation of the general public, especially women, in decision-making and electoral processes, and supporting women into decision-making positions and to hold office in the democratic process, in Parliament and in the Government. These were the central issues that make the backdrop of the current analysis of Zaitun’s election involvement.

i. Organisation and training
There are important constraints and challenges that can be identified with regard to women’s participation in the race for seats in the nation’s legislative body. These constraints and challenges had to be faced, addressed and overcome both by personal and organisational strengths. For WCI and Zaitun, it was tougher going since she had to depend on the goodwill of the election machinery of political parties that she was never a member of. She was and is keen to maintain her identity and credibility as a politically non-partisan social activist and continues to be independent of any political party.

Her WCI support group that launched her was seriously handicapped in the face of the political, financial, media and even governmental clout that her opponent and incumbent BN candidate, Chan Kong Choy, had. Consequently, Zaitun and her WCI sponsor very much relied on the internet for communication, information, information dissemination and decision-making.

Help from other politically involved NGOs in Malaysia was not expected to be significant since they are only a few and they did what they could both at the organisation and individual levels. These NGOs are more advocacy type with little active grassroots support and very much issue focused. (Saliha 2002, Weiss and Saliha 2003). As it was, even with what was said to be a new-found political awakening during this particular election period, most NGOs that were involved with political or politically relevant issues had tried to remain outside direct involvement in the election process. However, WCI itself saw the initiative as a bridge between social activism through non-governmental organisations and political participation. And, in a country where elections have become synonymous with political parties as opposed to electoral politics, not only were Zaitun and WCI challenging traditional notions of women, but they were challenging traditional notions of political participation. The latter was in reference to direct involvement on no-political party actors in the election process (Zaitun 2004: 1).

Zaitun commented that no one person in WCI was a total expert on the “art of elections”. Much was learnt on the job although, according to Zaitun, earlier on, they had run a few sessions and trainings on the theory of running an election campaign. However, she found that it was not until one actually did it, lived it, breathed it, that one demystified it for oneself. Therefore, they quickly learnt to organize and run media committees, be on the negotiating team, do fundraising, be polling and counting agents, coordinate volunteers, leaflet, and coordinate campaign (Zaitun 2004: 9). Members were made clear of their objectives, roles and responsibilities and trained into being focused, assertive, firm in negotiations, communicative and having loads of team spirit. The experience had contributed to one of WCI’s objectives which were to create opportunities at various levels for more women to gain political experience and learn from it.

ii. Independent platform
Zaitun explained that WCI chose to face up to all organisational constraints and went ahead pretty much on faith, goodwill of political allies that are mostly in the opposition front, the Barisan Alternatif (BA), trust in themselves and the voters, and the relevance of their public issues. At the minimum they “would make a splash on women’s issues”. The WCI decided not to join a party for fear of being subsumed and subsequently lost in a party structure. WCI also wanted to be independent enough to be critical of the opposition BA as well as the government BN parties where women’s issues were concerned. WCI, however, aligned itself with the opposition BA because it felt that to give its candidate, Zaitun, a fighting chance in the elections, it needed to ally with BA; moreover, BA’s manifesto was generally in tandem with WCI’s political aspirations. Zaitun refers to this alliance as tactical and strategic based at the time on the notion of an election “rainbow alliance” or “rainbow coalition”, which means an alliance of NGOs and alternative parties of different ideologies and societal objectives. The rainbow coalition proposal was for a progressive front that comprised party candidates and non-party, social movement candidates from human rights, women, indigenous, environment and workers sectors (Zaitun 2004: 3).

iii. Other women’s organisations
According to Zaitun, the concept of “Wanita NGO pakai baju parti” (NGO woman wearing a party jacket) caught on in her election constituency. However, WCI’s alliance with BA had its problems. For example, it then became difficult for various women’s organisations to support her candidacy due to the apparent partisan political leanings of the WCI. In the end, Zaitun and WCI decided to abandon the idea of getting endorsement from women’s groups but depended instead on getting support from individuals. Zaitun remarked that it was a little sad that there were members of women’s organisations who were unable to draw this distinction and in numerous ways, tried to distance themselves from the candidate. At the same time they were also those who would have preferred that Zaitun join and be a candidate for one of the political parties, in particular the PRM, since a number of women NGO activists were already its members. This actually led to some taking the decision not to support the initiative. Thus, according to Zaitun (2004: 3), whether it was a case of party allegiance, lack of confidence in the viability of the candidacy, something as petty as personality clashes or whatever else it might have been, the upshot was the volunteers and supporters had to decide where they would invest their energies.

However, perhaps of particular significance in relation to this experience is Zaitun’s comment that she actually found the nine months post-election were harder than the nine months leading up to it. She found that her having run in the elections all of a sudden became a concern for the organisation she was working for. This she found perplexing since she felt they had not had a problem with her candidacy leading up to the elections. In particular, she identified new concerns about her being in the Executive Committee or being the spokesperson for the organisation. Zaitun felt there was a ‘fear’ that the organisation would be thought of as ‘aligned with the opposition’. This she found amusing considering it already had a long history and a number of members associated with opposition parties. Zaitun understood that the fact that she had actually ran became a concern and that it mattered little that WCI was independent and only tactically allied with the BA opposition coalition. As she put it, she felt stuck – she was no longer a candidate, but neither was she a party member. She saw herself as still a women’s activist and wondered how long it would be before she was ‘kosher’ to run again for office in the organisation. Zaitun felt, or was made to feel, that she was a liability to the organisation, burdened with an identity that she was not going to be able to shake off. Consequently, she said she decided to spare the organisation, and most of all herself, any further aches, by resigning and going on to do free-lance work, associating herself with other NGOs that did not seem to have a problem with her having run for the elections (Zaitun 2004: 8).

iv. Media
Zaitun and WCI were covered by both the mainstream and alternative newspapers in all the different languages, namely Malay, English, Chinese and Tamil newspapers that make up the sum of print media in Malaysia. The media keenly followed her candidacy from the day it was announced and it became one of the most watched races in the country. Zaitun commented that some friends from the media told her that had she run as an opposition party member, she would not have got as much coverage as she did. Zaitun and WCI provided a new take on elections and, being highly focused on women’s issues, got good media coverage from this angle. As such one of WCI’s and Zaitun’s media achievements was to increase and intensify the public’s awareness of women’s issues and concerns.

However, Zaitun also made the critical observation that the scope of media coverage on women candidate tended to highlight the woman candidate’s family. It also tended to focus on her ‘success’ in balancing family, career and politics. To Zaitun, these views translate women’s role in political participation as a replication of their perceived gender role in the family and was hardly something that male candidates were expected to deal with.

“I often got asked what my husband thought of my running for office, and this grated on me because I was fairly sure these questions were not being asked of the male candidates. I would tell the journalists that I could answer their questions if they could assure me that they asked male candidates the same questions” (Zaitun 2004: 7)

Without spontaneous access to the mainstream media, Zaitun really had to count on door-to-door canvassing and group gatherings. Selayang, the parliamentary constituency that Zaitun contested in, has a large electorate in terms of both population and geography. Technically, campaign personnel have to reach 86,000 registered voters in the eight days that the Malaysian Election Commission had decreed as the campaign period.

v. Opposition to WCI candidate
Zaitun and WCI expected the reactions of the ruling BN coalition – condescending, barely disguising its ridicule, and accusing Zaitun of being a ‘free-rider’ and an ‘opportunistic’ candidate. Then there was also the reluctance of decision-makers within the coalition BA parties to accommodate the initiative, prompting Zaitun to remark that WCI had gone from being part of the ‘rainbow’ to being a stone in the shoe. Zaitun noted that there were many individuals within parties who were supportive of WCI’s efforts but lacked the clout to help. The arguments against ‘giving’ WCI a seat were varied (Zaitun 2004: 3):

• Malaysians were not ready for issue-based candidates and would not understand. Let the ‘war be won first’, and then we can think about it.
• Party machinery could look after those issues.
• Women’s issues were not central to the “main” struggle for greater democracy and that WCI somehow was disrupting the process, confusing the issues and splitting the votes.
• The Islamic party in the BA coalition had at the time felt that women were not ready for the rough and tumble of Malaysian politics.

At the end of the BA electoral negotiation over constituencies, in which the agreed formula was to put up only one BA candidate against BN’s, DAP decided to offer the Selayang parliamentary constituency to Zaitun and WCI. DAP election strategists could have very well recognised the political mileage and the political necessity for such a move in the context of the party alignments and gender dynamics of the Election. DAP could gain political pluses especially among urban voters where its traditional supporters are and where gender and civil society issues are taking roots. Therefore, supporting Zaitun, a woman candidate who was also an independent NGO candidate did offer some valuable electoral benefits. And, perhaps it may not be too broad an assumption to make the observation that it was not so easy even for DAP, noted for its more liberal attitude towards women’s participation in politics, to find qualified women willing to be election candidate.

vi. Negotiating space and legitimacy
Zaitun used the phrase, ‘negotiating space and legitimacy”, to describe her campaign strategies and tactics. One of the situations that she related both during our interview and in her paper (Zaitun 2004: 4) was the incident that took place on nomination day itself when the WCI women and supporters refused to walk behind the men to the nomination centre. The BA party leaders, in particular those from PAS, the Islamic party, according to Zaitun had suggested “the following arrangement for the procession: candidates, religious leaders, followed by professionals, and then women! We argued against this, and in spite of agreeing to do away with the hierarchy, it still went ahead in that fashion. The WCI women became extremely unhappy, marched to the front through the crowd of men asking them to move aside, gesturing to other women to follow suit. We sang our songs, did our street theatre, and within half an hour, the 2,000 people from various parties were singing our song!” Zaitun and WCI in fact exposed the seasoned party campaigners to different forms of campaign tactics that highlighted their campaign issues, such as street theatre and end-of-day briefing sessions which to them seemed to be frivolous and “a tad too ‘touchy-feely’. We weren’t regimented enough and talking about our feelings weren’t going to do us any good apparently!” To the WCI campaign team, the sessions not only allowed them to review progress and plan on how to maximise the short campaign days, they were also re-energising for the women.

In the end, however, Zaitun feels that their assertiveness, organisational pragmatism, principled commitment to their cause and voter-focused approach won them genuine recognition and admiration from both male and female seasoned party election campaigners.

vii. Personal challenges
The main personal issues that Zaitun had to deal with were her ethnicity, her public personal image as a muslim woman, gender biases of the public, and some concerns of her personal safety. Zaitun wrote (2004: 5) that it is not uncommon to read about how women candidates have a harder time with the ‘image’ issue, “but it is not till it hits you between the eyes that you realize how intrusive these comments, which ranged from questions about sexuality to clothing and behaviour, can be.” She also recalled receiving “subtle and at times not-so-subtle remarks on how we should drop the NGO image ….that we needed a more polished, up market look, that the NGO image of slacks and blouses would not be able to win the crowd. Then, of course, the pressure to wear a headscarf to appeal to Muslim voters . . .”. Zaitun resisted all the pressures with regard to her personal image and in retrospect, she decided that sticking to her guns was the best thing she ever did, not only because she and WCI remained true to their principles, but also she felt that on balance, fewer people, especially younger women, were intimidated by them. On the question of her being married to an Australian, Zaitun felt that it did not seem to matter especially since he seemed to be readily accepted by her voters as he was comfortable in the local culture, readily observed Islamic prayer practices and spoke Malay, the local language. Zaitun related an incident with a voter who made this personal assessment of her which seemed to sum up her election profile: “you look Indian, so the Indians will vote for you, you are running under a Chinese party symbol, so we’ll have the Chinese votes, and you are Muslim – well, it would help if you wore a headscarf, but still . . . we’ll also have the Malay votes.” (Zaitun 2004: 6).

viii. Post-election review
Specifically reviewing her election result, Zaitun’s personal evaluation of challenges and major hurdles she had to deal with were firstly the fact that elections were privately-funded. At RM5, 000.00 (US$ 1, 317), the deposit to get into the running , plus another RM5000.00 for council deposit, making it a total of RM10,000.00 (US$2, 634) just to get nominated, is amongst the highest of the Commonwealth countries; and, although by law, campaign costs were not to exceed RM50,000.00 (US$13, 170), the actual amount spent on the ground by different candidates was obviously much more than that. Zaitun and WCI did not have that kind of financial luxury. They had to make do with basically a shoe string budget. Secondly, Zaitun’s further analysis is that as an aggregate, women in Malaysia earn approximately 50% of men’s income and therefore have far less access to resources, whether their own, or corporate backing/donors, than men do. It therefore follows, she argues, that the disposable wealth available to women is much less than that available to men so that even before women could get to ‘first base’, ie, nomination day, many are already out of the race simply because they cannot afford the RM10,000.00.

Thirdly, the short campaign period of eight days left opposition candidates, and a novice candidate such as Zaitun with her independent platform that was the first of its kind in Malaysia, very badly handicapped in terms of money, material and human resources compared not only to her government party opponent, but also to other candidates from among tactical allies. Fourthly, the main stream Malaysian media, both print and electronic, that has always been government controlled, overwhelmingly favoured the ruling party although Zaitun conceded that since she was a novelty in the election scene, she did enjoy greater media coverage compared to many opposition candidates. And fifthly, Malaysian electorate has been schooled in ethnic-based politics. Therefore, it was also an uphill climb to get them to think of issues and credibility of candidates instead of party loyalty (Zaitun 2004: 2-7).

Challenges within the political environment
The majority of female Malaysian Chinese, Indian and other than Malay indigenous have indicated that they are “not interested in politics” (Rashila 1995, Saliha 1995, 1999 and 2004). Further probes show that it is basically because politics is perceived by women to be a very aggressive, often unethical and even violent kind of social sport where the winner takes all - that it does not appeal to women. There is a real sense of some femininity lost when women step out of the domestic sphere into the traditionally masculine arena of politics. Many qualified women also demurred from an active political career. Many subscribe to the adage that behind a successful man there is a woman playing the supportive role, maintaining balance and harmony at home where her rightful place is.

i. Gender perspectives
Socially and culturally speaking, gender biased attitude that handicaps women candidates in Malaysian elections is found across all ethnic communities in Malaysia. Furthermore, the fierce jockeying for election constituencies within political parties generally sidelines women. This results in women who are acceptable to party leadership and voters may not be women who will speak for women or brave women who are gender sensitive. This factor is further enforced by the general party structure and practices whereby the women’s wings are formed in support of the parties’ main agenda. Research by Roslina (2005: Table 5) that was done prior to the 2004 general election in Terenggan ̶, an east coast state of Peninsular Malaysia which was then administered by PAS government but has in the last election been wrested by BN ̶l ̶ illustrates the point. 56% of her male respondents disagreed that “there was a readiness among people in Terengganu to accept women holding positions at level of public decision-making” despite the fact that 74.4% agreed that “women’s issues are well handled by women rather than men” and 66.3% agreed that “women should not be prevented to be candidates for the elections.” What is clear is that firstly, one of the biggest obstacles to women’s participation beyond being coffee makers and perayu undi or vote canvassers is men’s own resistance. No doubt, sometimes with a little help from the women themselves, men have continued to perpetuate the stereotype that women are happiest in the private sphere – home and family first and “anyway, it’s a man’s world out there” perception. Secondly, men have not represented or made any attempt at serious representation of women’s interests at the legislative level. In fact they are prone to trivialise or marginalise such issues.

ii. Ethnicity
Ethnic politics and party loyalty largely determine the votes of the majority at Malaysian general elections. Despite the non-ethnic ideological orientations of some of the political parties, both in the BN and BA coalitions, these parties have become dominated by single ethnic groups. Among the major ones are the Gerakan (Chinese), DAP (Chinese), KeADILan (Malays), and PRM (Malays). This characteristic of Malaysian political parties is also directly related to the country’s ethnic oriented development policies thus prompting each political party to champion particular ethnic interests or play on the voters’ ethnic sentiments.

iii. Local geo-politics
The characteristics of urban and rural voters differ. The first obvious feature is that rural voters are predominantly Malays. Being Malays, their main political choices are PAS, KeADILan and the United Malays National Organisation (UMNO) which has been the dominant political party both within the BN government party coalition and in the Malaysian political scenario in general. In the urban areas, there are more sophisticated election issues being weighed such as which candidate would actually speak up for his/her constituency’s interests, which party does a candidate represent, and what are the candidates’ parties’ positions on various issues close to the voters’ hearts, which party can ‘deliver’ certain development project;, which party would actually act as a successful leverage to certain demands; and which candidate was a little more squeaky clean than the other alternatives, thus allowing non-Malay and opposition parties more opportunity at the polls. However, in general, it would appear that the majority of male and female urban voters did not vote based on a gender bias perspective but voted as they have always voted in previous elections ̶ based on ethnic sentiments and party loyalties or preferences.

iv. Women issues
Since the 1990s and with the significant impact of globalisation, women issues are more commonly heard in election speeches. Nonetheless, they remain marginal except among urban professional middle class voters in general. In fact, other than Zaitun, there was no really significant debate on women issues by either female or male candidates nor was there obvious serious sensitivity to women issues among the general voters. As a matter of fact, most women candidates tended to be quite anxious to stress the fact that they represented their particular party’s manifesto and would speak up on issues important to every individual in her constituency – that they were not on the women-for-women only track. Although some of the candidates were anxious that they should not be seen as neglecting women issues, they still made it clear that those were not necessarily their main focus in their quest to serve the people. As a matter of fact, some women politicians, Datuk Dr Ng Yen Yen, the Wanita Malaysian Chinese Association (MCA) chief for example, was quoted in the print media as having categorically stated during the 2004 Malaysian General Election that there was no such divide as men’s and women’s issues – “women’s issues are equivalent to men’s”. This contrasted with the 1999 General Election when women civil society activists launched WAC prior to the election, detailing the vision and mission of the Malaysian women in the nation’s development. This was followed by the formation of the Women’s Candidacy Initiative (WCI) that launched Zaitun Kasim as an independent women candidate who centered both gender and environmental issues in her campaign.

v. Enabling laws and policies
In Zaitun’s case, as her platform was clearly civil society issues with women issues as one of her major concerns, various legislation and policy initiatives by the government actually gave her important leverage. These are a number of landmarks for Malaysian women movements ̶ the 1989 Malaysian National Policy On Women which finally culminated in the implementation of Malaysian Action Plan For Women In Development in 1997 by the Women Affairs Department (at the time in the Ministry of National Unity and Social Development); the 1990 Malaysian Women Manifesto that deals with status and rights of women at work, legal discrimination and violence against women, negative impacts of development, and issues of health, corruption and human rights; the enactment of Domestic Violence Act in 1994; the Malaysian Government’s endorsement (with reservations) in 1995 of the 1979 UN Convention To Eliminate All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW); the Fourth UN Conference On Women and its parallel NGO Forum On Women in Beijing (1995); the 1998 Malaysian Reformasi movement; and, the launching of the 1999 Women’s Agenda For Change as well as the Women Candidacy Initiative that launched Zaitun as a candidate.

However, Zaitun has a personal insight into the working of some election laws, in particular with regard to election ‘offences’. Her perception is that election offences committed by the ruling BN party were rife throughout the nation, and Selayang, her constituency, was no exception. However, she found that filing election petitions was not only costly, but rarely generated any form of redress from the courts. Instead she found her party in court for not filing a statement of accounts on time. This, Zaitun considers “one of those traps for new players”. Although they eventually sorted that out, it was still something that they had to deal with for almost three and a half years after the election (Zaitun 2004: 8).

vi. Changing perceptions
Zaitun and other like-minded women candidates may in the future benefit from more liberal gender construction that has slowly pervaded Malaysian society. There is an undercurrent of an increasingly liberal public’s greater awareness of cultural gender construction and willingness to adjust to the fact that women can be capable leaders. A professional man based in the cosmopolitan Klang Valley better sums up this trend, “I don’t care if they are men or women. What’s important is that they do their jobs well!”.

Just as significant is the changing perception among women themselves about their political efficacy. Zaitun and others like her are representatives of this new breed of women. They are well educated, have acquired experiences beyond Malaysian shores, have the necessary economic independence, have grassroots experience through civil society activism, and have had invaluable experience in various public leadership capacities. This combination of education, economic independence, leadership in social movements, professional experiences and public networking has promoted their high sense of political efficacy and confidence in their ability to effect change.

vii. Political opportunities
All political life is played out within parameters enforced by the state, whether or not they have been voluntarily agreed upon by citizens. Thus, official steps taken by the government give structure to evolving public trends. The 1989 Malaysian National Policy on Women (NPW) with its two main objectives being one of them. These objectives are firstly, to ensure an equitable sharing in the acquisition of resources, information, opportunities and benefits of development for men and women. It highlights that the objective of equality and justice must be made the essence of development policies which must be people-oriented so that women, who constitute half of the nation’s population, can contribute and optimally realise their potential. Secondly, to integrate women in all sectors of development in accordance with their capabilities and needs, in order to enhance the quality of life, eradicate poverty, ignorance and illiteracy, and ensure a peaceful and prosperous nation. These objectives are translated into action plans in eight sectors: national machinery for policy of integrating women in development , health, education and training, legislation, employment, politics, media and religion.

In politics, the government undertakes to initiate legislation and enforcement to ensure that women are fully involved in the political life of the nation. Firstly, it shall take steps to increase the recruitment, the nomination and the appointment of women to decision- and policy-making bodies at the national, state and local levels until a just representation is achieved; and, secondly, it promises to support the emergence of more women representatives in policy-making and at the executive levels in Parliament, state legislative assemblies, local governments and other related agencies (HAWA 1995: 19-20). The idea of 30% parity as suggested by the 1995 Beijing Conference has been popularly bandied about. However, the NWP has been slow in its implementation and this has not become a common reference point for the Malaysian general public. Thus, while it could be an empowering factor for Zaitun in her campaigns, it has not become so.

WCI and Political Empowerment
The Women’s Candidacy Initiative (WCI) is towards promoting the participation of women in the political process. Its aim is to move women’s voices from the periphery to the centre. Its philosophy is that “the seed of DEMOCRACY lies in the principle that the LEGITIMACY of the POWER to make decisions about PEOPLE’S LIVES, their SOCIETY and their COUNTRY should derive from a CHOICE by THOSE who will be AFFECTED”. And, for the initiative the latter means WOMEN. It believes that participation in parliamentary politics is one of the means to increase participation of society, especially women in decision-making processes thus giving them a share of the power to make decisions that would affect them. The idea of its formation was mooted in August 1998.

Allying with the BA alternative front, it created history in Malaysia by running the first Malaysian independent women’s candidate in the Tenth General elections held in November 1999. Polling 43% of valid votes, it slashed the winning margin for the incumbent candidate from the BN ruling coalition party but it did not win the Selayang parliamentary seat where its candidate, Zaitun, stood. However, WCI claimed “a resounding victory, though not in the conventional sense of the word!” for it believes that it had successfully created a bridge between political participation as party members and social activism through NGOs, created the space for women to participate in politics on their own terms, lessened fear of politics and shown it to be accessible enough to include a broad level of participation for women. In the context of Malaysian partisan ethnic politics, with its diverse racial background, WCI claimed yet another victory in the multi-racial cooperation sector. It received both national and international coverage.

WCI’s core members were about twenty dedicated women and men while its supporters and volunteers came from all walks of life and diverse ethnic backgrounds. The majority of them were younger women with an average age of thirty-three. Several were activists who had been involved in women’s rights activism for many years and more than half of the core members were also members of other women’s groups. Most of them had full-time jobs as activist, journalist, programme coordinator, teacher, tutor, marketing personnel, masseur, engineer, homemaker and students. Their original idea was to consider the possibility of fielding a small coalition of independent women candidates in the future general elections, beginning with the 1999 Election. This women’s coalition would be part of the Gagasan Demokrasi Rakyat, which was a broader coalition of NGOs and opposition parties. Its main thrust was to chart a fresh new path in Malaysian politics which they saw as inherently identified with race.

WCI addressed daily issues and concerns confronting women. It asked voters, especially women voters who form half of them, questions closest to women’s hearts : For the same work why are women paid less than men? Why is there no decent child-care to help women and men? Why are some laws better for men than for women? Why is it that every day in Malaysia, there are about four women abused, raped or violated? WCI pointed out that women made up half of the workers employed in factories, in business and in the government, that women who worked at home were also workers who contribute to the nation’s development and progress and that women do care about what is happening to the country and government. WCI campaign machinery highlighted the different laws and policies that discriminate against women, social and medical services that are being privatised and the inefficient and inadequate public transportation that are causing hardships to single mothers and low income groups. WCI’s promise is that it would advance the status of women and put an end to discrimination against women. WCI wants women to be more involved in the running of Malaysia and in the making of its laws. Its humanist and feminist take on society’s priorities made WCI’s calls for “a society that respects every human being, regardless of gender, race, class and religion”, “a more equal society for women” and “a government which can improve our children’s lives” touched many sincere hearts.

Zaitun emphasized both in her campaigns and in her election manifesto (Appendix A) that to vote for Zaitun, the WCI’s candidate, was to vote for what women were actually asking for: an open and transparent system that respects equal rights for women, fair and free judicial systems that respect the rights and needs of women, an end to all forms of discrimination, violence and abuse, equality in work opportunities and equal pay for equal work, social and medical services that are good and affordable for all women and most of all participation of women who prioritize women’s concerns policy-making levels. DAP backed her position in one of the leaflets that it printed for her campaign by calling for “vote for change” and that voting for Zaitun meant bringing the people back to Parliament, voting for justice and equality, freedom from corruption and cronyism, an end to oppressive laws, an end to discrimination against women, sustainable development, just and equitable distribution of wealth, return of local council elections, and efficient-affordable basic amenities: housing, water, electricity, health and education.

With the 1999 election over, WCI continues to make itself relevant to the people. Therefore, it declares its objectives today are to increase the awareness of the general public about women’s concerns and needs regarding more equitable attitudes, policies and laws, promote the participation of the general public, especially women, in decision-making and electoral processes, support women into decision-making positions and to hold office in the democratic process both in Parliament and in the Government. It plans to compile a manual based on its 1999 experience, “A Beginners Guide to Elections – How to Plan and Carry Out Your Own Campaign”, convert its original e-mail discussion list for organising and planning the candidacy into a women’s discussion list to encourage more discussion as well as for it to be a networking place for activists on women’s issues in the country, conduct trainings and seminars on women and decision-making and on “knowing your rights” and set up a resource centre to house data base to be used in its next election campaign. In short, WCI is not over yet. Its members and supporters believe it to be relevant and needed to effect the changes that it envisages in the Malaysian gendered political scenario. It prefers, however, to remain un-institutionalised.

Although WCI and Zaitun found their direct participation in the 1999 election inspiring, enlightening and empowering, they did not, however, participate in the 2004 elections. There were various reasons for this, of which perhaps, not least, was the change in the political scenario whereby the BN coalition had consolidated its position vis a vis the unprecedented challenge from the BA alternative front in the 1999 elections. Besides its traditional development projects, the BN basically did this via people-friendly approach and image, especially towards young voters who had been identified as the mainstay of opposition and progressive forces. The WCI members and leadership were perhaps burnt out by the experience and needed more time to recuperate. Furthermore in order to participate, they must also have full coffers.

LESSONS LEARNT AND RECOMMENDATION
In retrospect, there are many lessons learnt at various levels, i.e. the personal, organizational, legal, cultural and political levels. There are also many critical reflections and even harsh evaluation based on hind sights by WCI, Zaitun and other independent as well as not-so-independent analysts. Their offshoots are numerous recommendations and “how we/they could have done it better” views being offered. In fairness, there would probably be more gains for future election endeavours if we are to consider their positive values.

Firstly, Zaitun can be said to represent the progressive and feminist persona of contemporary women leadership model in Malaysia. A growing trend that may prove to be a significant plus factor for candidates such as Zaitun ̶ who has civil society activism as the foundation of her political career ̶ is perhaps the notion encapsulated in the slogan that is being popularized by the young women’s wing of UMNO established in 2001, Puteri UMNO, “less politicking more social service”. That may speak of a trend to come. Nonetheless, zeroing in on the chances of success for women candidates in Malaysian elections, Zaitun prefers to highlight the need to challenge the current elections paradigm which is also inherently gendered. Otherwise, as candidates, women would be caught needing the same 3Ms as their male counterparts: money, machinery and media as well as having to contend with the built-in advantages of candidates from the deeply entrenched incumbent BN party.

In assessing whether she personally felt WCI had made an impact, Zaitun conceded that it would be difficult to gauge just how much of the 43% valid votes that she garnered had to do with WCI’s candidacy and how much it had to do with the 1999 national political mood of anti-BN led government following the 1998 Anwar Ibrahim reformasi episode (Funston 1999, Weiss 1999). She discerned that many votes were indeed protest votes. This was highly evident in the big losses suffered by the ruling coalition in many seats and that her Selayang seat had also reaped the gains of what seemed to be the wind of change in Malaysian politics. Nonetheless, Zaitun is certain also that WCI’s initiative was being noticed and appreciated (Zaitun 2004: 9):

• Many were in fact curious that we non-party members – “normal people” as several young women put it – were able to run [in the election], when they had thought that it was the sole preserve of political parties.
• Several people came up to us after the elections, gleeful that we had given the incumbent a run for his money and that he really had to get his hands dirty for a change!
• Many women were encouraged by seeing us participate and wanted to help. From the woman fish-vendor who insisted on putting our posters around her fish stall to encourage other women to vote, or the young women who said they were voting for the first time because they think a woman can understand another woman, or the ethnic Indian domestic helper who said she was willing to give up the party she had voted for in so many years,to the women who spoke about women’s issues, to the elderly men who told us about their daughters who were adamant that women should be voted in.
• One woman party member declared that it just hit her why we were running the way we were: we could actually sit at the negotiating table with the men ̶ that’s a big difference!
• Many who supported and volunteered to campaign for WCI candidacy say that the experience was one of the most empowering experiences of their lives.

Earlier in her post-election review Zaitun had highlighted other significant lessons learnt from her own experience ranging from the financial aspect to the existing voter attitude in casting their votes. In addition, there was also the impact of public exposure and media coverage on her personal life. Zaitun said that she started to become very conscious about not being seen in particular places, not hugging her male friends in public or having male friends visiting her in her home, and was anxious about who was watching her. By her reckoning, it took her a few years to rediscover HER rhythm (Zaitun 2004: 8). During the campaign period itself, the WCI members and supporters, in particular those “strong, passionate, caring” women, developed mutual support and experienced acute sense of camaraderie. “We fought, we got upset with each other, we hugged each other, had meals and tea with each other, confided in each other . . . Some altercations lasted way after the elections. But our friendships lasted even longer.” Summing up the whole experience at the personal level, Zaitun observed that what was conventionally the domain of political parties became a source of pride and strength for individuals involved in WCI (Zaitun 2004:9).

In terms of recommendations, Zaitun is definitely of the opinion that the election process in Malaysia needs a radical overhaul. To her, as she made out in her post-election review earlier, there is a clear need to structure out the current gendered, privately-funded, and first-past-the-post election system. In order to achieve effective women participation and representation, the rules and boundaries that have previously been set by what she referred to as “the Malaysian state and all its machinery [that] seem to be largely male, Malay, Muslim and moneyed” must be replaced. With this in mind, WCI formulated a memorandum to the Government calling for several measures to be undertaken to remove discrimination against women and to actively encourage participation by

• Halting any further amendments to the election laws without fully studying the impact they will have on women
• To conduct a comprehensive study on how the current processes affect the participation of women
• Eliminate deposits for women candidates and set up special funds to support independent women candidates through the elections

Secondly, WCI itself has done some soul searching and self evaluation on its aims, limitations, strengths and opportunities. It hopes to set up a resource centre with the objective that it would be the base for the next election. The usefulness of an exhaustive data base on any constituency cannot be underestimated. Saira Shameem’s evaluation notes on the WCI campaign was positive about progress : “next one year: set up a center;, three years: help it grow; five years: run and win a parliamentary seat”. However, Zaitun pointed out also the need to walk the talk in that given that women’s rights to political participation cannot be advanced where there is a lack of basic freedoms to information, speech, association and assembly. These basic freedoms must be guaranteed and promoted through the abolition or repeal of acts that violate these fundamental rights. There should be the practice of more genuine democracy whereby the simple desire of those who are not into partisan politics or party involvement, but who want to be part of a participatory democracy, could be realised.

Thirdly, in the context of the larger Malaysian women’s movement, there have been some critical evaluations of the WCI experiment and experience. For example, Tan Beng Hui and Cecilia Ng (2003), both well-known academics and respected women activists in Malaysia, while applauding the WCI election participation initiative also highlighted a number of pertinent points in their analysis. Reflecting on the pluralism, complexities and tensions within the women’s movement when it came to political strategies and direction, they noted a couple of trends and alignments, namely that WCI attracted support from the younger generation and individuals while its contemporary, WAC, was backed by established women’s organisations and individuals (Tan & Ng 2003: 120-121) and that in contrast to WCI’s innovative move to be directly involved in the electoral process, WAC, while finding it necessary to engage in a certain amount of lobbying and advocacy work with relevant official bodies and individuals, maintains the familiar strategy of remaining outside formal politics and resisting crossing over into the official sphere (Tan and Ng 2003: 119).

In reflecting upon lessons learnt from WCI’s experience Tan and Ng (2003: 120-121) speculated at the possibility of greater success at the polls if WCI was “to seek formal backing by women’s NGOs and the like”. Although it is unclear as to the reasons why or what was meant by “seeking formal backing”, in their opinion, had this happened, the probability that WCI might have had “a greater pool of resources to tap into, as well as increased credibility” and more effective campaign by broadening their “support base”. Their recommendation is that the women’s movement needs to consolidate its own position by gaining strength through building more alliances with those who share its aspirations. In reviewing the WCI’s experience, there were various positive outcomes. These include the more vigorous note of definite critical awareness among women’s groups in general to develop “a more critical stance on how to deal with the gender-biased positions of political parties” (Tan and Ng 2003: 123), keen awareness that the backing of a strong and vibrant women’s movement is necessary for future attempts by women to enter the formal political arena and function effectively in representing women’s interests; and, the significance of coordinated political directions and strategies, while respecting the plurality of differences within the movement.

CONCLUSION
Zaitun and WCI have without a doubt showed up some new dimensions and possibilities in terms of alternative ways to center and give high profile to women’s issues and concerns in representative politics. At the same time their alliance with seasoned campaigners from the political parties, especially DAP and PAS, had also impressed the latter about a different modus operandi that they have been used to. These include: women can be independent leaders and organisers at that level;, a positive and engaged attitude towards problem solving;, a minimum confrontational and more negotiable leadership style; and a general emphasis on a democratic and collective responsibility decision-making style.

At the individual level, for women who are qualified and prepared to contribute to society through the nation’s elected legislature based on an independent platform, such as Zaitun, there must be a more concerted effort at breaking down barriers to women empowerment with regard to clearing a path to legislative bodies. Towards this positive vision, Zaitun is proposing a refreshing concept of a Parliamentary Gender Caucus that cuts across ethnic and party politics to address and resolve some of the issues that have been highlighted through her own experience. In Zaitun’s opinion, “this is one of many ideas on how we can improve the representation of women and ensure gender is on the agenda. Parliamentary Gender Caucuses do exist in other countries and we can learn a lot from those experiences.” In fact Zaitun has started some ground work on this idea and floated it among some like-minded women social activists and politicians. At the same time she also calls attention to other ideas such as getting the Elections Commission to institute temporary special measures on increasing the participation of women.

Society and nation should not be denied committed and capable services of elected women representatives. Not least, in a political system with a strong government like Malaysia, the government itself must have the political will to ensure the implementations of various legal and political instruments that are already in place in guaranteeing women’s fair passage to equal participation in all sectors. It must, for example, conscientiously promote and implement gender-sensitive policies. Such initiatives from the government would create a more empowering environment for women keen to serve society and nation via the electoral process. The media must conscientiously and consciously promote gender sensitive values with fair portrayal of women’s effectiveness in the public sphere. Community and national opinion leaders, from both within as well as outside political parties, must show disciplined commitment in inculcating recognition and appreciation for able, credible, responsible and accountable leadership regardless of sex.

Furthermore, there is a clear need to review and to restructure party mechanisms to ensure level playing fields for women to participate equally and to generate healthy politics truly committed to the betterment of women’s interests and public good. In this context, the issue of quota usually comes up. However, as pointed out by Saira Shameem, the introduction of 30% parity quota that is much discussed and argued about, will only achieve gender mainstreaming. But if there is no structural change, the gender biased or patriarchal power relations will still remain. Lastly, gender education of the general public is an enormous task but must be addressed. After all, at the end of the day, everything that women’s movements, social movements and political parties strive for are nothing less than the public good. It is only with such synergy between women and an empowering environment that will work towards the goals that Zaitun and WCI have set themselves to achieve. WCI can be said to have had fired the first salvo and, Zaitun, it’s fodder, succinctly summarizes what she represents: “I am about transformative politics, not alternative politics”.

REFERENCES

Funston, John, 1999. Malaysia: A Fateful September. Southeast Asian Affairs 1999. Singapore: ISEAS, pp. 165-72
Gurbaksh, Reena, 1999. Significant Women of 1999. The Star (Feature), p.5,8 & 9
Indramalar, S. 2005, Fighting for a Cause. The Sunday Star, 9 January 2005, p. 3 (Education)
Khoo Boo Teik, 2005. Limits to Democracy: Political Economy, Ideology and Ruling Coalition. In Mavis Puthucheary and Norani Othman (eds), Elections And Democracy In Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan, pp. 19-48.
Lai Suat Yan, 2003. The Women’s Movement in Peninsular Malaysia, 1900-99: A Historical Analysis. In Meredith Weiss and Saliha Hassan (eds), Social Movements In Malaysia. From Moral Communities to NGOs. London & New York: RoutledgeCurzon, pp. 45-74
Martinez, Patricia,. 2003. Complex Configurations: The Women’s Agenda for Change and the Women’s Candidacy Initiative. In Meredith Weiss and Saliha Hassan (eds), Social Movements In Malaysia. From Moral Communities to NGOs. London & New York: RoutledgeCurzon, pp. 75-96
Maznah Mohamad, 2002. At the Centre and Periphery: Contribution of Women’s Movements to Democratization. In Francis Loh Kok Wah and Khoo Boo Teik (eds), Democracy in Malaysia: Discourses and Practices. Surrey, Richmond: Curzon Press, pp. 216-40.
Nagaraj, Syamala, 1995. Malaysian Women Today. Kuala Lumpur: Women’s Affairs Division, Ministry of National Unity and Social Development
Joycelyn Tan, On PAS and Women (http://www.thesundaily.com/article.)
Rashila Ramli, 2005. Expanding women’s Political participation: Examining the Options. In Mavis Puthucheary and Norani Othman (eds), Elections And Democracy In Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan, pp. 205-221.
Roslina Ismail, 2005. Would Muslim Women be Possible to Participate in Politics? Perceptions among the Muslim Men in Terengganu. Paper presented at the Fourth International Malaysian Studies Conference, 3-5 August 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia
Saliha Hassan, 2000. “Muslim Women Participation: More Visible in a Transforming Civil Society”. A paper presented at the 52nd Association for Asian Studies Annual Meeting in San Diego, USA, March 9-12
Saliha Hassan, 2004. Women in the 2004 Malaysian General Election. Buletin SAMA (Southeast Asian Association For Gender Studies, Malaysian Branch), Jan-June, p. 4
Tan Beng Hui & Cecilia Ng, 2003. Embracing the Challenge of Representation: The Women’s Movement and Electoral Politics in Malaysia. In Francis Loh Kok Wah and Johan Saravanamuttu (eds), New Politics in Malaysia. Singapore: ISEAS, pp. 107-126
Weiss, Meredith L, 1999. What will become of Reformasi? Ethnicity and Changing Political Norms in Malaysia. Contemporary Southeast Asia, vol. 21, no. 3, December, pp. 424-50
Zaitun Kasim, 2004. Presentation On Participation in Political and Public Life: The Experience of Running as an Independent Women’s Candidate. Paper presented at Regional Consultation on Women’s Right to Participate in Political and Public Life (Article 7 & 8 of CEDAW). Jakarta, Indonesia, 9-12 December 2004.

E-POLICE DAN PELAYANAN PRIMA POLTABES

2008-09-10T21:28:00.000-07:00

E-POLICE DAN PELAYANAN PRIMA POLTABES
(SMS Centre 081541007811)
OLEH:
Ariefaldi Warganegara
(Ajun Komisaris Polisi, Kapolsek Teluk Betung Utara)

Pemerintah Indonesia di era reformasi jika dibandingkan dengan era sebelumnya banyak menghadapi tekanan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam bekerja. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus mencari terobosan-terobosan yang positif dalam menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut. Salah satunya adalah dengan E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik.

Pada saat ini E-Government semakin berperan penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Transformasi traditional government menjadi electronic government (E-Government) telah menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Inisiatif E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Hal tersebut telah dilanjutkan dan ditindaklanjuti pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

E-Police dan Poltabes Bandar Lampung

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai bagian integral dari Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk menerapkan E-Government tersebut di dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Institusi yang mengemban tugas pokok yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Pertama, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, Menegakkan hukum, dan Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diatas, akhirnya juga membuat Polri tidak dapat terlepas dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya yang lebih baik dan lebih berorientasi kepada masyarakat. Hal tersebut haruslah disikapi oleh institusi Polri secara bijak, arif, benar dan tepat, sehingga tuntutan dan harapan masyarakat tersebut dapat terwujud dan tujuan dari organisasi Polri juga dapat tercapai sesuai dengan harapan bangsa dan negara ini.
Untuk itulah pada saat ini Polri telah memperkenalkan E-Police (Electronic Police) sebagai bagian dari implementasi E-Government dalam dimensi yang lebih mikro tentunya. Harapan masyarakat tersebut bukan suatu yang mudah untuk dilakukan mengingat selama ini fenomena pelayanan yang kurang memuaskan masih sering menjadi pembicaraan dan mengundang berbagai kritik dari masyarakat terhadap institusi Polri.

Masyarakat sering mengeluh terutama disampaikan di berbagai media massa terhadap pelayanan yang dilakukan oleh instansi Polri itu sendiri. Beberapa contoh keluhan masyarakat yang merasakan rendahnya pelayanan yang dilakukan oleh Polri diantaranya adalah, Pertama, Pelayanan Polri dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli masih ditemukannya kurangnya pemahaman anggota akan tugasnya serta kurangnya merespon secara cepat dalam menanggapi laporan oleh masyarakat. Kedua, Pelayanan SIM, STNK, dan BPKB masih belum optimal dan masih ditemukannya pungutan liar (pungli) oleh anggota Polri. Ketiga, Masih adanya diskriminasi dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, maka semakin tinggilah tuntutan masyarakat kepada Polri akan pelayanan kepada mereka. Masyarakat mengharapkan Polri dapat membantu mereka dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Masyarakat juga mengharapkan petugas polisi dapat datang secepat mungkin ke tempat yang membutuhkan pertolongan polisi.

Pada dasarnya masyarakat cenderung enggan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sesuatu hal karena hal itu akan membuang waktu, biaya dan tenaga mereka. Jelas masyarakat tidak akan mau dirugikan akan hal ini. Keterbatasan alat komunikasi serta sarana mobilisasi sangat mempengaruhi kecepatan dan kesigapan petugas Polri dalam menanggapi laporan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu terobosan yang dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan Polri terutama dengan anggota yang melakukan tugas pelayan di lini terdepan.

Dan, Electronic Police (E-Police) tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan Polri dalam upaya menyikapi tuntutan masyarakat khususnya di bidang pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat menginginkan terwujudnya situasi keamanan yang kondusif sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang, tentram dan dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari tanpa ada gangguan.

Poltabes Bandar Lampung sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki permasalahan dan tuntutan yang sama dalam konteks memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya, Poltabes Bandar Lampung juga merespon dengan positif masalah tersebut dan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Electronic Police sebagai salah satu alat pelayanan Polri terhadap masyarakat juga telah diupayakan implementasinya di Poltabes Bandar Lampung. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan Short Message Service Centre (SMS Centre) dengan nomor 081541007811

Saat ini bantuan dari masyarakat terhadap tugas polri dirasakan masih sangat minim. Masih banyak ditemukannya masyarakat enggan untuk melaporkan atau menghubungi kantor polisi untuk melaporkan sesuatu hal. Banyak hal yang menjadi alasan akan hal tersebut, diantaranya adalah petugas yang tidak simpatik, terkesan angkuh dan bahkan tidak perduli terhadap masyarakat yang melapor dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor sarana prasarana yang ada.

Dengan adanya SMS Centre 081541007811 tersebut diharapkan kedepan dapat meminimalisasi hal tersebut diatas. Pun, melalui electronic police tersebut khususnya SMS Centre itu, Poltabes Bandar Lampung berupaya agar hal-hal tersebut dapat diatasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu kejadian atau memerlukan bantuan polisi dapat lakukannya melalui SMS Centre tersebut. Dengan SMS Centre ini Poltabes Bandar Lampung berupaya menanggapi dan merespon setiap laporan yang diterima agar harapan masyarakat dapat tercapai dan dapat menimbulkan citra yang positif dari masyarakat kepada Polri mudah-mudahan....

Professor Shamsul Receives Fukuoka Prize 2008

2008-09-08T20:01:00.000-07:00

Professor Shamsul ab's speech in Japan Embassy

Future of Labour Party..

2008-09-08T19:58:00.000-07:00

Giddens interview in Riz Khan Show (Al Jazeera)....

TOMYAM POLITIK THAILAND JILID II

2008-09-08T19:48:00.001-07:00

TOMYAM POLITIK THAILAND JILID II
Oleh
Arizka Warganegara

Tomyam Politik begitulah gambaran secara sederhana dinamika politik di negara ini, semua orang mengetahui apa itu Tomyam, sejenis masakan khas Thailand yang terdiri dari banyak rempah-rempah dan bisa dicampur dengan berbagai macam panganan seperti daging sapi, sea food, daging ayam, begitu banyak jenis rempah-rempah yang harus dijadikan bumbunya membuat makanan ini sukar untuk dibuat.

Beberapa tahun yang lalu Thaksin Sinawatra sebagai Perdana Menteri digulingkan secara inkonstitusional, dengan jalan kudeta militer tidak berdarah, yang kemudian jalan tersebutlah melanggenggkan PPP (People Party) menjadi pemenang dalam pemilu yang diselenggarakan pasca tumbangnya rezim Thaksin Sinawatra. Hal itulah yang pada akhirnya memilih Samak Sundaravej sebagai Perdana Menteri. Dan apa yang telah terurai diatas adalah bagian dari skenario Tomyam Politik Thailand Jilid I.

Sedangkan apa yang terjadi dengan Politik Thailand hari ini adalah kelanjutan dari skenario tersebut, Tomyam Politik Thailand Jilid II, kenapa? situasi politik tidak menentu Thailand hari ini harus diakui sebagian besar kontribusinya akibat elit-elit politik Thailand tidak mampu menyelesaikan secara tuntas persoalan politik internal mereka pasca tumbangnya Thaksin.

Selama ini Politik Thailand selalu dalam dilema ini sama seperti apa yang Thailand alami sekarang model politik yang tidak berpola karena banyak “rempah-rempah politik ala tomyam” itu tadi membuat teater drama politik di Negara ini susah juga untuk diprediksi.
Kita tentunya masih ingat manakala banyak aktivis pro demokrasi yang di-driving oleh para akademisi kampus melakukan unjuk rasa besar-besar beberapa bulan yang lalu yang kemudian membuat politik di Negara gajah putih itu berhenti sejenak. Kemudian Thaksin berhenti sejenak dari tumpuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri walaupun partai Thai Rak Thai menang besar dalam pemilu sebelumnya.
Setelah beberapa lama kemudian Thaksin kembali menempati posisinya sebagai Perdana Menteri, tidak jelas apa konsesi yang dibangun oleh Thaksin kepada pihak oposisi pada saat itu sehingga Thaksin dapat dudukkembali sebagai Perdana Menteri. Walaupun kembali digulingkan oleh kudeta tidak berdarah Militer di bawah Jenderal Sonthi.
Mayoritas warga Bangkok awalnya mempunyai ekspektasi yang berlebihan, bahwa dengan dipaksa mundur (kudeta-red) atas Perdana Menteri Thaksin Sinawatra dan kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Samak Sundaravej maka Thailand akan kembali menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai kestabilan politik baik.
Akan tetapi ternyata tesis itu juga tidak kunjung benar, manakala beberapa hari ini banyak sekali demonstran yang dikoordinir oleh Aliansi untuk Demokrasi mengutip Harian Die Presse Austria beberapa hari lalu dalam website DEUTSCHE WELLE, Awalnya, unjuk rasa di Thailand terkesan damai, sebuah Aliansi untuk Demokrasi yang terdiri dari guru besar, bankir dan warga muda ibu kota bertemu dalam ajang santai di malam hari,berdiskusi hangat membincangkan kepenatan mereka terhadap demokrasi gaya barat sehingga mereka kemudian melakukan sebuah perlawanan nilai.

Pada bagian lain, stasiun TV Al Jazeera menayangkan wawancara khusus terhadap situasi politik di Thailand akhir-akhir ini. Dalam acara East 101, minggu 7 september 2008, seorang mantan menteri Thailand Jakrapob Penkair menyatakan bahwa pada dasarnya dia setuju dengan demokrasi akan tetapi jika memperjuangkan demokrasi harus dilakukan dengan pemogokan terhadap public uttilities seperti air dan listrik itu yang menjadi sangat tidak rasional.

Saat ini ada kesan bahwa sebagian besar masyarakat Thailand merindukan sebuah rezim yang otoriter di bawah Raja Bhumibol asalkan makmur, sebuah kejenuhan yang saya pikir wajar-wajar saja bagi masyarakat Thailand, apalagi selama ini Thailand menjalankan sebuah rezim demokratis ala barat jauh sebelum Indonesia ataupun Filipina melakukan hal tersebut, dan akan tetapi tidak juga mempunyai dampak positif terhadap kemakmuran rakyat mereka.

Politik di Thailand bagi para pemerhatinya merupakan sebuah drama kolosal yang unik kenapa? di negeri gajah ini, Kudeta dan Tomyam adalah bagian yang tidak pernah terlepaskan dari tradisi politik dan kultur masyarakat Thailand.
Membincangkan politik di Thailand maka ada dua hal yang menonjol, pertama adalah peran Raja Thailand (Bhumibol-red) sendiri, kedua adalah peran Militer dalam dinamika politiknya.
Untuk memahami bagaimana peran Militer dalam Politik Thailand, Saya akan sedikit menggambarkan perjalanan politik negara ini dari masa lampau sampai dengan politik Thailand Kontemporer.
Kajian John Fuston (2000) dalam buku Goverment And Politics In South East Asia yang diterbitkan oleh Institute of South East Asia Studies, Singapura layak dijadikan referensi untuk mendalami Politik Thailand. Dimulai dengan kerajaan Sukhotai yang bermula pada tahun 1250 yang kemudian dilanjutkan oleh kemaharajaan Ayudha pada tahun 1351. Medio 1767 sampai dengan 1855 adalah masa di mana kemaharajaan Thonburi atau Bangkok berkuasa.
Bangkok atau masyarakat Thailand juga sering menyebutnya sebagai Thonburi adalah sebuah bentuk kemaharajaan lanjutan setelah kemaharajaan Ayudha Runtuh. Berangkat dari sisi kultural itulah yang kemudian membuat peristilahan atau kata Bangkok diabadikan menjadi nama ibukota negara Thailand.
Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut. Terdapat 2 (dua) tokoh dibalik reformasi politik tersebut yaitu Phibun Songkram dari pihak militer dan Dr. Pridi Phanomyong dari pihak sipil.
Momentum itu yang menjadikan Thailand kelak menjadi salah satu negara yang penuh dengan teaterikal politik paling panas di kawasan ini. Hampir tidak ada pergantian kekuasaan di Negara ini berjalan dengan tertib dan lancar, jika tidak kudeta maka penggulingan kekuasaan melalui aksi masa menjadi pilihan yang biasa untuk menjatuhkan pemimpin di negara ini.
Dan pada akhirnya, jika kemudian Samak Sundaravej turun dari kursi Perdana Menteri maka hal ini akan menambah daftar panjang perjalanan politik Thailand yang selalu diwarnai oleh ketidaktentuan supra struktur politik negara tersebut. Wallahua’lam Bishawab

Giddens' Opinion, The Future of Labour Party

2008-09-08T19:43:00.001-07:00

Giddenian...

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ( LPSK )

2008-09-08T11:50:00.000-07:00

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ( LPSK )
(Sebuah Komentar dan Harapan)
Oleh:
Ariefaldi Warganegara
(Ajun Komisaris Polisi, Kapolsek Teluk Betung Utara)

Saksi merupakan salah satu unsur yang sangat di perlukan dan penting dalam keberhasilan suatu proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Hal tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas pelaporannya sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan perlidungan tersebut maka diharapkan akan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya.

Perlindungan yang ada pada saat ini hanyalah terbatas pada tersangka atau terdakwa yang diatur pada UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akhirnya pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU no. 13 tahun 2006 sebagai upaya perlindungan Saksi dan Korban dari tindakan semena-mena dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU no. 13 tahun 2006. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban. Hingga saat ini LPSK tersebut belum terbentuk masih dalam tahap seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Pada saat ini penulis akan memberikan masukan-masukan untuk LPSK yang akan dibentuk dalam membantu menjalankan tugas nantinya setelah LPSK tersebut sudah berjalan.

HARAPAN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) itu terbentuk atas dasar Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Karena itu maka segala operasional dan tindakan dari LPSK tersebut harus sesuai dengan yang tercantum pada UU tersebut.

Menurut undang-undang, LPSK tersebut berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Penulis menyarankan agar dalam membuat perwakilan tersebut harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan jumlah kasus yang ada. Penulis menyarankan agar minimal setiap kabupaten atau kota di Indonesia ini memiliki perwakilan LPSK sehingga dapat meng-cover seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal pertanggung jawaban LPSK bertanggung jawab pada Presiden dan membuat laporan secara berkala kepada DPR. Saran penulis agar pelaporan tersebut juga berjenjang kepada DPRD setiap Propinsi dan DPRD tiap kabupaten/kota sesuai tempat perwakilan LPSK. Hal ini terkait dengan partisipasi pemerintah daerah dengan pemberian dana oleh pemerintah daerah dalam membantu operasional dari lembaga tersebut.

Hal ini juga terkait dengan hubungan LPSK dengan lembaga-lembaga lainnya. Saran penulis agar disesuaikan dengan tempat-tempat perwakilan LPSK tersebut, misalnya untuk tingkat propinsi maka hubungannya dengan Pemda Propinsi, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan tinggi, Polda dan lembaga-lembaga lainnya. Dan juga harus dibuatkan semacam MOU ( memorandum of understanding ) antar lembaga-lembaga tersebut agar adanya pengikatan antar mereka. Hal ini juga harus dapat di rinci secara detail dan terperinci di dalam Peraturan Pemerintah agar siapa berbuat apa dapat benar-benar jelas dan tidak terjadi kerancuan. Sesama lembaga tersebut juga disarankan agar terjadi hubungan pengawasan sehingga tidak ada lembaga-lembaga tersebut yang menyimpang dari tugasnya.

Sesuai dengan pasal 28 UU no. 13 tahun 2006 tentang pertimbangan persyaratan tentang perlindungan Saksi dan Korban, saran penulis agar nantinya benar-benar menterapkan secara konsekuen dan mohon agar pertimbangan yang diberikan tersebut benar-benar sudah sesuai dan pantas diberikan untuk Saksi dan atau Korban dengan memperhatikan dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta keadilan masyarakat luas.

Untuk masalah tata cara pemberian perlindungan yang sesuai dengan pasal 29, saran dari penulis adalah agar LPSK nantinya lebih proaktif jemput bola khususnya untuk kasus-kasus menonjol dan berefek yang luas kepada msyarakat. Karena bila kurang proaktif maka hanya akan mengurus kasus-kasus yang diajukan oleh Saksi atau Korban saja, padahal tidak menutup kemungkinan Saksi atau Korban tersebut tidak mengajukan dengan banyak faktor penyebab padahal dalam kenyataannya perlu adanya perlindungan untuk mereka.

Dalam hal pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban, menurut saya harus benar-benar memperhatikan kebebasan dan Hak Asasi Manusia dari para Saksi dan Korban tersebut. Karena pernyataan tersebut dikhawatirkan akan membuat Saksi dan Korban tersebut menjadi terkekang dan terlalu diatur dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon agar anggota LPSK lebih fleksibel akan hal ini dan tetap memperhatikan psikologis jiwa dari Saksi dan Korban tersebut.

Sesuai pasal 31, maka LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi atu Korban termasuk keluargannya. Hal ini harus di rinci dahulu yang dimaksud dengan keluarga, karena bangsa Indonesia ini yang dimaksud dengan hal tersebut sangatlah luas, dan belum tentu hanya keluarga dekat saja yang sangat berpengaruh kepada Saksi atau Korban tersebut, tetapi ada keluarga-keluarga lain yang mempengaruhi kehidupan Saksi atau Korban tersebut. Mohon untuk hal ini benar-benar dipertimbangkan secara matang dan fleksibel sesuai keadaan di lapangan. Dan dalam hal ini bukan hanya perlindungan secara fisik saja ( keamanan dan kerahasiaan ) yang perlu diperhatikan, tetapi LPSK juga harus memperhatikan tentang bantuan medis dan psikologis dari Saksi atau Korban dan keluargannya. Hal ini juga penting dan mohon untuk menjadi perhatian dari para anggota LPSK tersebut.

Dalam hal ketentuan tentang jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan kepada Saksi atau Korban, mohon agar hal ini dapat dilakukan secara transparan dan seadil-adilnya, mohon agar hal tersebut benar-benar dipertimbangkan secara sangat matang dari semua aspek dan detail tentang kebutuhannya serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas dan negara kita yang tercinta ini.

Penulis berharap nantinya para anggota LPSK ini benar-benar bekerja dengan keras dengan menggunakan hati nuraninya dan benar-benar menyadari akan tugas pokok dan tujuan dari pembentukan lembaga ini oleh negara.

Demikian beberapa hal yang dapat diberikan masukan untuk LPSK yng hingga saat ini belum terbentuk, masih dalam tahap seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dari Presiden. Harapannya agar LPSK ini benar-benar menjadi suatu lembaga yang sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sesuai dengan harapan awal dibuatnya UU No. 13 tahun 2006 oleh wakil rakyat Indonesia yaitu DPR RI bersama dengan Pemerintah. Semoga, amin...

Pesan Damai untuk Pemilihan Gubernur Lampung

2008-09-07T22:33:00.001-07:00

Pesan Damai untuk Pemilihan Gubernur Lampung

Arizka Warganegara

Dosen FISIP Universitas Lampung

"Pra dan pasca-Pilkada Lampung mesti damai." Itulah pesan dari seorang Paman yang tinggal di Kanada via e-mail kepada saya. Betapapun beliau kini tinggal nun jauh di sana, akan tetapi kecintaannya terhadap damainya Lampung tidak bisa dilupakan.

Tulisan ini mungkin adalah bagian dari respon terhadap keinginan begitu banyak perantauan Lampung yang tidak tinggal di Lampung mengenai kekhawatiran akan konflik pra dan pasca-Pilkada Gubernur Lampung.

Adagium lawas, politics is the art of possible (politik adalah seni serbamungkin), tetap menarik dicermati. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak diprediksi menang ternyata menang. Dua kasus teranyar dalam konteks pilkada adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Pasangan Hade dan Syampurno telah membalikkan semua logika matematika politik bahwa satu ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat dan seterusnya. Jika mengacu pada logika matematika politik yang pernah dikembangkan sekolah-sekolah politik terkenal dunia seperti di Universitas Harvard pun hasilnya mengatakan seharusnya yang menjadi gubernur di Jabar dan Sumut adalah pasangan Agum atau Dani atau Triamtomo di Sumut.

Lain ilmuwan politik lain pula pandangan seorang guru antropologi sewaktu SMA dahulu, dalam kelas Pak Guru mengatakan politik itu merupakan penggalan dari dua kata, poly dan taktik, yang berarti banyak taktik. Jadi politik identik dengan permainan banyak taktik, jika ingin berpolitik praktis, perbanyaklah taktik, kecenderungan politisi ulung pasti senang bermain catur. Kita masih ingat tentunya dengan instrumen caturlah seorang Napoleon Bonaparte mencoba belajar menaklukkan dunia.

Lain kasus Napoleon lain pula kasus seorang teman, dia lihai bermain catur--toh tetap gagal menjadi anggota DPR, lagi-lagi ternyata korelasi ini juga dipertanyakan, ah ternyata politik praktis adalah medan yang untouchable dan unpredictable.

Pesan Damai

Secara akademik dalam teori conflict fuctionalism terdapat konsep deprivation dan sense of injustice. Sebuah konsep mengenai perasaan dirugikan atau sesuatu yang tidak adil. Sesuatu yang tidak adil dipersepsikan sebagian besar ilmuwan merupakan akar konflik.

Sedangkan dalam konteks sudut pandang, konflik dapat dilihat sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial pada bagian lain konflik juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang berfungsi secara irasional, patologis dan tidak berfungsi secara sosial.

Dalam pengamatan saya terdapat dua model konflik akibat pilkada, yaitu konflik pra-pilkada dan konflik pasca-pilkada. Model tersebut terekam dalam anatomi konflik politik di Lampung yaitu, konflik politik pra-pilkada terbagi dalam dua bentuk konflik.

Pertama, konflik internal elite politik, yaitu sebuah konflik yang terjadi di internal elite partai politik sebagai contoh misalnya konflik yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung dan PAN Kota Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu. Kedua, konflik antarelite politik sebagai contoh misalnya konflik antara kelompok pro dan kelompok kontra SK 15.

Sedangkan konflik pasca-pilkada akan terbagi dalam dua model. Pertama, konflik antara elite dan akar rumput (grass root). Kedua, konflik antarmassa akar rumput, biasanya konflik ini terjadi pascapenghitungan suara pemilukada sebagai contoh teranyar misalkan konflik di Maluku Utara antara pendukung Thayb Armayn-Gani Kasuba (Partai Demokrat, PKS dan PBB ) dan Dr. Abdul Gafur-Abdurrahmin Fabanyo (Partai Golkar, PAN serta Partai Demokrasi Kebangsaan).

Beberapa pilkada yang telah berlangsung di Indonesia secara umum, terlihat terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab konflik. Pertama, penyelenggara (KPU) tidak fair, modusnya, penggelembungan suara, pendataan tidak valid, proses registrasi pemilih "ada permainan".

Kedua, birokrasi tidak netral, modusnya penggunaan birokrasi sebagai mesin pendulang suara. Ketiga, terlampau banyaknya golput, data terakhir LSI (rata-rata tingkat golput pilkada antara 25% dan 30%) akan menimbulkan persoalan pada legitimasi politik dan hal tersebut secara teknis akan mengganggu keseimbangan pemerintahan.

Keempat, Terlampau "bermainnya" golongan hitam sebuah kelompok yang seharusnya menjadi punggawa masyarakat sipil, akan tetapi dalam kenyataanya memilih bermain secara tidak fair dalam konstelasi politik.

Bagi saya, terdapat lima hal yang dapat dikedepankan sebagai solusi alternatif untuk menekan konflik akibat pilkada. Pertama, diperlukan sebuah permufakatan bersama mengenai nilai dalam pilkada atau sebuah konsensus bersama. Semua pihak yang terlibat perlu duduk bersama menciptakan kesepakatan atau konsensus lokal untuk mengantisipasi konflik dan gejolak, dan perlu juga disepakati bagaimana mengatasi konflik jika ini terjadi kelak.

Sebagai contoh, secara teknis sebelum ajang ini dimulai para elite yang bertanding dan para tim suksesnya perlu menyepakati beberapa hal misalkan bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan penghitungan suara.

Kedua, para calon dan tim suksesnya tidak mengembangkan isu-isu sensitif seperti suku, agama, dan ras dalam tema-tema kampanye pilkada. Ketiga, mempertegas peran para akademia kampus untuk menjadi ikon penyeimbang dari elite-elite lokal.

Keempat, berharap pada netralitas peran birokrasi daerah (pemda dan DPRD). Kelima, KPUD sebagai penyelenggara diharapkan netral dan profesional.

RAMASAMY DAN TSUNAMI POLITIK MALAYSIA

2008-09-07T22:31:00.001-07:00

RAMASAMY DAN TSUNAMI POLITIK MALAYSIA
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen Unila)

Political Tsunami!!, itulah headline news dalam salah satu harian berbahasa inggris terbesar di Malaysia sesaat setelah hasil pemilu Malaysia yang mengejutkan bagi kalangan Barisan Nasional (Koalisi Pemerintah).

Pada awalnya hampir tidak ada yang menarik ketika membicarakan Malaysia dari sudut pandang politik, politik di negeri jiran ini tidak sedinamis politik Indonesia pasca reformasi 1998 hanya berbeda kelas sedikit pergolakannya jika dibandingkan dengan politik Indonesia di era Orde Baru. Tidak ada kemerdekan berbicara, kemerdekaan Pers bahkan kemerdekaan mengolok-olok pemerintah ala Indonesia pun tidak dipunyai oleh rakyat negeri jiran ini, dan jika hal tersebut dilakukan oleh mereka maka Internal Security Act (UU Subversif) siap menghadang dan memasukkan mereka dalam penjara.

Akan tetapi setelah mmbaca Buras Pak Bambang Edisi Selasa 11 Januari 2008 berjudul Dagelan Mengubah Malaysia dan Tajuk Lampost pada tanggal 13 maret 2008, ketidak-menarikan politik Malaysia berubah menjadi menarik, apalagi Pak Bambang kemudian menyinggung soal kemenangan P.Ramasamy terhadap Menteri Besar (Gubernur) Negara Bagiah Pulau Penang, Tan Sri Koh Tsu Koon, menjadi menarik karena buat saya P.Ramasamy merupakan sosok yang sangat saya kenal sebagai Dosen mata kuliah Ekonomi Politik dan Politik Internasional.

Sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Profesor Ilmu Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia medio 2005. Peran Ramasamy dalam membesarkan departemen ilmu politik UKM begitu besar, bersama dengan Prof. Harold Crouch dan Assoc.Prof. Saliha Hassan mereka bahu-membahu membanguan depertemen tersebut.

Prof. Rama begitulah kami biasa memanggilnya, seorang yang bersahaja pada siapa saja apalagi dengan mahasiswanya, seorang yang ramah namun penuh dengan pendirian adalah sosok dosen yang selalu membuka bilik pribadinya untuk anak-anak didiknya, mulai dari mahasiswa S-1 sampai dengan S-3 untuk berdiskusi panjang dengan beliau, dimulai dari kajian-kajian politik terbaru sampai dengan pesoalan yang sifatnya sangat pribadi, meminjam uang sekalipun untuk membayar biaya spp kuliah akan beliau berikan jika alasan itu sangat logis.

Sebagai sesosok seorang dosen, Prof. Rama merupakan sebuah pribadi yang menarik, sebuah contoh ideal seorang dosen, cerdas secara intelektual dan stabil secara emosional, selalu terbuka kepada mahasiswanya, meminta maaf jika datang tidak on time atau jika ada temu janji dan tidak bisa menepati waktu yang telah disepakati. Sikap adiluhur sesosok dosen yang sangat jarang kita temui di republik ini.

Dikalangan akademik Malaysia dan Internasional beliau juga mempunyai peran yang tidak dapat dianggap remeh. Peneliti senior di ISEAS Singapura, Profesor Tamu di University of Kassel, Jerman bahkan beliau sering sekali diminta untuk menjadi pembicara dalam forum-forum internasional yang membicarakan hak-hak buruh di Malayasia dan dunia. Oleh karena ketenaran Prof.Rama dalam bidang ekonomi politik buruh, hal ini yang kemudian membuat Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjuk beliau sebagai salah satu penasihat organisasi PBB tersebut.

Pada bagian lain, aktivitasnya sebagai ‘orang dekat’ GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang kemudian membuat Pemerintah Malaysia gerah, Prof. Rama dituding banyak mencapuri urusan luar negeri Indonesia, salah satu buktinya adalah Kepergian Prof. Rama ke Helsinki pada saat gencatan senjata antara Pihak RI dan Pihak GAM, yang hal tersebut kemudian menjadi kambing hitam pemerintah Malaysia kala itu.

Padahal menurutnya, kepergian ke Helsinki pada saat itu hanya untuk menemui salah satu sahabatnya yang kebetulan juga pentolan Gerakan Aceh Merdeka. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan pembenar Pemerintah Malaysia untuk tidak melanjutkan kontrak Prof. Rama sebagai dosen Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kemenangan P. Ramasamy terhadap Tan Sri Koh Tsu Koon (Menteri Besar= Gubernur) Pulau Penang sebenarnya diluar dugaan, maklum selama ini dalam tradisi politik di Malaysia, Penang adalah basis pemilih Barisan Nasional, dan tradisi di pulau ini selalu keturunan Ras Cina yang menjadi Menteri Besar. Apalagi Prof. Rama adalah seorang yang berasal dari keturuan Tamil India.

Tapi bagi yang paham akan kemampuan intelektual dan jaringan buruh internasional yang dimiliki oleh Prof. Rama, maka hal ini adalah sebuah kewajaran politik, dengan kapasitas intelektual yang mapan, jaringan yang kuat maka tidaklah mengejutkan kemenangan Prof. Rama atas Tan Sri Koh Tsu Koon di Daerah Pemilihan Batu Kawan diperoleh dengan suara yang cukup meyakinkan unggul mayoritas 9,485 suara.

Jika ditilik dari isu, sebenarnya kemenangan Prof. Rama di Daerah Pemilihan Batu Kawan disebabkan oleh keinginan masyarakat Pulau Penang yang menginginkan sebuah perubahan, dimata sebagian masyarakat Pulau Penang Tan Sri Koh Tsu Koon kurang dapat melakukan perubahan secara signifikan hal ini dibuktikan dengan semakin menurunya ketertarikan investor untuk berinvestasi di Pulau Penang, kepergian beberapa perusahaan MNC besar menjadi bukti nyata hal tersebut.

Di level nasional BN kehilangan dua per tiga kursi parlemen (199 dari 219 kursi), menjadi tinggal 140 kursi. Juga kehilangan kontrol atas beberapa negara bagian, Kedah, Selangor, dan Perak yang sebelumnya hanya kelantan saja yang menjadi milik Barisan Oposisi.

Dengan munculnya tokoh-tokoh ayar dalam barisan oposisi seperti Nurul Izzah, Prof.Rama dan nanti kemungkinan besar disusul oleh Anwar Ibrahim karena dimungkinkan di Malaysia diadakan pemilu kecil susulan yang berfungsi menggantikan anggota parlimen yang mangkat atau mengundurkan diri. Maka kedepan politik di Malaysia akan lebih berdinamika dan bagi Barisan Nasional hal ini merupakan sebuah tsunami politik yang akan sekali lagi mengguncang posisi mereka sebagai elit berkuasa di negeri jiran, dan bagi Prof. Rama, kami hanya bisa mendoakan semoga karir sebagai politisi secemerlang karirmu sebagai akademisi, semoga...

PEREMPUAN DAN KOMODITAS POLITIK

2008-09-07T22:30:00.002-07:00

PEREMPUAN DAN KOMODITAS POLITIK
(Merespon Kontroversi Julia Perez dan Dewi Persik)

Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

...”hitamlah hitam burung merpati kalaupun hitam menawan hati...hitamlah-hitam si gula jawa walaulah hitam manis rasanya...buahlah manggis buah rambutan walaulah hitam jadi rebutan...jalan-jalan ke kota paris banyak rumah berbaris-baris, biar mati diujung keris asalkan dapat adik yang manis”...

Beberapa pantun dalam lagu melayu diatas telah memberikan sebuah penafsiran yang jelas mengenai bagaimana leluhur kita menempatkan perempuan pada posisi yang penting bagi kaum lelaki dan tentu saja bermartabat. Penafsiran bahwa lelaki sangat mungkin bermitra dalam konteks dan dimensi apapun dengan perempuan adalah sebuah pesan jelas yang hendak disampaikan dalam lirik lagu tersebut. Pantun dalam lagu Melayu diatas membuktikan betapa agungnya seorang perempuan di mata leluhur kita, jauh sebelum gerakan feminis di Eropa dan Amerika Serikat meneriakkan dan melakukan hal ini di era 1990an.

Bertolak belakang dengan hal tersebut, beberapa hari ini terdapat dua hal yang menghebohkan dan tentu saja menggemparkan, kasus yang menimpa Julia Perez dan Dewi Persik, kasus ini menjadi menarik tidak hanya buat kalangan selebritis dan politisi saja akan tetapi juga pesan tersebut sampai pada semua level masyarakat. Dan betapapun berita-berita sumir tersebut sangatlah mendeskriditkan posisi perempuan Indonesia, sehingga harus dikatakan hari ini posisi perempuan Indonesia berada pada titik terendah, dalam dimensi yang lebih luas bertolak belakang dengan cita-cita R.A Kartini.

Artinya bahwa kedua peristiwa tersebut baik kasus Album Kamasutra Julia Perez atau kasus Goyang Gergaji ala Dewi Persik telah menjadikan kedua berita tersebut masuk dalam kategori hot news, menguburkan berita heboh politik dan ekonomi seputaran konflik Gus Dur versus Cak Imin serta keinginan Pemerintah untuk menaikkan kembali harga BBM.

Fenomena pertama, jelaslah kasus Album Kamasutra telah membukakan persepsi orang awam bahwa sebegitu bebaskah pergaulan anak-anak muda sekarang atau memang zaman telah berubah, dunia berlari begitu cepat dan kita baru mencoba mengejarnya sekarang sehingga seolah-olah kita seperti menjadi sosok orang kampung yang marjinal yang tidak mengerti apa-apa mengenai term pergaulan bebas tersebut. Sehingga menganggap apa yang dilakukan seorang JP adalah hal yang diluar sebuah kewajaran.

Fenomena kedua yang tidak kalah serunya adalah Goyangan Gergaji ala Dewi Persik, menjadi menarik karena isu ini sudah masuk dalam kategori isu yang ter-intervensi politik dimulai dengan pencekalan Dewi Persik untuk manggung di Tangerang oleh Sang Walikota, sesaat setelah Tangerang, Depok dan Bekasi-pun melakukan hal yang sama dan akan menyusul pencekalan-pencekalan lainnya.

Bagi saya pendekatan feminisme menarik untuk digunakan terutama sekali untuk menilai fenomena Album Kamasutra Julia Perez dan Goyangan Gergaji ala Dewi Persik serta perempuan sebagai sebuah komoditas politik. Menjadi menarik untuk diberi komentar, karena objek sentral dari kedua fenomena tersebut adalah perempuan dan bagaimana perempuan dalam konteks Album Kamasutra Julia Perez dan Goyangan Gergaji ala Dewi Persik tersebut disebut sebagai objek seksual dari laki-laki.

Secara teoritik, terdapat beberapa konsep mendasar Feminisme (Saliha Hassan:2000) Pertama, A way of looking at the world which women occupy from the perspective of women. Kedua, Its central focus is the concept of patriarchy – a system of male authority which oppresses women through its social, political and economic institutions. Ketiga, An ideology committed to women’s emancipation from ‘patriarchy’.

Feminisme adalah sebuah cara pandang pada dunia yang merujuk pada perspektif perempuan, fokus dari feminisme menentang konsep patriaki dimana lelaki selalu diutamakan dibandingkan dengan perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Feminisme juga terkadang dianggap sebagai idelogi perjuangan kaum perempuan untuk ‘merubuhkan’ patriaki tersebut.

Kecenderungan feminis hari ini terbagi dalam duaa mainstream besar dalam melihat kasus-kasus perempuan, ada yang bersikap konservatif akan tetapi pada bagian lain adapula yang bersikap sangat ekstrim sebagai contoh misalkan, dalam melihat poligami, pandangan perempuan sendiri terhadap poligami cenderung terbagi.

Pertama, adalah kelompok perempuan yang sudah berpendidikan ala barat dan mempunyai cakrawala pemikiran yang luas artinya berpendidikan secara formal mempunyai kecenderungan menolak poligami.

Kedua, di lain pihak adalah perempuan-perempuan yang masih mempunyai pemikiran tradisional serta menafsirkan ayat-ayat suci secara obsolote dan dokmatis akan mempunyai kecenderungan untuk menerima poligami. Dalam melihat kasus JP dan DP, setidaknya ada beberapa hal yang mesti di respon terhadap kedua fenomena tersebut.

Pada bagian lain, kejadian yang menimpa JP dan DP merupakan sebuah ‘hantaman’ keras bagi kalangan feminis. Momentum kasus JP dan DP besar kemungkinannya merupakan starting point bagi semakin menguatkan indikasi semakin melemahnya posisi perempuan dalam setiap event politik termasuk didalamnya dalam arena pilkada.

Secara umum perempuan mempunyai kontribusi yang vital bagi perkembangan Politik serta mengawal transisi politik di tanah air, selama sepuluh tahun reformasi peran perempuan dalam mengisi dinamika politik transisi di tanah air sangatlah besar.

Diawali dengan keinginan perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen di parlemen dan hal ini yang kemudian menjalar dalam bidang politik lainnya termasuk yang terakhir adalah kuota 30 persen untuk setiap pengisian keanggotaan Komisi Pemilihan Umum ataupun lembaga ‘Super Body’ yang lainnya negara ini.

Akan tetapi menjadi miris ketika menilik beberapa fakta hari ini, bagi saya, posisi perempuan hari ini dalam ranah politik hanyalah sebagai pelengkap, dalam artian hampir dalam setiap event politik perempuan hanya dijadikan lumbung suara bagi para kontenstan yang mayoritas lelaki. Inilah sebuah kenyataan politik yang memerlukan kepemimpinan kuat perempuan untuk keluar dari pola-pola tradisional ini...semoga.

DILEMA BIROKRASI PEMDA ALA PP 41

2008-09-07T22:30:00.001-07:00

DILEMA BIROKRASI PEMDA ALA PP 41
Oleh:
Arizka Warganegara
(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Beberapa hari ini warga Bandar Lampung mengalami demam menontot bisokop yang luar biasa, semenjak film ayat-ayat cinta diputar di bioskop 21 bandar lampung, semua kalangan mulai dari Anak Baru Gede (ABG) sampai dengan kalangan kelas menengah mapan kota mengantri untuk menonton film tersebut.

Ayat-ayat cinta sebuah film yang bergenre cukup romantis namum penuh hal-hal yang sifatnya filosofis keagamaan serta berbagai macam akibat dari pembelajaran hidup. Harus diapresiasi hasil karya Hanung Bramantyo ini, walaupun sebenarnya sutradara Hanung Bramantyo kurang dapat menampilkan film ini kedalam sebuah film yang bernuansa Arab dan Islami serta sesuai dengan jalan cerita novel aslinya.

Akan tetapi kedua sosok anak muda seperti novelis Habiburahman El Shirazy dan sutradara film Hanung Bramantyo telah mencoba menggugah selera perfilman di tanah air, mengubah paradigma film ber-genre hantuisme seperti film-film suster ngesot dan hantu jembatan ancol menjadi film yang ber-genre roman humanisme.

Pada bagian lainnya, ternyata hiruk pikuk warga Bandar Lampung untuk menyaksikan film Ayat-ayat cinta ternyata juga ’menyebar’ kedalam tubuh para birokrat di Bandar Lampung dan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi ini, nuansa haru biru, senang dan gelisah beberapa hari ini melanda para birokrat terutama di kota Bandar Lampung, bagaimana tidak, implementasi PP NO.41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat para birokrat tersebut tidak bisa tidur dalam suasana yang lelap.

Entah disengaja atau tidak gejala ini? perubahan paradigma ini ternyata juga melanda birokrat di Lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung. Semua menjadi tegang menanti dalam ketidakpastian antara tetap dipertahankan atau tidak dalam skema Organisasi Perangkat Daerah yang baru oleh Baperjakat Pemkot Bandar Lampung. Ketakutan akan pergeseran posisi karena perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah akibat implementasi PP 41 seolah-olah menjadi mimpi buruk bagi yang tergeser akan tetapi hal tersebut juga di lain sisi menjadi sebuah berkah buat yang kemudian dapat posisi lebih baik dari sebelumnya.

Dilema PP 41

Berbagai kendala mengenai tidak efisiennya struktur birokrasi kemudian membuat Pemerintah Pusat mengundangkan PP NO. 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan yang lama hal ini kemudian membuat OPD Provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia mengalami perubahan baik dari sisi teknis maupun substansi.

Secara umum unsur perangkat daerah kabupaten ataupun kota terdiri atas 6 unsur, yaitu unsur staf yang merupakan bagain dari sekretariat daerah, unsur perencanaan yang berada pada dibawah pengawasan Bapedda, unsur pelaksana yang merupakan dinas-dinas daerah, unsur pendukung yaitu badan-badan daerah, unsur pengawas yang merupakan bagian dari kantor inspektorat dan sekretariat DPRD. Keenam unsur ini harus saling bersinergi untuk menjalankan peran dan fungsi pemerintahan di daerah.

Menimbang begitu pentingnya pengaturan terhadap keenam unsur tersebut maka pemerintah pusat selalu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan kelembagaan pada level pemerintahan di daerah. Perhatian yang super lebih ini pula yang kemudian sering sekali pemerintah pusat mengganti PP sejenis dalam rentang waktu yang tidak begitu lama dan harus dipertanyakan ada ketidak-jelasan motif teknis disebalik pergantian PP sejenis tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pada bagian lain, beberapa harian lokal menampilkan foto-foto pelantikan para pejabat baru esselon III dan IV di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Kemudian juga diikuti dengan beberapa daerah lainnya. Sebuah fenomena restrukturisasi besar-besaran ala PP NO. 41 menjadi tema penting birokrasi pemda Kabupetan/Kota di Lampung minggu-minggu ini.

Secara umum restrukturisasi pasti diawali dengan niatan baik oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan struktur birokrasi yang lebih baik, akan tetapi terdapat beberapa masalah yang timbul akibat pelaksanaan PP NO. 41 Tahun 2007 ini setidaknya terdapat 3 (tiga) masalah krusial yang timbul akibat dari implementasi PP ini.

Pertama, subjektifitas penempatan pejabat, secara umum penempatan pejabat dalam konteks pemerintahan pusat/daerah melewati beberapa mekanisme salah satu mekanisme yang tidak akan dilewatkan adalah baperjakat. Secara teknis, penempatan pajabat daerah akan dinilai lebih objektif jika peran baperjakat juga dapat objektif dalam melakukan penilaian terhadap siapa-siapa saja yang berhak untuk ‘menduduki’ jabatan tertentu dalam birokrasi.

Kedua, secara umum restrukturisasi birokrasi pemda juga akan sangat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Setiap dinas, kantor, badan, kecamatan sampai dengan kelurahan sibuk untuk membenahi persoalan nomenklatur dan struktur pejabat internal masing-masing, ditambah lagi dengan kebiasaan kerja birokrasi pemda yang terkenal lambat dan penuh dengan slogan jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Sebagai contoh misalkan, seorang teman yang baru pindah dari daerah lain memerlukan waktu lebih dari 2 minggu hanya untuk mengurus kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bandingkan dengan Kabupaten Sragen yang mampu memberikan pelayanan super cepat untuk pengurusan pembuatan KTP baru.

Ketiga, adalah persoalan tarik menarik kepentingan penempatan pejabat pasca diundangkannya PP NO.41 Tahun 2007 yang jauh dari logika the right man in the right position. Setelah diamati lebih detail hubungan transaksional politik tidak hanya terjadi di Partai Politik saja, dalam tubuh birokrasi di era Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pun ternyata yang lebih mementingkan hasil dari transaksi politik tersebut dibandingkan dengan kemampuan personal dalam menjalankan tugas sebagai birokrat. Dan momentum restrukturisasi ala PP 41 juga merupakan bagian dari pembuktian bahwa memang telah terjadi hubungan transaksional tersebut sehingga kedepan akan lebih sering terdengar slogan orangnya bupati/walikota, wakil dsbnya dibandingkan dengan slogan kerja baik pasti posisi baik.

Pada point inilah sebenarnya titik krusial masalah, dimana letak netralitas para birokrat dalam tubuh birokrasi? Adakah jaminan atau siapakah yang dapat menjamin bahwa birokrasi tidak tersentuh oleh kekuasaan? Negeri ini sudah menjadi sangat absurd dimana yang samar-samar seolah-olah sebuah kenyataan sementara yang nyata tidak terlihat.

Akhirnya, andai semua birokrat di negeri ini mempunyai hati seperti tokoh Fahri dalam film ayat-ayat cinta yang selalu berbuat baik, berpikir positif serta tidak mengharapkan imbalan dari kebaikan yang diperbuat maka negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang lebih maju dan sejahtera, mudah-mudahan kita akan menemukannya kelak..

GOLPUTISME, ETNISISME DAN DELEGITIMASI POLITIK LOKAL

2008-09-07T22:29:00.001-07:00

GOLPUTISME, ETNISISME DAN DELEGITIMASI POLITIK LOKAL

Arizka Warganegara,S.IP,.M.A
Dosen FISIP Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id
Ph : 08197990498

Mencermati beberapa Pilkada di tanah air belakang ini, kita semua menjadi semakin miris manakala pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat demokratis tersebut ternyata jauh menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pilkada baik untuk level Gubernur, Bupati dan Wailkota pada awalnya diciptakan sebagai wahana rekrutmen politik untuk mencari pemimpin politik yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin daerah. Banyak kalangan dalam dan luar negeri berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap memiliki progres kemanjuan yang luar biasa akan tetapi sangat disayangkan karena progresivitas tersebut hanya pada sisi formalisme demokrasi saja dan tidak diikuti oleh kemajuan dari sisi pemahaman akan substansi demokrasi.

Dalam konteks menurunnya kualitas pemimpin dan legitimasi politik yang dihasilkan dari proses Pilkada di tanah air, menarik untuk memberikan analisas secara akademik tentunya. Menurut pandangan saya terdapat 2 (dua) hal yang menarik untuk dapat dipersalahkan mengapa penurunan kualitas tersebut dapat terjadi, pertama adalah fenomena semakin meningkatnya golput dan kedua adalah fenomena eksploitasi sentimen etnis dalam ranah politik praktis Pilkada.

Pertama, fenomena semakin mengingkatnya golput. Pada awalnya, Pilkada (Gubenur, Bupati dan Walikota) sebenarnya di setting untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi tinggi, akan tetapi fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa asumsi awal yang dibangun tersebut jauh dari realita. Bagaimana misalnya pemimpin politik yang dipilih dari cara yang demokratis (pilkada-red) mempunyai legitimasi kuat untuk menjalankan pembangunan jika angka golput melebihi angka yang memilih pemimpin tersebut.

Pembangunan dapat terlaksana jika legitimasi politik kuat akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di tanah air. Merujuk pada data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009 nanti jika pilihan politik masyarakat hanya elit-elit politik yang tersedia hari ini.

Sebagai contoh terbaru di Provinsi Lampung adalah hasil pilkada di Tulang Bawang baru-baru ini (Radar Lampung, 14 November 2007) yang dimenangkan oleh pasangan Abdurrahman Sarbini dan Agus Mardihartono yang meraih suara 152.799 (38,32%) pasangan Khamamik 128.854 (32.31%), pasangan Syofandi Warsito 82.427 (20.67%) dan pasangan Santori dan Bambang 34.687 (8.7%). Sedangkan suara golput mencapai 160.658 atau lebih dari pasangan yang menang dalam pilkada tersebut, jadi jika kita mau jujur maka sebenarnya hasil yang terjadi di Tulang Bawang mengindikasikan bahwa calon angka legitimasi politik kalangan golput melebihi dari angka legitimasi politik pemenang.

Kedua, adalah fenomena sentimen etnis yang banyak digunakan elit untuk memenangkan ‘hati’ massa pemilih. Berbicara mengenai beberapa proses Pilkada di tanah air terdapat kesan bahwa politik etnisisme menjadi instrumen yang selalu dimunculkan. Hampir semua calon memainkan isu kesukuan untuk menjaring masa dan dukungan politik. Satu sisi hal ini sangatlah lumrah apalagi Pilkada sekarang identik dengan popular democracy artinya orang yang lebih populer mempunyai peluang untuk menang. Dan secara kasat mata etnis yang terbanyak dari sisi populasi tentunya mempunyai peluang lebih besar untuk menang. Akan tetapi pada lain sisi mesti juga dipertimbangkan bahwa memainkan isu etnis saja tidaklah cukup untuk menang di Pilkada.

Pada satu sisi, politik etnisisme akan sangat efektif untuk menjaring suara pada kelas menengah kebawah terutama sekali pemilih basis masa pedesaan dan pinggiran kota yang relatif less secara ekonomi. Kita juga tidak dapat menafikkan bahwa persentase pemilih pedesaan dan pinggiran kota yang masuk dalam kalangan kelas menengah kebawah jauh lebih banyak berbanding dengan pemilih kelas menengah atas dan kota. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika para kandidat tersebut memankan isu etnisisme sebagai isu sentral dalam setiap kampanye mereka maka yakinlah bahwa semboyan Jawa pilih Jawa, Lampung pilih Lampung, Minang pilih Minang dan lain-lain semakin terdengar santer menjelang pilkada.

Saya hanya memberikan sebuah catatan akademik tentunya untuk para tim sukses pilkada tersebut. Bahwa sangatlah tidak marketable untuk menang dalam Pilkada hanya dengan berharap pada isu-isu etnis saja. Artinya jangan hanya berharap jika mayoritas di etnis di propinsi tersebut adalah etnis X bagaimana caranya untuk memenangkan Pilkada tersebut kemudian mencari pasangan yang berasal dari etnis X tersebut kemudian kemenangan dapat dicapai dan selesai masalah.

Secara teoritis semakin banyak etnis, partai politik, agama, latar belakang pendidikan, profesi dan umur dll maka secara matematis pasangan yang diusung akan lebih mempunyai peluang besar untuk menang di Pilkada. Pasangan yang akan memenangkan Pilkada adalah pasangan yang cerdas untuk mengumpulkan instrumen prilaku pemilih (voting behaviour) tersebut.

Pada bagian lain, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana pentingnya legitimasi politik yang kuat diperlukan oleh seorang pemimpin untuk mengubah mimpi buruk rakyatnya menjadi sebuah mimpi indah. Sebagai contoh adalah negarawan Lee Kwan Yew. Ketika Singapura menjadi negara yang berdaulat penuh pada 1959 negara tersebut masuk kategori negara dunia ketiga. Saat itu ekonomi negara ini sangat bergantung perdagangan hasil dari pajak pelabuhan transit (entreport) dan pendapatan per kapita hanya 443 dolar AS. Populasi masyarakat Singapura pada masa itu berjumlah 1,58 juta dan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 4% serta tingkat pengangguran mencapai rata-rata 5%. Masalah utama Singapura pada masa itu adalah perumahan dan hanya 9% rakyatnya yang dapat merasakan perumahan yang disediakan pemerintah. Selain masalah perumahan, korupsi serta tingkat kriminalitas yang tinggi juga menjadi persoalan yang serius.

Empat dekade kemudian negara ini menjadi salah satu negara termakmur di dunia. Keberhasilan itu tidak terlepas dari program People's Action Party (PAP) memajukan negara tersebut. Ada tiga program utama partai ini dalam menyelesaikan permasalah Singapura pada era 1960-an. Pertama, PAP melalui pemerintah yang berkuasa meningkatkan SDM Singapura melalui program pendidikan. Kedua, menyediakan perumahan publik untuk mengatasi 81% masyarakat Singapura yang tidak memiliki rumah. Ketiga, melaksanakan program yang efektif untuk memberantas korupsi dan hal yang sama juga dilakukan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Contoh lain dalam konteks Indonesia adalah Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, bagaimana beliau dapat berkonsentrasi penuh membangun gorontalo sehigga provinsi ini menuju salah satu provinsi termakmur di Indoensia. Hal tersebut dapat dilakukan karena dukungan real politik masyarakat Gorontalo yang mencapai 81% di arena Pilkada, sebuah angka fantastis untuk perlehatan politik besar semacam pilkada di tanah air.

Dengan dukungan politik masyarakat Gorontalo yang melebihi 80% tersebut membuat Fadel Muhammad mampu berinovasi dan berimproviosasi dalam konteks kepemerintahannya, sebagai contoh misalkan keberanian Fadel Muhammad untuk menjalankan desentralisasi total bagi provinsinya terkadang sering membuat pemerintah pusat ‘marah’ kepadanya. Kritik terkeras Fadel tertuang dalam Desertasi doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, dalam desertasinya tersebut seperti yang dikutip situs www.ugm.ac.id, Fadel mengungkapkan pentingnya daerah untuk berani mengambil sikap berlainan dengan pusat demi kepentingan rakyatnya dengan kata lain menurut Fadel, Gubernur yang baik adalah seorang Gubernur yang berani berinovasi dan berani melakukan-melakukan terobosan.

Pada akhirnya meretas kedua fenomena diatas golputisme dan etnisisme, akan sangat berpengaruh positif pada lebih baiknya kualitas penyelengaraan Pilkada di Tanah Air. Semoga saja semua pihak yang ’bertanding’ nanti menyadari pentingnya sebuah visi politik untuk rakyat dibandingkan hanya memaksakan kepentingan politik sesaat saja.

FENOMENA GOLPUT PILKADA DAN DELEGITIMASI SISTEM POLITIK LOKAL

2008-09-07T22:28:00.001-07:00

FENOMENA GOLPUT PILKADA DAN DELEGITIMASI SISTEM POLITIK LOKAL
(Sebuah Komentar )

Arizka Warganegara,S.IP,.M.A
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung
E-mail : arizka@unila.ac.id

Sejarah Demokrasi Lokal

Ilmuwan yang sangat saya hormati Almarhum Nurcholish Madjid, misalkan selalu berbicara tegas bahwa tantangan masa depan demokrasi negeri ini adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai sipil . Dengan kata lain tantangannya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat masyarakat beradab benar-benar menjadi pandangan hidup.

Tulisan ini dibuat disamping sebagai sebuah perenungan terhadap keinginan almarhum, juga untuk menyambut serta ‘mengamini’ perjuangan seorang Sarwono Kusumaatmadja dan Jeffry Goevanie untuk melanjutkan pencalonannya sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari perahu calon independen. Bagaimana tidak, kearoganan partai-partai politik selama ini memang sudah membuat gerah banyak pihak. Bagaimana mungkin pencalonan seorang untuk menjadi bakal calon gubernur ataupun bupati/walikota selalu hanya ditentukan oleh dua hal pokok, pertama politik uang, kedua kekerasan. Kedua instrumen inilah yang lebih dominan ketika seseorang masuk dalam area partai politik untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, ataupun bupati/walikota. Bahkanpun kalau kita mau bicara jujur organisasi terkecil dalam satu negara yang selalu disepelekan tingkat ‘melek politik-nya’ yaitu desa, ternyata pemilihan kepala desa jauh lebih maju dan dapat mengakomodir calon independen dibandingkan dengan pilkada gubernur, bupati atapun walikota untuk level yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, mungkin dapat menjadi salah satu referensi bagi mendorong diperbolehkannya calon independen ‘nyalon’ pada pilkada. Walaupun kita sadar secara akademik, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh tersebut terdapat format khusus bagi kepemerintahan dan proses politik di NAD dan secara hukum PP NO.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh merujuk pada UU OTSUS NAD bukannya UU NO.32 Tahun 2004, akan tetapi secara teoritiknya, substansi demokrasi dalam satu negara tidak dapat dibeda-bedakan antara berbagai provinsi di NKR. Hal ini bermakna jika dengan adanya PP NO.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh calon independen diperbolehkan mengikuti Pilkada, maka seharusnya secara substansi demokrasi pada bagian provinsi di NKRI lainnya seharusnya juga diperbolehkan calon independen untuk dapat mencalonkan diri dalam Pilkada.

Merujuk pada PP NO. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Pasal 67 dinyatakan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota boleh diajukan dengan 4 (empat) cara yaitu, 1). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, 2). Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, 3). Gabungan Parpol dan Parpol lokal dan/atau, 4). Perseorangan. Dalam perspektif ilmu politik tidak ada satupun alasan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menyetujui calon independen ikut berkompetisi dalam Pilkada. Oleh sebab itu saya sangat optimis jika Mahkamah Konstitusi mau berangkat dari aturan yang fair dan tidak diskriminatif suatu ketika nanti Mahkamah Konstitusi akan menerima judicial review terhadap UU NO.32 Tahun 2004 dan kemudian membolehkan calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada. Sebagai perbandingan saja untuk pembaca, hasil pilkada Gubernur di Nanggroe Aceh Darussalam misalkan memenangkan calon independen Irwandi Yusuf sebagai Gubernur dan pilkada di kabupaten/kota di NAD, 6 (enam) dari 11 (sebelas) bupati/walikota di NAD berasal dari calon independen.

Merujuk pada fenomena diatas tersebut maka dalam pandangan saya terdapat beberapa alasan politik untuk mendesak pemerintah pusat mendukung usulan kaum akademisi, aktivis sosial termasuk juga masyarakat awam untuk dapat mewujudkan payung hukum bagi dibolehkannya pencalonan gubernur secara independen dalam konteks pilkada gubernur di Lampung pada tahun 2008, beberapa alasan tersebut ialah:

Pertama, Adanya calon gubenur independen adalah bagian dari demokratisasi di level lokal. Proses ini adalah bagian dari penting dari proses pembangunan demokrasi lokal, pada bagian lain proses ini juga merupakan langkah positif bagi agitasi politik masyarakat yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai akses untuk mengadu terhadap salahnya pilihan politik mereka dalam setiap arena pilkada di Indonesia. Pada bagian lainpun dalam UUD 1945 Pasal 28, sudah jelas dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dipilih dan memilih. Dan hal ini kemudian tidak membatasi bahwa hak dipilih haruslah melewati mekanisme partai-partai politik, sejarah sendiri menunjukkan bahwa ide dasar adanya partai-partai politik hanyalah akal-akalan untuk mengaburkan nilai-nilai demokrasi langsung dikarenakan alasan terlampau banyaknya pemilih dan luasnya wilayah sebuah negara.

Kedua, mereduksi ketidak-free dan fair-nya partai-partai politik dalam proses penentuan calon. Kita semua sudahlah sangat mahfum, era transisi demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya oligarkisme partai-partai politik, selama ini partai-partai politik tidaklah bisa diharapkan menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang mapan untuk rakyat. Partai politik hanya sibuk untuk memperebutkan kekuasaan dengan lip service bersama dengan kepentingan rakyat. Merujuk pada data desk pilkada depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah 22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009 nanti jika pilihan politik masyarakat hanya elit-elit politik yang tersedia hari ini.

Ketiga, Dengan adanya calon independen maka akan memperbanyak variasi pilihan politik masyarakat dalam arena pilkada yang selama ini selalu disediakan hanya dengan mekanisme satu pintu oleh partai politik. Jika kita lihat data desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 untuk arena pilkada saja golput mencapai 30,65%, artinya secara umum sepertiga jumlah pemilih tidak tertarik untuk memilih. Ada apa dengan ini? Logikanya jika kita sebagai konsumen bakso misalkan, kemana saja warung bakso tersebut itu pindah maka kita akan mencarinya, begitupun pilihan di pilkada jika calon-calon baik gubernur, bupati ataupun walikota sudah memikat hati kita maka tidak ada alasan kita untuk tidak datang ke TPS dan memilih, sayangnya arena pilkada dengan mekanisme penentuan calon hanya melalui partai-partai politik pada akhirnya membatasi pilihan-pilihan politik masyarakat, calon yang mempunyai modal besar akan menggusur calon-calon yang mempunyai popularitas dari tahap awal proses pilkada dan ini adalah sesuatu yang naif, tidak fair dan Dzalim. Esensi demokrasi adalah popular majority bagaimana akan mencapai prinsip ini jika dari awal potensi calon yang akan memperoleh popular majority dari awal sudah terinterupsi

Keempat, dengan penentuan bakal calon di arena pilakada hanya dilakukan oleh partai-partai politik maka hal ini akan menciptakan demokrasi elit dalam arena transisi demokrasi. Calon independen diharapkan dapat mereduksi hal tersebut, jika regulasi seperti ini dipertahankan maka kedepan dan seterusnya hanya elit politik saja yang mempunyai akses langsung dengan kekuasaan sementara golongan non elit tidak akan mempunyai akses terhadap kekuasaan secara langsung dan satu sisi hal ini tidaklah fair, kita berharap dengan adanya calon independen demokrasi elit akan berubah menjadi sosok demokrasi rakyat dan kedepan seharusnya semua komponen bangsa harus mendorong terwujudnya satu aturan yang tidak lagi membatasi akses kekuasaan hanya untuk elit politik saja.

Kelima, Meminimalisir politik uang (money politics) dalam internal partai-partai politik dan juga memperkecil pilihan politik yang salah dalam masyarakat. Hal ini juga penting karena pada akhirnya akan memberikan pendewasaan bagi manajemen partai-partai politik untuk setidaknya merubah pola-pola pengurusan partai yang masih berbau feodal dan tradisional. Dengan adanya calon independen parpol-parpol tersebut pasti akan berbenah untuk kembali memenangkan suara rakyat.

Walau pada akhirnya jika ide ini hanya sebuah wacana untuk pilgub 2008, akan tetapi jika pemerintah mau fair dan bijak terhadap kehendak masyarakat maka kedepan calon independen harus diwujudkan dan bukan hanya menjadi wacana saja. Pada akhirnya jika mimpi ini terwujud maka hanya orang-orang yang berinvestasi pada moral politik-lah yang akan menjadi pemimpin di negeri ini.

Wawlahua’lam Bishawab

GLOBALISASI DAN ISLAM POLITIK: Sebuah Komentar

2008-09-07T22:27:00.000-07:00

GLOBALISASI DAN ISLAM POLITIK: Sebuah Komentar

Arizka Warganegara, M.A

Political Science Program
School of Politics, History and Security Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
e-mail : rizkayu@yahoo.com

Perspektif Globalisasi

Secara teori terdapat tiga pendapat bagaimana dunia merespon globalisasi (Embong:2000), masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda satu dengan lainnya:

Hyperglobalizer
Teori ini didasarkan kepada pandangan-pandangan Kenichi Ohmae seorang sosiolog Jepang. Aliran ini mendedahkan mengenai dampak dari kemajuan teknologi telah mempersempit ruang dan waktu. Hal ini akan terlihat ketika logika borderless di mana jarak dan batas wilayah menjadi semakin berkurang, dalam konteks lain Kenichi Ohmae mengatakan akan terjadi sebuah konsep di mana terwujudnya sebuah kampung global (Global Village) Sehingga negara bangsa tidak mempunyai pilihan kecuali untuk melakukan open market atau pasar yang terbuka dan persaingan terbuka.

Skeptics
Teori yang kedua ini di dukung oleh Paul Hirst dan Grahame Thompson (1996), Wallerstein (1974) mereka percaya bahawa fenomena global bermula sejak abad ke-17 dengan bermulanya pencarian bahan mentah bagi keperluan produksi bangsa-bangsa barat. Globalisasi dalam aliran ini lebih kepada penghijrahan kawasan, tetapi umumnya ini adalah satu dampak dari fenomena sejarah yang masih berjalan.

Transformationalist
Dipelopori oleh Andrew Gidden (1990) melihat globalisasi adalah sebuah fenomena yang baru, yang berlainan dengan modernisasi atau westernisasi. Globalisasi melalui penggunaan teknologi yang canggih seperti telekomunikasi telah menukar pemikiran dan budaya manusia. Proses globalisasi bukan saja memberi dampak dalam sektor ekonomi bahkan aspek politik dan budaya. Dalam konteks ekonomi, kuasa besar ekonomi seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika bakalan menentukan keadaan ekonomi dunia. Manakala dampak politik ialah andaian bahwa terdapat satu pertarungan di antara proses globalisasi dengan kewujudan negara bangsa.

Dari keempat respon tersebut, dunia ketiga tidak mempunyai pilihan kecuali menerima globalisasi secara “pasrah” dalam kategori pertama yaitu Hyperglobalist. Ketergantungan ekonomi politik negara-negara dunia ketiga terhadap Amerika Serikat akhirnya melahirkan kondisi dimana demokrasi liberal menjadi menu wajib untuk dilaksanakan di negara dunia ketiga jika ingin terus memperoleh bantuan dari “Uncle Sam” Amerika Serikat.

Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas, dalam pandangan Kenichi Ohmae misalnya globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal di kalangan penduduk dunia, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada umumnya ingin mewujudkan negara tanpa batas (Borderless).

Faktanya sekarang kebanyakan orang hanya melihat bahwa globalisasi adalah sebuah dunia tanpa batas (Borderless) dibandingkan dengan yang konsep lainnya. Lebih dari itu globalisasi tidak hanya bisa diartikan sampai tahap itu saja, globalisasi adalah sebuah fenomena multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi. Dalam konteks ekonomi, adanya sebuah kondisi pasar terbuka yang memperkenankan sebuah persaingan bebas antara kuasa-kuasa ekonomi telah mengekalkan sistem neoliberal yang sangat bertentangan dengan konsep keynesian mengenai welfare state negara. Negara yang ideal seharusnya mempunyai peranan dalam menciptakan kondisi keselamatan serta kesejahteraan warga negaranya.

Dalam dimensi budaya adanya semangat budaya pop, kosmopolitan serta gejala hidup konsumerisme mulai menekan tradisi-tradisi konservatif tradisional-moderat, dalam dimensi ideologi sebagian ahli berpendapat bahwa globalisasi mempergunakan neoliberalisme sebagai ideologi dimana titik fokus dari ideologi ini adalah menciptakan keadaan bagi melanggengkan peran minimal negara dalam pasar sehingga kuasa-kuasa kapitalis dapat “survive” untuk terus melakukan akumulasi modal.

Pada dimensi politik adanya gejala di mana demokratisasi (demokrasi liberal) menjadi isu politik utama bagi negara-negara kapital, untuk di sebarkan secara “paksa” terhadap negara-negara dunia ketiga. Tesis dua ilmuwan, Huntington dengan tesisnya mengenai The Clash of Civilization dan The End of Idelogy Francis Fukuyama telah banyak mempengaruhi U.S Foreign Policy dalam beberapa dekade terakhir. Amerika Serikat berupaya untuk mewujudkan kedua tesis tersebut dengan berbagai cara.

Pemilu 2004 dan Peminggiran Islam Politik

Pertanyaan tegasnya sekali lagi adalah apa hubungan antara hal diatas dengan pemilu di Indonesia? peristiwa tewasnya Ya Syahid Syekh Yassin pemimpin pergerakan Hamas di Palestina adalah rangkaian skenario besar yang akan dibuat oleh Amerika Serikat dan Sekutunya bagi menuntaskan kemenangan demokrasi liberal di negara-negara Islam. Yassin tewas seminggu setelah Fukuyama meninggalkan University of Tel Aviv bagi memberikan penjelasnnya kembali kepada para politisi, ilmuwan dan pejabat Israel terhadap tesisnya mengenai kemenangan demokrasi liberal yang tidak juga terbukti dalam konteks politik Israel.

Sekali lagi tesis Fukuyama mengenai the end of ideology telah benar dan terlaksana di beberapa negara Islam akan tetapi tidak untuk Palestina, perjuangan di sana akan terus dengan atau tanpa Syekh Yassin. Sepintas memang agak tendensius mengaitkan peristiwa ini dengan pemilu di Indonesia akan tetapi sadar atau tidak ini adalah sebagai bagian dari skenario besar kaum demokrasi liberal untuk mengekalkan kekuasaan mereka di Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar dunia.

Dalam konteks Indonesia misalnya penghitungan suara telah memasuki minggu kedua dan hasilnya memang sangat mengejutkan utamanya bagi para aktivis partai Islam. Hitungan mundur mengenai hasil pemilihan umum misalnya terus berjalan dan nampaknya kekuatan Islam santri tidak mendapat suara yang signifikan. Partai-partai yang berbasiskan islam seperti PPP, PBB, PAN yang sangat berjaya pada waktu pemilu 1999 sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh para konstituennya.

Terdapat kecenderungan bahwa pemilu kali ini akan menghasilkan berkurangnya kekuatan Islam Politik dalam parlemen atau mungkin saja kekuatan Islam Politik malah akan menjadi kekuatan opisisi dan keluar dari kekuasaan karena suara mereka tidak cukup dominan untuk mempimpin bangsa, sebenarnya inilah spektrum politik indonesia baru yang diinginkan kaum demokrasi liberal.

Menurut pandangan kaum demokrasi liberal satu-satunya kekuatan yang bisa mengganjal menyebarnya demokrasi liberal adalah kekuatan kolektif umat islam dengan format Islam Politik. Kekuatan itu dalam konteks Indonesia banyak diwakili oleh kelompok Islam Santri yang banyak terdapat di partai-partai seperti PPP, PBB, PAN, PKS. Lantas bangaimana dengan kekuatan Islam Abangan, dalam spektrum politik indonesia akan sulit untuk menyatukan antara politik santri dan abangan, abangan lebih menyukai untuk bekerjasama dengan kaum nasionalis sekuler dari pada Islam Santri ini adalah sebuah kajian yang sampai saat ini belum ditemukan alasan ilmiahnya.

Perbedaan mendasar antara keduanya ialah bahwa politik Islam Santri lebih kepada hal yang bersifat gerakan intelektual dan lebih rasional sedangkan politik Islam Abangan sangat bergantung kepada kekuatan tradisional-emosional antara pengikut dan pemimpin mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suara yang masuk ke PKB karena adanya ikatan emosional antara PKB dan Basis NU, sedangkan dalam konteks PAN misalnya hal yang kontradiksi terjadi pemilih Muhammadiyah lebih rasional dalam hal ini sehingga suara PAN tidak mencerminkan suara Muhammadiyah.

Pemilu 2004 memberikan suasana baru bagi kelompok ini, dimana Islam Santri tidak akan dominan lagi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara sehingga ide-ide serupa seperti memasukkan piagam jakarta dalam konstitusi negara tidak akan terdengar sehingga 2009. Sadar atau tidak ini ialah skenario global yang diperankan dengan cantik oleh Amerika Serikat, wajar sekali karena Amerika mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu semua alasan-alasan ekonomi mungkin lebih mengambil peran terhadap terjadinya hal ini, dengan terpinggirkanya Islam Politik maka kemenangan demokrasi liberal akan terus abadi.

SELANGKAH LAGI CALON INDEPENDEN

2008-09-07T22:26:00.002-07:00

SELANGKAH LAGI CALON INDEPENDEN
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Universitas Lampung)
E-mail : arizka@unila.ac.id

Perfecto fantastico!!! itulah kalimat pertama yang dielu-elukan oleh suporter Italia ketika pemain-pemain kesebelasan nasionalnya mendarat di Roma pasca memenangkan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2006 lalu. Hal yang sama juga kurang lebih diungkapkan oleh sebagian besar kalangan yang mewakili para akademisi, peneliti, aktivis sosial sampai golongan cerdik pandai di negeri ini, sempurna dan fantastis sesuai skenario, dan tanggal 23 juli 2007 akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review terhadap beberapa pasal dalam UU Pemda dan memperbolehkan adanya calon independen dalam arena Pilkada.

Almarhum Nurcholish Madjid seorang ilmuwan yang berdedikasi dan sangat saya hormati misalkan selalu berbicara tegas bahwa tantangan masa depan demokrasi negeri ini adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai sipil. Dengan kata lain tantangan sesunguhnya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat masyarakat beradab benar-benar menjadi pandangan hidup. Merujuk pada keinginan luhur beliau maka penulis menilai bahwa kehadiran calon independen adalah salah satu ‘cara’ untuk mewujudkan hal tersebut, dan masih dalam konteks hal tersebut andai saja Cak Nur masih hidup maka beliau akan menjadi Ikon untuk menjadi major factor mewujudkan calon independen tersebut.

Beberapa waktu yang lalu penelitian yang dilakukan oleh ICMI muda Makasar yang menunjukkan angka 81,8% masyarakat setuju dengan calon independen, hal ini tentunya sejalan dengan beberapa survei lembaga lainnya, seperti halnya yang dilakukan oleh LSI ataupun Pusat Kajian Politik UI. Jika dilihat dari realible atau tidak, setidaknya jika-pun survei-survei terhadap calon independen dilakukan oleh lembaga-lembaga lain maka akan mempunyai hasil yang sama. Secara umum persepsi masyarakat terhadap calon independen menunjukkan gejala positif, masyarakat lebih bisa menerima calon yang berasal dari calon independen dari pada kandidat yang dicalonkan oleh parpol.

Bahkanpun menurut menilik survei LSI periode Juli 2007 ternyata kader-kader partai-pun lebih menyukai kandidat dari calon independen atau calon perseorangan berbanding dengan kandidat dari parpol. Ini menunjukkan bahwa keberadaan calon independen memang seharusnya menjadi sebuah kenyataan politik. Justru yang mesti diperjelas kemunculan calon independen ini sebenarnya menunjukkan kulminasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol, lebih tepatnya adalah perilaku elit partai politik yang memunculkan suasana oligarki dalam tubuh partai semakin menguat. Akan tetapi juga mesti ada sebuah klarifikasi bahwa kemunculan ide ini bukanlah merupakan suatu usaha yang dilakukan bagi mematikan eksistensi Parpol. Walhal justru parpol harus diperkuat di era transisi politik, akan tetapi pada sisi lain jika parpol terlalu kuat maka akan lahirlah oligarki.

Era transisi demokrasi pada tataran ideal memang memerlukan penguatan eksistensi parpol akan tetapi jika oligarki parpol semakin menguat maka jawaban yang tepat adalah memunculkan calon independen bagi mengikis oligarki tersebut. Hegemoni Parpol inilah yang tidak kita inginkan, dan calon independen bisa menjadi wacana untuk meminimalisir hegemoni partai-partai politik tersebut dalam setiap kontes-kontes politik di tanah air.

Sekali lagi yang mesti dipertegas keberadaan calon independen dalam arena Pilkada justru akan menciptakan kompetisi politik yang sehat dalam sistem politik. Jika selama ini mekanisme penentuan pejabat politik publik hanya ditentukan dengan mekanisme satu pintu yaitu melewati parpol, maka dengan adanya calon independen sistem satu pintu tersebut akan menjadi dua pintu, dan hal inilah yang akan menyebabkan sistem politik berjalan lebih variatif, kompetitif dan fair.

Kita ataupun siapa saja yang concern terhadap masa depan transisi politik di negara ini dan sebagai bagian dari tanggung-jawab dari civil society, semestinya dan seharusnya semua kalangan mendukung keberadaan calon independen. Jangan sampai keberadaan calon independen ini hanya lolos di tingkat Mahkamah Konstitusi semata akan tetapi juga meminta unsur Pemerintah dan DPR-RI memformalkan hal tersebut dalam UU Pemda.

6 Alasan Kenapa Calon Independen?

Merujuk pada fenomena diatas tersebut maka dalam pandangan saya terdapat beberapa alasan politik untuk mendesak Pemerintah Pusat dan DPR-RI mendukung segera diundangkannya calon independen, beberapa alasan tersebut adalah:

Pertama, adanya calon independen dalam arena Pilkada adalah bagian dari demokratisasi di level lokal. Proses ini adalah bagian dari penting dari proses pembangunan demokrasi lokal, pada bagian lain proses ini juga merupakan langkah positif bagi agitasi politik masyarakat yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai akses untuk mengadu terhadap salahnya pilihan politik mereka dalam setiap arena pilkada di Indonesia. Kedua, dengan adanya calon independen dapat mereduksi ketidak-free dan fair-nya partai-partai politik dalam proses penentuan calon. Kita semua sudahlah sangat mahfum, era transisi demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya oligarkisme partai-partai politik, selama ini partai-partai politik tidaklah bisa diharapkan menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang mapan untuk rakyat. Ketiga, dengan adanya calon independen maka akan memperbanyak variasi pilihan politik masyarakat dalam arena pilkada yang selama ini selalu disediakan hanya dengan mekanisme satu pintu oleh partai politik. Arena pilkada yang hanya menggunakan mekanisme penentuan bakal calon hanya melalui partai politik pada akhirnya membatasi pilihan-pilihan politik masyarakat. Calon yang mempunyai modal uang besar akan menggusur calon-calon yang mempunyai popularitas akan tetapi tidak memiliki modal uang dari tahap awal proses pilkada, dan ini adalah sesuatu yang naif, tidak fair dan Dzalim. Esensi demokrasi adalah popular majority bagaimana akan mencapai prinsip ini jika dari awal potensi calon yang akan memperoleh popular majority dari awal sudah terinterupsi. Keempat, dengan penentuan bakal calon di arena pilkada hanya dilakukan oleh partai politik maka hal ini akan menciptakan demokrasi elit di era transisi politik. Calon independen diharapkan dapat mereduksi hal tersebut, meminimalisir demokrasi elit dan mewujudkan demokrasi rakyat. Kelima, calon independen juga akan meminimalisir politik uang (money politics) dalam internal partai-partai politik dalam penentuan bakal calon di arena Pilkada. Sebuah renungan saja, hampir tidak pernah dan kalaupun ada hal tersebut jarang sekali terjadi seorang ketua umum parpol di tingkat lokal menjadi balon gubernur, bupati ataupun walikota di arena Pilkada. Bagaimana skenario pengaderan dalam tubuh parpol dapat berjalan dengan baik jika hal tersebut ‘dipelihara’. Keenam, momentum ini juga pada akhirnya dapat dijadikan sebuah ‘pembenaran demokrasi’ untuk mendorong munculnya calon independen dalam Pilpres 2009 yang akan datang. Dan akhirnya demokrasi di Indonesia akan lebih sexy dibandingan dengan demokrasinya uncle sam sekalipun.

BUKA PUASA DAN DILEMA BUSH

2008-09-07T22:26:00.001-07:00

BUKA PUASA DAN DILEMA BUSH
(Merajut Dialog Dunia Barat Dan Muslim)
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
Staf Pengajar FISIP Unila

Ada yang menarik dengan pemberitaan Metro TV News tengah malam tanggal 18 oktober 2005 yang lalu. Hal yang sama juga ditampilkan oleh pihak Lampung Post lewat visualisasi gambar halaman depan tanggal 19 oktober 2005. Kedua media tersebut memberitakan mengenai acara berbuka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Bush. Buka puasa itu sendiri berlangsung pada tanggal 18 oktober 2005 waktu setempat, dalam acara tersebut Bush mengundang para pemimpin agama Islam Amerika Serikat dan para duta besar. Acara ini cukuplah mewah dan ekslusif karena untuk pertama kalinya tempat kediaman pribadi Bush di Gedung Putih dipergunakan untuk acara berbuka puasa bagi kaum muslim.

Dalam pandangan kalangan pemerhati dunia muslim, berbuka puasa bersama yang digagas oleh Bush pada tanggal 18 oktober 2005 adalah sebuah acara yang sangatlah fenomenal dan menakjubkan. Pada saat tidak adanya saling trust antara dunia barat dan muslim terutama setelah adanya peristiwa 11 september 2001 dan beberapa kali pemboman di berbagai tempat yang ditengarai oleh pihak barat bahwa pelakunya adalah fundamentalis dan ekstrimis Islam, Bush seakan tidak mau tertinggal oleh momentum bulan puasa yang suci dan sakral ini kemudian dengan cerdasnya mengadakan berbuka bersama dengan para pemimpin muslim Amerika Serikat yang diakhiri dengan berdialog.

Pada pidato singkatnya saat berbuka puasa tersebut Bush mengungkapkan beberapa hal yang menarik untuk dicermati oleh dunia muslim. Pertama, meminta kepada rakyat Amerika Serikat agar memupuk rasa toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Kedua, Bush dengan sangat percaya diri mengetakan untuk pertama kalinya Pemerintah Amerika Serikat mengijinkan Al Qur’an dimasukkan ke dalam salah satu koleksi buku White House Library. Ketiga, mengajak kepada rakyat Amerika Serikat untuk mengembangkan sebuah pandangan yang jelas bagi memisahkan antara Islam dan Terorisme. Keempat, Bush melakukan pembelaan terhadap intervensi serta invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap banyak negara Islam seperti Irak dan Afghanistan, menurut Bush hal tersebut dilakukan bagi menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Sebagai contoh saat ini Afghanistan telah menjadi sebuah negara demokrasi baru setelah invasi tersebut.

Sebagai sebuah negara adidaya dunia, apa yang telah dilakukan Bush dengan acara berbuka puasa bersama tersebut akan membawa dampak positif terhadap dunia muslim. Saya yakin bahwa setelah acara tersebut, dunia barat akan memberikan respon yang lebih baik terhadap dunia muslim yang selama ini dikenal barat dengan stereotipe tidak berpendidikan, teroris, miskin dan terbelakang. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kelompok Christian Voice (CV) di Inggris dengan tegas menolak jika Al Qur’an diperjual-belikan di tempat-tempat umum dan akan menuntut kepada siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan pasal UU Rasial dan Kebencian Agama. Padahal di waktu yang hampir bersamaan Walikota London Sir. Ken Livingstone sudah memulai untuk mencoba berdialog dengan dunia muslim dengan memberikan kebebasan kepada umat Islam London melakukan ibadah dan mendirikan masjid.

Gap serta kesalah-pahaman inilah yang semestinya direntas oleh kedua belah pihak. Sebenarnya usaha-usaha untuk melakukan dialog antara dunia barat dan muslim ini telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dengan pendirian Center for Civilization Dialogue di University of Malaya. Pusat kajian ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama antara dunia barat dan muslim. Dengan adanya dialog antara dunia barat dan muslim diharapkan gap dan kesalah-pahaman yang terjadi dapat diselesaikan.

Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap mendiang Profesor Nurcholish Madjid serta Profesor Chandra Mudzafar sejawatnya dari Negeri Jiran sebagai generasi pertama yang mencoba merentas gap dan kesalah-pahaman antara dunia barat dan Muslim. Selanjutnya, kita harus terus mendukung sosok scholar muslim seperti Azyumardi Azra (UIN), Shamsul A.B (UKM), Suzaina Kadir (NUS) serta rekan-rekan yang lainnya bagi meneruskan dialog tersebut.

Kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh Bush dengan acara buka puasa di White House tersebut. Sebagai Presiden sebuah negara yang sangat multi kultural, multi etnis dan multi agama seharusnya Bush dari dahulu mampu untuk mengadakan acara-acara yang menentramkan seperti apa yang dilakukannya pada tanggal 18 oktober 2005 yang lalu. Jika kita menilik kepada sejarah misalnya, kemenangan Bush dalam pemilu presiden tidak-lah terlepas dari dukungan umat Islam Amerika Serikat. Sehingga secara kultural, Bush seharusnya lebih memahami dunia muslim dengan lebih bijak dan mampu untuk menjadi katalisator bagi memperkecil gap dan kesalah-pahaman antara dunia barat dan muslim.

Mungkin saja Film Fahreinheit 9/11 karya Michael Moore bisa sedikit memberikan gambaran mengenai situasi dilematis yang dialami Bush pada saat ini. Dalam film Fahrenheit 9/11 tersebut kita akan mendapatkan beberapa hal yang menarik. Diantaranya adalah setelah peristiwa 11 september tersebut Bush secara langsung memerintahkan kepada semua petugas imigrasi untuk menutup “pintu keluar” dari Amerika Serikat bagi orang-orang Arab.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan para dinas rahasia A.S untuk melakukan identifikasi terhadap jaringan Osama Bin Laden yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Akan tetapi Moore “sang sutradara film” menemukan bukti kuat bahwa Bush kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan satu buah pesawat khusus untuk membawa seluruh keluarga besar Laden agar dapat pulang ke Arab Saudi.
Setelah dipelajari lebih mendalam apa motif tindakan double standard Bush tersebut terhadap keluarga besar Laden dan kepada orang-orang Arab pada umumnya? Ternyata dalam film tersebut secara gamblang dijelaskan bahwa Bush melakukan hal tersebut demi menjaga hubungan bisnis antara kelurga besar Bush dan keluarga besar Laden yang telah berlangsung semenjak era Bush senior.

Pada konteks ini tidaklah heran kalau Bush menghadapi dilema dan selalu melakukan double standard dalam setiap kebijakannya terhadap dunia muslim. Pada satu sisi Bush menghadapi terjangan arus dunia barat yang memandang sinis terhadap dunia muslim akan tetapi pada sisi lain Bush sebagai pribadi banyak mempunyai rekan bisnis muslim yang menurutnya sangat comfortable dan tidak berwatak teroris. Secara pribadi Bush sebenarnya sadar bahwa dunia muslim tidaklah seperti apa yang dianggapkan oleh dunia barat.

Mudah-mudahan momentum buka puasa ala Bush kemarin bukan merupakan salah satu bentuk dilema Bush terhadap dunia muslim akan tetapi merupakan niatan baik Bush untuk mencoba memulai menjadikan Amerika Serikat sebagai ikon dialog antara dunia barat dan muslim. Pada akhirnya dialog serta kesepahaman antara dunia barat dan muslim akan lebih efektif jika Amerika Serikat dan dunia barat yang memulai. Sebagai sebuah negara yang adidaya seharusnya Amerika Serikat melalui Bush lebih proaktif terhadap usaha-usaha dialog tersebut demi menciptakan dunia yang lebih dialogis dan beradab.

DEMOKRASI ALA NURCHOLISH MADJID

2008-09-07T22:24:00.000-07:00

DEMOKRASI ALA NURCHOLISH MADJID
(Mengenang 1 Tahun Wafatnya Cak Nur)
Oleh:
Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung, PEMINAT Pemikiran Cak Nur
e-mail address: rizkayu@yahoo.com

Kurang lebih satu tahun yang lalu bangsa ini kembali diliputi sebuah kesedihan atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mewarnai kehidupan sosial dan politik perjalanan negeri. Nurcholish Madjid atau yang dikenal dengan sapaan Cak Nur telah meninggalkan kita semua, meninggalkan sebuah kenangan yang tidak pernah terlupakan terutama kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung pernah ber”singgungan” dengan Cak Nur. Mulai dari mahasiswa beliau, teman-teman sepergerakan ataupun sebuah hubungan khusus pribadi antara Cak Nur dengan orang-orang yang beliau kader untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau.

Sebagai seorang yang sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran beliau bahkan dengan rekomendasi beliaulah kemudian saya berangkat untuk melanjutkan studi di Departemen Ilmu Politik Univeritas Kebangsaan Malaysia, saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan Cak Nur merupakan sebuah lompatan pemikiran yang baru akan bisa diterima ke”saktian”-nya dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang.

Sebagai contoh misalnya slogan mengenai Islam Yes dan Partai Islam No di era 1970-an. Pernyataan Cak Nur mengenai Islam Yes dan Partai Islam No dahulu sebenarnya berangkat dari sebuah analisis kritis Cak Nur yang melihat bahwa keberadaan partai Islam tidak memberikan nafas segar bagi perbaikan demokrasi di Indonesia pada masa itu, hal ini yang nampaknya mulai terbukti di era reformasi ini. Setelah lebih dari 30 tahun pun berdasarkan pada fakta di lapangan menunjukkan terutama buat umat Islam, menjamurnya partai Islam di era reformasi ternyata tidak berkorelasi positif terhadap perbaikan moral dan etika bangsa malahan sebaliknya ada indikasi bahwa politisi partai-partai Islam banyak terlibat penyelewengan jabatan dan sebagainya.

PERLUNYA DEMOKRASI YANG APLIKATIF

Dalam banyak pertemuan maupun seminar Cak Nur selalu berbicara mengenai pentinganya membuat sebuah skema bagi menarik konsep nilai demokrasi yang abstrak tersebut menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Dalam konteks reformasi sekarang yang telah berjalan selama lebih dari 8 tahun misalkan, dalam pandangan Saya bangsa ini tidak mempunyai batasan yang jelas terhadap perjalanan demokrasi di era reformasi sehingga ada sebuah kesan bahwa Demokrasi di Indonesia disepadankan pengertiannya dengan Demo-Crazy ataupun Elektokrasi.

Riot dan kerusuhan rasial selalu terjadi, munculnya kelompok-kelompok politik yang berdasarkan kepada etnisitas dan sebagainya itu membuktikan tesis Saya bahwa ada yang tidak beres dalam transisi demokrasi di Indonesia. Belum lagi dalam realitas politik lokal misalkan pertarungan antar elit lokal di beberapa daerah menimbulkan banyak kesengsaraan bagi rakyat, kasus Tuban, Sumatera Utara dan mungkin juga Lampung menjadi contoh konkritnya kemandegan demokrasi lokal di era Reformasi.
Satu jenis obat mungkin bisa untuk menyembuhkan banyak penyakit atau sebaliknya banyak jenis obat hanya untuk menyembuhkan satu jenis penyakit, itulah logika yang selalu dipakai oleh dokter. Pasien menghadap kemudian mengeluhkan mengenai penyakitnya dengan sang dokter kemudian sang dokter melakukan diagnosis terhadap penyakit sang Pasien setelah itu dokter baru memberikan obat berdasarkan hasil diagnosanya.

Banyak persoalan di Indonesia setiap orang-pun sudah sangat paham dengan hal tersebut bahkan orang asingpun yang baru pertama kali ke Indonesia hal pertama yang harus mereka hadapi adalah masalah seperti pelayan publik yang jauh dari memuaskan bagi konsumen. Coba kita banyangkan harus berapa lama kita menunggu shuttle bus di bandara Soekarno Hatta agar dapat mengelilingi bandara dengan gratis? Sebagai bagian dari pelayanan bandara. Tapi bukan berarti persoalan bangsa ini tidak bisa diatasi dengan resep yang tepat bangsa ini akan bisa keluar dari krisis multidimensi ini.

Kebobrokan transisi politik ini yang menurut Cak Nur harus disikapi secara serius, almarhum pun kemudian menawarkan 7 Prinsip Demokrasi yang sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia, ketujuh prinsip tersebut sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Kesadaran Kemajemukan. Apa yang ingin digambarkan dari prinsip yang pertama ini adalah bahwa Cak Nur melihat kemajemukan adalah seseatu yang given artinya seseuatu yang memang merupakan kodrat kemanusiaan. Perbedaan Ras, Agama dan Pendapat merupakan sesuatu yang alamiah, justru dengan kemajemukan itu manusia bisa saling mengisi dan menghargai. Sebuah fallacy (sesat pikir) jika manusia dalam pandangan Cak Nur menganggap Kemajemukan adalah satu hal yang patut dipertentangkan. Dalam konteks politik kesadaran akan kemajemukan juga merupakan satu hal penting untuk membina demokrasi yang permanen, banyangkan saja jika logika kemajemukan tidak ada maka tidak ada yang mananya political bargaining, konsesi politik dan sebagianya itu yang membuat politik penuh dengan dinamika.

Kedua, Prinsip Cara Haruslah Sejalan Dengan Tujuan. Dalam demokrasi yang baik Cak Nur juga menawarkan ide bahwa nilai-nilai demokrasi yang baik itu haruslah didasari dengan cara atau jalan yang baik untuk mencapainya. Jika cara yang digunakan untuk mencapai nilai demokrasi tersebut dicapai dengan jalan yang tidak baik maka nilai demokrasi yang terbangun juga akan menjadi tidak baik. Sebagai contoh adalah prilaku politik uang dalam setiap kompetisi politik, hal ini yang dilihat Cak Nur sebagai sebuah cara yang salah untuk memenangkan kompetisi politik. Dalam politik kita memerlukan uang akan tetapi yang kita perlukan adalah uang politik untuk mendukung aktivitas politik bukannya politik uang.

Ketiga, Prinsip Pemenuhan Kehidupan Ekonomi. Demokrasi politik mesti “dibarengi” dengan Demokrasi Ekonomi itulah logika ideal dari demokrasi yang sesungguhnya. Artinya bahwa pemenuhan kehidupan pokok seperti sandang, pangan dan papan harus menjadi dimensi yang terpenuhi terlebih dahulu sebelum merangkak pada membicarakan bangunan sistem demokrasi. Politik kontemporer kita misalkan dapat dijadikan contoh bagaimana kemandeg-an demokrasi tercipta akibat persoalan-persoalan domestik bangsa seperti kelaparan dan kemiskinan.

Keempat, Prinsip Kebebasan Nurani. Menurut Cak Nur prinsip ini ingin meneguhkan egalitarianisme dan kesantunan politik, pada intinya bahwa demokrasi menolak masyarakat yang terkotak-kota dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk meredam hal tersebut perlunya kebebasan nurani tidak terinterupsi

Kelima, Prinsip Musyawarah. Menurut Cak Nur prinsip-prinsip musyawarah sangat menentang sikap hidup absolutisme dan monolitisme hal ini yang merupakan main idea dari demokrasi sesungguhnya. Kita tentunya ingat bahwa demokrasi sangat menentang absolutisme dan monilitisme tadi. Musyawarah menurut Cak Nur dimungkinkan untuk digunakan bagi mengatasi absolutisme dan monolitisme tersebut tadi. Dengan menggunakan musyawarah bagi mengambil sebuah keputusan politik maka keputusan tersebut akan mempunyai sifat naluriah mengikat kepada semua orang yang telibat dalam pengambilan keputusan tersebu dari pada keputusan diambil didasarkan hanya kepada suara terbanyak saja.

Keenam, Prinsip Permufakatan Yang Adil. Cak Nur menilai bahwa permufakatan yang adil merupakan hasil akhir dari musyawarah yang sehat dan jujur jadi hal ini dengan tegas menolak jenis-jenis manipulasi, kolusi, korupsi dan buruk lainnya dalam praktek demokrasi temporer. Cak Nur juga menambahkan bahwa permufakatan harus diambil dengan cara-cara yang baik, jika permufakatan diambil dengan rekayasa tidak sehat maka keputusan yang diambil akan berimplikasi negatif sehingga proses kebaikan-kebaikan demokrasi akan termarjinalkan.

Ketujuh, Prinsip Perlunya Pendidikan Demokrasi. Dalam pandangan Cak Nur prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Apalagi dalam konteks kebangsaan kita sekarang yang sedang aktif-aktifnya belajar demokrasi. Cak Nur juga menambahkan bahwa demokrasi juga merupakan proses trial and error proses coba salah dalam demokrasi merupakan hal yang sangat wajar apalagi jika suatu negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut. Cak Nur juga menambahkan bahwa dalam konteks ini perlunya mengedapkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalani demokratisasi.

Mewujudkan dimensi yang lebih aplikatif dari 7 (Tujuh) prinsip inilah yang terus menjadi pemikiran Cak Nur sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, kita masih ingat bagaimana kurang lebih 8 tahun terakhir ini Cak Nur selalu memberikan kritik-kritik sosial yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi di Negara ini, disela-sela kesehatan beliau yang agak terganggu Cak Nur terus saja memberikan pandangan-pandagan terbaiknya bagi kemajuan umat dan bangsa ini, sayang memang mungkin kita sekarang tidak bisa lagi menemukan profil seperti Cak Nur yang terus bisa konsisten dengan prinsip-prinsip hidupnya.

Wawllahua’llam
DEMOKRASI ALA NURCHOLISH MADJID
(Mengenang 1 Tahun Wafatnya Cak Nur)
Oleh:
Arizka Warganegara
Dosen FISIP Universitas Lampung, PEMINAT Pemikiran Cak Nur
e-mail address: rizkayu@yahoo.com

Kurang lebih satu tahun yang lalu bangsa ini kembali diliputi sebuah kesedihan atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mewarnai kehidupan sosial dan politik perjalanan negeri. Nurcholish Madjid atau yang dikenal dengan sapaan Cak Nur telah meninggalkan kita semua, meninggalkan sebuah kenangan yang tidak pernah terlupakan terutama kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung pernah ber”singgungan” dengan Cak Nur. Mulai dari mahasiswa beliau, teman-teman sepergerakan ataupun sebuah hubungan khusus pribadi antara Cak Nur dengan orang-orang yang beliau kader untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau.

Sebagai seorang yang sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran beliau bahkan dengan rekomendasi beliaulah kemudian saya berangkat untuk melanjutkan studi di Departemen Ilmu Politik Univeritas Kebangsaan Malaysia, saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan Cak Nur merupakan sebuah lompatan pemikiran yang baru akan bisa diterima ke”saktian”-nya dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang.

Sebagai contoh misalnya slogan mengenai Islam Yes dan Partai Islam No di era 1970-an. Pernyataan Cak Nur mengenai Islam Yes dan Partai Islam No dahulu sebenarnya berangkat dari sebuah analisis kritis Cak Nur yang melihat bahwa keberadaan partai Islam tidak memberikan nafas segar bagi perbaikan demokrasi di Indonesia pada masa itu, hal ini yang nampaknya mulai terbukti di era reformasi ini. Setelah lebih dari 30 tahun pun berdasarkan pada fakta di lapangan menunjukkan terutama buat umat Islam, menjamurnya partai Islam di era reformasi ternyata tidak berkorelasi positif terhadap perbaikan moral dan etika bangsa malahan sebaliknya ada indikasi bahwa politisi partai-partai Islam banyak terlibat penyelewengan jabatan dan sebagainya.

PERLUNYA DEMOKRASI YANG APLIKATIF

Dalam banyak pertemuan maupun seminar Cak Nur selalu berbicara mengenai pentinganya membuat sebuah skema bagi menarik konsep nilai demokrasi yang abstrak tersebut menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Dalam konteks reformasi sekarang yang telah berjalan selama lebih dari 8 tahun misalkan, dalam pandangan Saya bangsa ini tidak mempunyai batasan yang jelas terhadap perjalanan demokrasi di era reformasi sehingga ada sebuah kesan bahwa Demokrasi di Indonesia disepadankan pengertiannya dengan Demo-Crazy ataupun Elektokrasi.

Riot dan kerusuhan rasial selalu terjadi, munculnya kelompok-kelompok politik yang berdasarkan kepada etnisitas dan sebagainya itu membuktikan tesis Saya bahwa ada yang tidak beres dalam transisi demokrasi di Indonesia. Belum lagi dalam realitas politik lokal misalkan pertarungan antar elit lokal di beberapa daerah menimbulkan banyak kesengsaraan bagi rakyat, kasus Tuban, Sumatera Utara dan mungkin juga Lampung menjadi contoh konkritnya kemandegan demokrasi lokal di era Reformasi.
Satu jenis obat mungkin bisa untuk menyembuhkan banyak penyakit atau sebaliknya banyak jenis obat hanya untuk menyembuhkan satu jenis penyakit, itulah logika yang selalu dipakai oleh dokter. Pasien menghadap kemudian mengeluhkan mengenai penyakitnya dengan sang dokter kemudian sang dokter melakukan diagnosis terhadap penyakit sang Pasien setelah itu dokter baru memberikan obat berdasarkan hasil diagnosanya.

Banyak persoalan di Indonesia setiap orang-pun sudah sangat paham dengan hal tersebut bahkan orang asingpun yang baru pertama kali ke Indonesia hal pertama yang harus mereka hadapi adalah masalah seperti pelayan publik yang jauh dari memuaskan bagi konsumen. Coba kita banyangkan harus berapa lama kita menunggu shuttle bus di bandara Soekarno Hatta agar dapat mengelilingi bandara dengan gratis? Sebagai bagian dari pelayanan bandara. Tapi bukan berarti persoalan bangsa ini tidak bisa diatasi dengan resep yang tepat bangsa ini akan bisa keluar dari krisis multidimensi ini.

Kebobrokan transisi politik ini yang menurut Cak Nur harus disikapi secara serius, almarhum pun kemudian menawarkan 7 Prinsip Demokrasi yang sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia, ketujuh prinsip tersebut sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Kesadaran Kemajemukan. Apa yang ingin digambarkan dari prinsip yang pertama ini adalah bahwa Cak Nur melihat kemajemukan adalah seseatu yang given artinya seseuatu yang memang merupakan kodrat kemanusiaan. Perbedaan Ras, Agama dan Pendapat merupakan sesuatu yang alamiah, justru dengan kemajemukan itu manusia bisa saling mengisi dan menghargai. Sebuah fallacy (sesat pikir) jika manusia dalam pandangan Cak Nur menganggap Kemajemukan adalah satu hal yang patut dipertentangkan. Dalam konteks politik kesadaran akan kemajemukan juga merupakan satu hal penting untuk membina demokrasi yang permanen, banyangkan saja jika logika kemajemukan tidak ada maka tidak ada yang mananya political bargaining, konsesi politik dan sebagianya itu yang membuat politik penuh dengan dinamika.

Kedua, Prinsip Cara Haruslah Sejalan Dengan Tujuan. Dalam demokrasi yang baik Cak Nur juga menawarkan ide bahwa nilai-nilai demokrasi yang baik itu haruslah didasari dengan cara atau jalan yang baik untuk mencapainya. Jika cara yang digunakan untuk mencapai nilai demokrasi tersebut dicapai dengan jalan yang tidak baik maka nilai demokrasi yang terbangun juga akan menjadi tidak baik. Sebagai contoh adalah prilaku politik uang dalam setiap kompetisi politik, hal ini yang dilihat Cak Nur sebagai sebuah cara yang salah untuk memenangkan kompetisi politik. Dalam politik kita memerlukan uang akan tetapi yang kita perlukan adalah uang politik untuk mendukung aktivitas politik bukannya politik uang.

Ketiga, Prinsip Pemenuhan Kehidupan Ekonomi. Demokrasi politik mesti “dibarengi” dengan Demokrasi Ekonomi itulah logika ideal dari demokrasi yang sesungguhnya. Artinya bahwa pemenuhan kehidupan pokok seperti sandang, pangan dan papan harus menjadi dimensi yang terpenuhi terlebih dahulu sebelum merangkak pada membicarakan bangunan sistem demokrasi. Politik kontemporer kita misalkan dapat dijadikan contoh bagaimana kemandeg-an demokrasi tercipta akibat persoalan-persoalan domestik bangsa seperti kelaparan dan kemiskinan.

Keempat, Prinsip Kebebasan Nurani. Menurut Cak Nur prinsip ini ingin meneguhkan egalitarianisme dan kesantunan politik, pada intinya bahwa demokrasi menolak masyarakat yang terkotak-kota dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk meredam hal tersebut perlunya kebebasan nurani tidak terinterupsi

Kelima, Prinsip Musyawarah. Menurut Cak Nur prinsip-prinsip musyawarah sangat menentang sikap hidup absolutisme dan monolitisme hal ini yang merupakan main idea dari demokrasi sesungguhnya. Kita tentunya ingat bahwa demokrasi sangat menentang absolutisme dan monilitisme tadi. Musyawarah menurut Cak Nur dimungkinkan untuk digunakan bagi mengatasi absolutisme dan monolitisme tersebut tadi. Dengan menggunakan musyawarah bagi mengambil sebuah keputusan politik maka keputusan tersebut akan mempunyai sifat naluriah mengikat kepada semua orang yang telibat dalam pengambilan keputusan tersebu dari pada keputusan diambil didasarkan hanya kepada suara terbanyak saja.

Keenam, Prinsip Permufakatan Yang Adil. Cak Nur menilai bahwa permufakatan yang adil merupakan hasil akhir dari musyawarah yang sehat dan jujur jadi hal ini dengan tegas menolak jenis-jenis manipulasi, kolusi, korupsi dan buruk lainnya dalam praktek demokrasi temporer. Cak Nur juga menambahkan bahwa permufakatan harus diambil dengan cara-cara yang baik, jika permufakatan diambil dengan rekayasa tidak sehat maka keputusan yang diambil akan berimplikasi negatif sehingga proses kebaikan-kebaikan demokrasi akan termarjinalkan.

Ketujuh, Prinsip Perlunya Pendidikan Demokrasi. Dalam pandangan Cak Nur prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Apalagi dalam konteks kebangsaan kita sekarang yang sedang aktif-aktifnya belajar demokrasi. Cak Nur juga menambahkan bahwa demokrasi juga merupakan proses trial and error proses coba salah dalam demokrasi merupakan hal yang sangat wajar apalagi jika suatu negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut. Cak Nur juga menambahkan bahwa dalam konteks ini perlunya mengedapkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalani demokratisasi.

Mewujudkan dimensi yang lebih aplikatif dari 7 (Tujuh) prinsip inilah yang terus menjadi pemikiran Cak Nur sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, kita masih ingat bagaimana kurang lebih 8 tahun terakhir ini Cak Nur selalu memberikan kritik-kritik sosial yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi di Negara ini, disela-sela kesehatan beliau yang agak terganggu Cak Nur terus saja memberikan pandangan-pandagan terbaiknya bagi kemajuan umat dan bangsa ini, sayang memang mungkin kita sekarang tidak bisa lagi menemukan profil seperti Cak Nur yang terus bisa konsisten dengan prinsip-prinsip hidupnya.

Wawllahua’llam

KRISIS POLITIK DI ASIA TENGGARA

2008-09-07T22:23:00.001-07:00

KRISIS POLITIK DI ASIA TENGGARA
(Catatan Kritis Politik Thailand)
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Dosen FISIP Unila)
Thailand dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sedang dilanda demam reformasi politik, banyak kalangan berpendapat bahwa dua negara ini baik Thailand maupun Filipina sampai dengan hari tetap menjadi ikon contoh suksesnya demokrasi di kawasan ini, walaupun kemudian medio 1998, Indonesia menyusul menjadi bagian dari ikon tersebut. Apa yang menarik dari kedua negara ini dalam berdemokrasi. Sebuah sistem tardisional-kolonial yang kemudian dipaksanakan untuk berdemokrasi menjadi inti dari teater drama politik di kedua negara tersebut. Thailand misalnya, tradisi politik yang banyak dipengaruhi oleh warisan kerajaan Sukhotai menjadi model bagaimana elit-elit Thailand berpolitik sementara itu di Filipina tradisi people power tetap menjadi isu sepanjang masa yang diusung ketika Filipina berada di level krisis politik. Bahkan sebagian besar rakyat Filipina menganggap bahwa people power adalah bagian dari gerakan suci.
Sejarah mencatat bahwa di kawasan Asia Tenggara hanya 2 (dua) Negara saja yang memiliki tradisi perubahan politik secara cepat yaitu Filipina dan Indonesia. Di Filipina kepemimpinan Marcos menjadi contoh bagaimana people power mampu menjatuhkan rezim yang populis-otoriter. Pada tahun 1998 hal yang sama terjadi di Indonesia. Rezim populis-otoriter Soeharto akhirnya jatuh di tangan perlawanan rakyat dan mahasiswa.
Dalam konteks politik kawasan Asia Tenggara terdapat tiga paradigma pembangunan politik. Pertama, negara-negara yang berfokus kepada pembangunan ekonomi dengan mengabaikan perkembangan demokrasi politik. Singapura dan Malaysia adalah contoh Negara di kawasan ini yang masuk dalam kategori ini. Kedua, Negara-negara yang fokus kepada perkembangan politik akan tetapi lemah dalam konteks ekonomi. Thailand, Filipina dan Indonesia adalah ketiga negara di kawasan ini yang sangat maju level demokrasi-nya akan tetapi lemah secara ekonomi. Walaupun negara secara nyata kita lihat bahwa Thailand sudah mulai melakukan reformasi di bidang ekonomi terutama sekali setelah krisis mata uang Baht melanda Thailand pada tahun 1997. Ketiga, adalah kategori dimana secara politik dan ekonomi negara yang bersangkutan masih lemah. Negara-negara di kawasan indo cina seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar adalah negara-negara yang masuk dalam kategori ketiga ini.
Manarik jika kita mengaitkan tesis ini kepada apa yang terjadi di Thailand dan Filipina sekarang ini. Kedua negara ini secara teoritis masuk dalam kategori kedua, negara-negara yang baik secara politik (demokrasi berkembang) akan tetapi lemah secara ekonomi. Nampaknya terdapat gejala global bahwa sistem politik demokrasi yang dibangun tidak didasarkan kepada fundamental ekonomi yang baik akan terus mengalami gangguan dan ketidakmapanan. Hal inilah yang jelas terlihat dalam konteks kedua negara tersebut. Jika kemudian kita melihat bagaimana isu-isu populer yang digulirkan pihak oposisi kedua negara tersebut adalah seputar masalah ekonomi dan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penguasaan ekonomi untuk kepentingan pribadi.
KUDETA: Tomyam Politik ala Thailand

Kudeta dan Tomyam adalah bagian yang tidak pernah terlepaskan dari tradisi politik dan kultur masyarakat Thailand. Tomyam adalah sejenis masakan khas Thailand yang terdiri dari banyak rempah-rempah dan bisa dicampur dengan berbagai macam panganan seperti daging sapi, sea food, daging ayam, begitu banyak jenis rempah-rempah yang harus dijadikan bumbunya membuat makanan ini susah untuk dibuat. Dilemma ini sama seperti apa yang Thailand alami sekarang model politik yang tidak berpola karena banyak “rempah-rempah politik ala tomyam” itu tadi membuat teater drama politik di Negara ini susah juga untuk diprediksi.
Kita tentunya masih ingat manakala banyak aktivis pro demokrasi yang di-driving oleh para akademisi kampus melakukan unjuk rasa besar-besar beberapa bulan yang lalu yang kemudian membuat politik di Negara gajah putih itu berhenti sejenak. Kemudian Thaksin berhenti sejenak dari tumpuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri walaupun partai Thai Rak Thai menang besar dalam pemilu sebelumnya. Setelah beberapa lama kemudian Thaksin kembali menempati posisinya sebagai Perdana Menteri, tidak jelas apa konsesi yang dibangun oleh Thaksin kepada pihak oposisi pada saat itu sehingga Thaksin dapat duduk kembali sebagai Perdana Menteri. Saya berpandangan bahwa politik suap masih begitu kental di Negara ini, kembalinya Thaksin sebagai PM pada masa itu banyak diwarnai dengan kontroversi terdapat beberapa indikasi bahwa Thaksin bermain mata dengan para oposannya tersebut.
Terkait dengan Kudeta yang di Thailand sekarang ini mungkin satu kalimat ini bisa mewakili krisis politik apa yang sedang terjadi di Thailand. Ketika pebisnis berpolitik mungkin itulah tema yang bisa mewakili fenomena kepolitikan di Thailand sekarang ini. Negara gajah ini memang mempunyai perjalanan politik yang relatif lebih ”panas” jika dibandingkan dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara lainnya. Terdapat dua hal penting yang membuat Thaksin mudah di kudeta oleh Militer pada tanggal 19 September 2006 yang lalu.
Pertama. Penjualan saham Shrim Corp kepada Temasek Singapura menjadi titik awal dari kemunduran legitimasi politik Thaksin, ada dua hal yang menjadi persoalan pokok kenapa penjulan saham tersebut dipermasalahkan. Pertama, Dalam penjulan tersebut Thaksin tidak membayar Pajak kepada Negara. Kedua, Ada indikasi kuat bahwa Thaksin memperoleh keuntungan pribadi yang “malampau” terhadap penjulan saham tersebut.
Kedua, sebelum aksi-aksi demonstrasi menuntut mundurnya Thaksin dari kursi Perdana Menteri Thailand yang dilakukan pihak oposan beberapa waktu yang lalu. Thaksin baru saja dihadapkan pada isu separatisme (menurut versi Thaksin) di kawasan muslim Thailand Selatan. Oleh karena umat islam di Thailand jumlahnya relatif kecil maka isu-isu separatisme Thai Selatan tidak menjadi isu yang besar dan mendapat respon rakyat di negara gajah tersebut.
Kedua alasan ini yang paling menonjol dan dilihat oleh pihak militer telah memecahkan persatuan nasional. Walaupun hal ini mesti menjadi perdebatan oleh kalangan pengamat karena dari dahulu militer sememangnya mempunyai peranan yang dominant dalam tradisi politik di Thailand, dari beberapa kudeta yang dijalankan penggulingan Perdana Menteri Thailand yang berasal dari sipil yang dilakukan oleh militer Thailand lebih banyak diwarnai kesan faktor like dan dislike personality.
Untuk lebih memahami bagaimana peran Militer dalam Politik Thailand, Saya akan sedikit menggambarkan perjalanan politik negara ini dari masa lampau sampai dengan politik Thailand Kontemporer. Kajian John Fuston (2000) dalam buku Goverment And Politics In South East Asia yang diterbitkan oleh Institute of South East Asia Studies, Singapura layak dijadikan referensi untuk mendalami Politik Thailand. Dimulai dengan kerajaan Sukhotai yang bermula pada tahun 1250 yang kemudian dilanjutkan oleh kemaharajaan Ayudha pada tahun 1351. Medio 1767 sampai dengan 1855 adalah masa di mana kemaharajaan Thonburi atau Bangkok berkuasa. Bangkok atau masyarakat Thailand juga sering menyebutnya sebagai Thonburi adalah sebuah bentuk kemaharajaan lanjutan setelah kemaharajaan Ayudya Runtuh. Berangkat dari sisi kultural itulah yang kemudian membuat peristilahan atau kata Bangkok diabadikan menjadi nama ibukota negara Thailand.
Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut. Terdapat 2 (dua) tokoh dibalik reformasi politik tersebut yaitu Phibun Songkram dari pihak militer dan Dr. Pridi Phanomyong dari pihak sipil. Momentum itu yang menjadikan Thailand kelak menjadi salah satu negara yang penuh dengan teaterikal politik paling panas di kawasan ini. Hampir tidak ada pergantian kekuasaan di Negara ini berjalan dengan tertib dan lancar, jika tidak kudeta maka penggulingan kekuasaan melalui aksi masa menjadi pilihan yang biasa untuk menjatuhkan pemimpin di negara ini.
Apa yang kita saksikan dan baca di banyak media masa dalam maupun luar negeri misalnya menempatkan berita Thailand ini pada posisi yang penting untuk terus kita cermati. Apakah kemudian Thaksin Sinawarta akan meletakkan jabatannya bagi mengakhiri krisis politik di Thailand? Jawabnya tentu banyak spekulasi yang bisa timbul, akhir-akhir ini saja misalkan pihak oposisi menolak keras rencana reformasi konstitusi serta pemilihan umum ulang. Bagi pihak oposisi, bukanlah pilihan yang cerdas dengan menuruti kemauan Thaksin dengan mengadakan pemilu ulang.
Kemenangan Thaksin dalam pemilu 2 (dua) tahun lalu untuk yang kedua kalinya membuktikan bahwa partai Thai Rak Thai pimpinannya masihlah sangat kuat untuk dapat dikalahkan oleh partai-partai oposisi. Jika pemilu ulang ini terjadi lagi maka banyak pengamat meramalkan Thai Rak Thai akan memenangkan pemilihan umum ulang tersebut.
Sebenarnya Thaksin mempunyai legitimasi politik yang kuat di Thailand akan tetapi momentum pihak oposisi untuk melakukan aksi juga menjadi bagian yang tidak terpisah. Isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang digunakan oleh pihak oposisi untuk menurunkan popularitas Thaksin, inilah yang menjadi problem jika seorang pebisnis menjadi pemimpin politik maka apa yang Thaksin alami sekarang merupakan bagian yang lumrah dirasakan oleh siapa saja dari kalangan pebisnis yang kemudian terjun ke dunia politik.
Dan, jika kemudian Thaksin turun dari kursi Perdana Menteri maka hal ini akan menambah daftar panjang perjalanan politik Thailand yang selalu diwarnai oleh ketidaktentuan supra struktur politik negara tersebut.
Wallahua’lam Bishawab

MELURUSKAN PERSOALAN TERORISME

2008-09-07T22:20:00.000-07:00

MELURUSKAN PERSOALAN TERORISME
(Tanggapan terhadap Tulisan Sdr. Mulyo Priyanto)
Oleh:
ARIZKA WARGANEGARA
(Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan FISIP Unila)

Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan Sdr. Mulyo Priyanto pada opini sebelumnya yang berjudul Terorisme Murni atau Bukan? terbit pada tanggal 6 Oktober 2005. Analisis yang dilakukan oleh Sdr. Mulyo Priyanto sangatlah kritis namun penuh dengan tendensi terutama setelah wacana ini dibawa dalam konteks yang lebih empiris. Ada empat pendapatan Sdr. Mulyo Priyanto yang patut untuk diberikan respon secara mendalam.

Pertama, pandangan Sdr. Mulyo Priyanto yang menyebutkan bahwa Malaysia dan Singapura adalah dua Negara yang membawa “petaka” bagi Indonesia amatlah tendensius. Benar sekali dan telah menjadi fakta hukum bahwa illegal trading dan illegal loging dilakukan oleh oknum-oknum Malaysia dan Singapura, akan tetapi pepatah melayu mengatakan takkan ada api kalau tak ada asap mungkin kalimat yang lebih tepat disampaikan untuk menjelaskan fenomena ini. Kerapuhan aparat kita yang mudah untuk “disuap” menjadikan kegiatan illegal tersebut selalu terjadi.

Saya sependapat bahwa Malaysia dan Singapura diuntungkan dengan adanya berbagai peristiwa bom di Indonesia terutama sekali dalam konteks pariwisata. Data menunjukkan pada tahun 2003, Malaysia berhasil mendatangkan wisatawan asing sampai dengan nominal lebih dari 10 juta dan kurang lebih hal yang sama bagi Singapura. Akan tetapi pertanyaan adalah apakah keberhasilan pariwisata kedua negara jiran tersebut semata-mata karena peristiwa berbagai peristiwa pemboman baik yang terjadi di Jakarta ataupun Bali? Mungkin saja alasan keamanan yang menjadikan para wisatawan tersebut beralih berwisata ke Malaysia dan Singapura. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa hal yang menonjol dalam konteks ini adalah keberhasilan manajemen pariwisata yang menyebabkan majunya industri pariwisata di kedua negara tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2004 pemerintah Malaysia melalui Malaysian Tourism Board (MTB) berinvestasi lebih dari Rp 500 miliar bagi sektor pariwisata. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui Singapore Tourism Center. Dengan mengggunakan manajemen promosi yang baik, slogan Malaysia Is Truly Asia serta Uniquely Singapore menjadikan promosi-promosi wisata kedua negara jiran tersebut lebih laku di pasaran Amerika Serikat, Australia, Eropa bahkan Negara-Negara Middle East.

Bagaimana dengan Indonesia? investasi serta perhatian pemerintah yang kurang, manajemen pariwisata yang buruk sampai dengan pelayanan yang kurang profesional menjadikan industri pariwisata kita jauh dari kedua negara jiran tersebut. Padahal eksotisme alam Indonesia jauh lebih menarik dibandingkan dengan kedua negara tersebut.

Kedua, kenyataan bahwa dua gembong pemboman diberbagai tempat di Indonesia Dr. Azahari dan Nordin M. Top berasal dari Malaysia adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Dr. Azahari seorang ahli kimia yang mendapat gelar Ph.D dari University of Reading, Inggris pada awalnya bekerja sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia.

Mengapa kedua gembong pengeboman itu sulit ditangkap dan bebas berkeliaran di Indonesia? kelemahan sistem pencatat kependudukan kita menjadi salah satu hal yang harus dikritisi dengan cerdas. Dr. Azahari dan Nordin M.Top tidak akan bisa berkeliaran dengan bebas jika mereka berada di Malaysia atau Singapura. Sistem kependudukan di kedua negara tersebut sudahlah sangat sistemik dan terkomputerisasi dengan baik, untuk mendapatkan Identity Card (IC) atau KTP tidaklah mudah, selain berbagai tahapan harus dipenuhi, pada bagian dalam Identity Card tersebut diletakkan sebuah Chip yang mana sistem tersebut dapat dengan mudah mengidentifikasi sang pemilik IC tersebut.

Sangat tidak mungkin Dr. Azahari dan Nordin M. Top bisa berkeliaran bebas di Indonesia tanpa membawa identitas resmi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan model IC/KTP di Indonesia? Dengan mudah Dr. Azahari dan Nordin M. Top bergonta-ganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-red) hanya cukup memberi uang suap Rp 50.000 s/d Rp 100.000 kepada para aparat kedua gembong tersebut dengan mudah mendapatkan dokumen identitas baru dan yang menjadi masalah ketika dokumen pengenalan identitas diri tersebut tidak terkoneksi serta tidak terkomputerisasi dengan baik. Hal ini yang kemudian membuat aparat kepolisian kita bersusah payah malacak keberadaan kedua gembong tersebut. Bayangkan jika pembuatan KTP tersebut tidak dipenuhi unsur-unsur korupsi serta terkoneksi dengan baik antar kecamatan maka dua gembong tersebut akan kesulitan untuk bergerak secara bebas.

Berdasarkan pengalaman Saya yang mengenal kedua negara dengan cukup baik, Saya yakin jika kedua gembong tersebut berada di Malaysia atau Singapura maka dengan mudah aparat kepolisian setempat menangkap mereka. Disamping itu perangkat hukum di Malaysia tidak memungkinkan untuk para teroris itu hidup dengan bebas, dengan adanya ISA (Internal Security Act) setiap orang yang dianggap akan mengancam keselamatan dan keamanan negara dengan “legal” dapat dijebloskan ke penjara oleh aparat intelejen walaupun tanpa adanya bukti yang menguatkan bahwa yang bersangkutan dapat mengancam negara.

Ketiga, kenapa bukan Kuala Lumpur dan Singapura yang menjadi target utama pengeboman oleh para teroris tersebut? Benar sekali kalau kedua tempat tersebut banyak dipenuhi oleh simbol-simbol barat seperti di Kuala Lumpur terdapat Menara Twin Tower Petronas ataupun di Singapura kita mengenal Orchad Road dimana para ekspatriat banyak berkumpul dan bersantai. Akan tetapi bagi para teroris tersebut, apakah strategis dalam konteks pengumpulan opini internasional jika para teroris tersebut melakukan pemboman di tempat-tempat yang dimaksud? Dalam konteks ekonomi, tidak dapat dipungkiri Malaysia dan Singapura mempunyai peran yang lebih dalam dunia Internasional dibandingkan dengan peran yang dimiliki oleh Indonesia. Misalkan saja dengan pendapatan perkapita warganya US$ 23.000 per tahun menjadikan Singapura menjadi salah satu negara termakmur di dunia.

Akan tetapi secara politik sebenarnya dunia Internasional lebih memperhitungkan Indonesia dibandingkan kedua negara tersebut. Secara populasi saja Malaysia hanyalah sebuah negara yang berpenduduk berkisar 20 juta yang kurang dari 50% dari populasi tersebut adalah muslim sehingga secara kuantitatif jumlah muslim di Malaysia hanyalah berkisar 10 juta begitupun dengan Singapura yang hanya berpenduduk sekitar 4 juta.

Bandingkan dengan popualsi muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 150 jutaan. Oleh sebab itu secara politis, Islam Politik akan lebih bisa di-driving oleh Indonesia dibandingkan dengan Malaysia sekalipun. Dan yang harus dipahami bahwa dunia barat selalu mempunyai pandangan bahwa representasi kaum muslim dunia adalah Indonesia secara khusus dan Asia Tenggara secara umum-nya oleh sebab itu citra Indonesia adalah citra dunia muslim.

Merujuk pada analisis yang sederhana, Saddam Husein saja dapat ditangkap oleh Amerika Serikat, naïf sekali jika mereka tidak bisa melakukan hal sama bagi Dr. Azahari dan Nordin M.Top. Saya berpendapat nampaknya Amerika Serikat dengan sengaja membiarkan kedua buronan itu bebas berkeliaran di Indonesia agar isu Islam sebagai Teroris (Islam As Terorist) tetap kekal.

Pada akhirnya Amerika Serikat dan dunia barat dapat mengeksploitasi hal ini sebagai perang ideologi jilid kedua setelah berakhirnya perang dingin. Isu ini akan terus di manage oleh Amerika Serikat sampai kaum muslim tersadar bahwa mereka telah masuk dalam politik adu domba seperti yang terjadi sekarang antara kelompok Ustad Abu Bakar Baasir dengan Pemerintah.

Keempat, Hal ini yang kemudian menjadi sangat tidak masuk akal ketika Hidayat Nurwahid sebagai ketua MPR-RI mempunyai “prejudice” bahwa persoalan terorisme mempunyai keterkaitan dengan persoalan persaingan bisnis pariwisata antar negara. Menjadi catatan bahwa selama ini bangsa kita selalu bersandar pada sikap-sikap apologetik ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Seharusnya sikap-sikap apologetik seperti ini harus dihindari terutama sekali oleh para pejabat publik karena sadar atau tidak pernyataan-pernyataan seperti ini mempunyai implikasi secara politis. Pada saat ini yang harus dibangun adalah menanamkan sikap saling percaya dalam tataran regional ASEAN agar persoalan-persoalan Transnational Crime dapat diselesaikan secara bersama.

Wawlahua’lam Bishawab